Ibu Kota Baru Ternyata Berdampak pada Kasus yang Ditangani Polri, Ini yang Akan Dibawa ke Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah sudah menetapkan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartangera, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai ibu kota baru Indonesia.

Saat ini, pemerintah sedang fokus dalam menyiapkan rancangan undang-undang sebagai payung hukum pemindahan ibu kota negara tersebut.

Presiden Jokowi telah menyurati Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengenai keputusan tersebut.

Presiden juga telah melampirkan hasil kajian mengenai calon ibu kota baru.

Bambang menambahkan mengatakan, pada tahun 2020 fase persiapan dimulai.

Pada fase tersebut, ujar dia, selain mematangkan undang-undangnya, pemerintah juga mempersiapkan masterplan dan desain.

"Dan juga kemudian kita siapkan, apakah lahan siap," kata Bambang.

Alasan pilih Kaltim

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ibu kota baru Indonesia, Berlokasi di sebagaian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan pada konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/8/2019) siang.

Kalimantan timur memiliki beberapa keunggulan, sehingga dipilih menjadi ibu kota baru.

Mengutip dari websites bappenas.co.id, Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki 7 keunggulan untuk menjadi ibu kota baru, seperti:

1. Kaltim memiliki delineasi kawasan 180.965 hektare, dengan luas lokasi potensial yang dimiliki sebesar 85.885,83 hektare.

2. Dalam hal Kuantitas air permukaan, Kaltim memperoleh kuantitas air dari tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Sanggai/Sepaku, DAS Samboja dan DAS Dondang.

3. Selain itu, daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar termasuk ke dalam kelas rendah.

4. Wilayah Deliniasi tidak memiliki historis kebakaran hutan yang sering. Sebagian besar wilayah deliniasi merupakan hutan, namun hanya beberapa titik saja yang menjadi pemicu kebakaran hutan.

Titik lokasi kebakaran berada di sisi selatan Samboja dan Sepaku serta bagian Tahura.

5. Berdekatan dengan kota besar Balikpapan dan Samarinda, serta dilintasi jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Selain itu didukung oleh Bandara international Sultan Aji Muhaman Sulaiman, Sepinggan Balikpapan dan Bandara International Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, ditambah dekat dengan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau.

6. Daerah Kalimantan Timur dominan masyarakatnya merupakan pendatang yaitu etnis jawa 30%, Bugis 21% dab Banjar 12%. Sehingga potensi terjadinya konflik sosial sangatlah rendah.

7. Memiliki keunggulan dari aspek pertahanan dan keamanan, dimana Kalimantan Timur memiliki akses darat, laut dan udara yang strategis.

Itulah keunggulan Kalimantan Timur menurut penilaian Bappenas, keunggulan ini sangat menunjang keperluan ibu kota baru.

Baca juga :

Ibu Kota Negara di Kaltim, Harga Tanah di Sepaku, Penajam Naik Dua Kali Lipat

Jadi Ibu Kota Negara, DPRD Minta Pembangunan Infrasturktur Kaltim Harus Lebih Maksimal

Berpengaruh pada kasus yang ditangani Polri

Perpindahan Mabes Polri ke ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur juga ikut berdampak pada kasus-kasus yang ditangani oleh Bareskrim Polri.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyampaikan, kasus-kasus tersebut dapat dialihkan secara bertahap dan selektif kepada Polda Metro Jaya (PMJ).

"Kan bertahap. Artinya yang ditangani Bareskrim itu akan dipilah-pilah secara selektif. Mana yang masih cukup banyak ditangani Jakarta akan ditangani Jakarta," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).

Sementara, kasus-kasus lainnya dapat ikut dibawa ke wilayah Kalimantan Timur.

Menurutnya, cukup banyak kasus, khususnya terkait lingkungan hidup di Kalimantan, sehingga dapat ditangani dari ibu kota baru.

Selain kasus, Dedi mengatakan, gedung-gedung Mabes Polri yang tidak terpakai nantinya juga dapat dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya.

"Gedung-gedung yang ada di Mabes Polri masih menjadi aset Polri. Kita tahu yang ada di PMJ masih kurang, oleh karenanya bangunan di Mabes Polri bisa dimanfaatkan oleh PMJ," tutur dia.

Sementara, sejumlah satuan kerja (satker) yang dipastikan akan pindah adalah unsur Kapolri, Wakapolri, Inspektur Pengawas Umum (Irwasum), staf pendukung seperti SDM, sarana dan prasarana (sarpras), serta asisten operasi (AsOps) Polri.

Untuk unsur pelayanan publik lainnya menyusul pindah.

Pelayanan publik yang dimaksud misalnya terkait penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan data Polri, Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jakarta menