Begini Skenario Pemindahan ASN dari Jakarta Menuju Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

TRIBUNKALTIM.CO - Begini Skenario Pemindahan ASN dari Jakarta Menuju Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.

Jutaan aparatur sipil negara atau ASN bakal pindah dari DKI Jakarta ke ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Diketahui, Presiden Jokowi baru saja mengumumkan lokasi ibu kota baru, yakni Provinsi Kalimantan Timur.

Ibu kota baru nantinya akan berada di di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lokasi ini, sebut Presiden, dipilih karena karena kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

"Kenapa di Kalimantan Timur?

Pertama, risiko bencana minimal.

Baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan tanah longsor," ujar Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Kalimantan Tinur juga berada di dekat perkotaan yang sudah berkembang sepeti Kota Balikpapan dan Samarinda.

Alasan lainnya adalah dukungan infrastruktur yang lebih lengkap serta terdapat lahan pemerintah seluas 180.000 hektar.

Nantinya, luas wilayah ini akan dikembangkan menjadi 180.000 hektar dari tanah yang dimiliki pemerintah di sana.

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, luas wilayah DKI mencapai 662,33 kilometer persegi.

Lahan seluas 1 kilometer persegi setara dengan 100 hektar.

Ini artinya, luas total wilayah ibu kota saat ini 66.233 hektar.

 Jika dibandingkan, luas kawasan induk ibu kota baru sekitar dua pertiga luas DKI Jakarta. 

Sedangkan luas ibu kota baru secara keseluruhan akan setara hampir dengan 3 kali luas DKI Jakarta.

Arsip pemberitaan Kompas.com, 16 Agustus 2019 menyebutkan, aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini berkantor di Jakarta, akan dipindahkan ke lokasi ibu kota baru dengan dua skenario.

Skenario pertama, jika seluruh ASN dari eksekutif, legislatif, yudikatif dengan jumlah 1,5 juta orang dipindahkan, maka lahan yang dibutuhkan adalah 40.000 hektar.

Lalu skenario kedua, apabila memindahkan sebagian ASN melalui skema right-sizing, maka dengan jumlah ASN sekitar 870.000 orang, diperkirakan membutuhkan lahan seluas 30.000 hektar.

Lebih lanjut, kedua kabupaten yang rencananya akan menjadi lokasi ibu kota baru total memiliki luas 3.059.616 hektar, dengan rincian, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 3.333,06 kilometer persegi atau 333.306 hektar dan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 27.263,10 kilometer persegi atau 2.726.310 hektar.

Kelebihan Samboja

Nama Kecamatan Samboja mendadak populer karena akan menjadi bagian dari lokasi ibu kota baru Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Kutai Kartangara seperti yang diumumkan Presiden Jokowi siang ini, Senin (26/8/2019).

Wilayah lainnya yang juga akan menjadi calon ibukota baru RI berada di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kedua wilayah ini berada di Provinsi Kalimantan Timur. 

Berikut TribunWow.com rangkum pada Jumat (23/8/2019), lima kelebihan Kecamatan Samboja, sebagai ibu kota baru Indonesia.

1. Aman dari Bencana Alam

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro pernah menuturkan bahwa wilayah Kalimantan Timur aman karena bukan merupakan jalur bencana, dikutip dari Kompas.com.

Dari peta potensi bencana, wilayah Kalimantan sendiri berada di warna hijau yang relatif aman dari bencana. 

Berbeda dengan Pulau Jawa, Sulawesi bahkan Papua yang masuk ke dalam zona merah.

"Akhirnya kita memutuskan dari peta strategis adalah Kalimantan, karena risiko gempa kecil yang ada bencana asap kebakaran hutan, itu pun hanya beberapa area lahan gambut," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Visualisasi gempa, kecil-menengah-besar di Indonesia dalam kurun waktu 40 tahun, 1973-2013

2. Punya wilayah Luas

Kalimatan Timur memiliki lahan deliniasi yang luas yakni 180.000 hektar, dengan lahan potensial mencapai 85.000 hektar, seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Untuk wilayah Samboja saja, lebih luas dari ibu kota negara saat ini yakni Jakarta.

Wilayah Balikpapan dan Penajam Paser Utara dipisahkan oleh selat. (GOOGLE MAP)
Menurut data dari BPS, Jakarta memiliki luas sebesar 662,33 kilometer persegi.

Sedangkan Samboja memiliki luas 1,5 kali lipat lebih besar dari Jakarta yakni seluas 1.045,9 kilometer persegi.

3. Kepadatan penduduk rendah

Samboja diketahui memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup rendah dibandingkan dengan Jakarta, seperti dikutip TribunJabar.id.

Angka kepadatan penduduk di Samboja adalah 54,3 jiwa per kilometer persegi.

Pada per 2017 saja daerah Samboja hanya memiliki 63.128 jiwa.

Batas-batas wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. (Kemendikbud)
Berbeda sekali dengan Jakarta yang memiliki kepadatan penduduk sekitar 15.663 jiwa per kilometer persegi.

Jumlah penduduk Jakarta sangat banyak mencapai 10,3 juta jiwa.

Sebuah penanda milik Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia berada di kawasan RT 5 Kampung Sinjai, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara

4. Sudah ada pembangkit listrik 

Kecamatan Samboja mempunyai beberapa keunggulan yang di antaranya adalah memiliki pembangkit listrik tenaga gas.

Hal tersebut diungkapkan oleh Plt Camat Samboja, A. Nurkhalis, dalam telewicara unggahan kanal YouTube CNN Indonesia, Jumat (23/8/2019).

Ahli Hutan Kalimantan Ini Meyakini Bukit Soeharto tak Dicoret & Dipilih jadi Ibu Kota Negara RI. Nurkhalis menyebut potensi dari Kecamatan Samboja, yakni pembangkit listrik tenaga gas yang sudah memasok sumber daya listrik ke wilayah tersebut.

"Tetapi beberapa pendukung lain seperti pasokan listrik sudah ada, pembangkit listrik tenaga gas yang sudah juga beroperasi di wilayah Kecamatan Samboja," ujarnya.

5. Letaknya strategis

Saat ditanya mengenai potensi Samboja, Nurkhalis menginformasikan kecamatan tersebut terletak dilokasi yang strategis dekat dengan bandara dan sudah memiliki akses jalan yang cukup baik.

"Sebagai masyarakat saya melihat bahwa Samboja memang berada di posisi yang sangat strategis," jelas Nurkhalis.

"Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari bandara kemudian posisinya juga di pinggir selat Makasar sehingga secara perkembangan potensi ekonomi, apakah pelabuhan itu atau akses jalan sebenarnya infrastrukturnya sudah cukup baik," ujar Nurkhalis.

Nurkhalis juga menuturkan mengenai infarstruktur yang bisa mendukung, seandainya Samboja menjadi ibu kota negara adalah jalan tol yang pengerjaannya masih dalam proses.

Wisata Bahari

Mengutip situs Kukarkab, Samboja merupakan kecamatan di Ktua Kartanegara yang dianugerahi wilayah pesisir dengan pantai indah.

Wisata bahari di Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. (KUKARKAB)
Kecamatan ini memiliki wisata baharinya dengan keunikan lautnya. Kapal-kapal nelayan yang bersandar di bibir bibir pantai membuat pemandangan begitu mempesona bagi para turis domestik maupun luar negeri.

Ahmat Rianto Kasubag Data Informasi Humas Pemkab Kukar mengatakan, Samboja salah satu Kecamatan yang memiliki wisata bahari.

Dia mengatakan, masyarakat Kuala Samboja selalu menjunjung tinggi adat istiadat dan selalu mengedepankan sifat sosial kepada sesama, baik itu penduduk asli setempat maupun pendatang.

Finalisasi Rampung di 2024

Terkait lokasi calon ibu kota baru RI yang diumumkan Jokowi siang tadi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.

Finalisasinya diharapkan rampung 2024. Dia mengatakan, fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi.

"Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Bambang mengatakan, untuk status DKI Jakarta tetap akan didorong sebagai pusat bisnis dan keuangan berskala internasional.

Sementara itu, lahan keseluruhan untuk lokasi ibu kota baru disebut seluas 180.000 hektare.

"Kawasan induk 40 hektare. Nanti diperluas. Dari separuhnya ruang terbuka hijau, hutan lindung tidak akan diganggu, termasuk hutan konservasi di Bukit Soeharto. Justru nanti akan direhab Bukit Soeharto," kata Bambang.

Sebagian besar lahan tersebut, kata Bambang, akan dipegang pemerintah meskipun saat ini masih ada kepemilikan dari pihak lain.

• TONTON Live Streaming Aiman Kompas TV, Penampakan PPU dan Kukar Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

• Di Mana Lokasi Persis Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur? Gubernur Isran Noor Akhirnya Buka Suara

• Gubernur Kaltim Isran Noor Merasa Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur Berdampak Positif ke Lainnya

Mengaku Sudah Surati DPR

Jokowi mengaku telah mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersama-sama membuat undang-undang terkait pemindahan ibu kota RI ini ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. 

"Tadi pagi,  saya sudah berkirim surat kepada Ketua DPR RI dengan dilampiri hasil-hasil kajian mengenai calon ibu kota baru tersebut," papar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Menurut Jokowi, setelah dikirimnya surat tersebut, maka pemerintah akan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. 

"Pemerintah akan  segera mempersiapkan RUU untuk selanjutnya disampaikan kepada  DPR," ucapnya.

Jokowi menjelaskan, kebutuhan dana untuk pembangunan ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun, yang bersumber dari APBN sebesar 19 persen. 

 "Itu pun terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di Ibu Kota baru dan di  DKI Jakarta.

Sisanya akan  berasal dari Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi langsung  swasta dan BUMN," papar Jokowi. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan Kalimantan Timur menjadi lokasi ibu kota baru. 

"Hasil kajian menyimpulkan ibu kota baru ada di  sebagian di kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara," ucap Jokowi.

Ia menerangkan alasan pemindahan ibu kota ke wilayah itu telah berdasarkan hasil kajian, yakni resiko ancaman bencana minimal mengancam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung berapa, tanah longsor.

Kedua, lokasi berada di tengah-tengah sehingga strategis.

"Lokasinya terletak berdekatan dengan perkotaan yang berkembang seperti Samarinda dan Balikpapan dengan infrastruktur yang lengkap," jelas Jokowi.

Terakhir, kata Jokowi, lahan yang dikuasai oleh pemerintah cukup luas. "Lahan yang dikuasai oleh pemerintah adalah kurang lebih 180ribu hektar," kata Jokowi.

Ia memastikan, pemindahan ibu kota ke wilayah baru mencakup pusat pemerintahan. Sementara, pusat bisnis, keuangan, maupun perdagangan tetap berada di DKI Jakarta. (*)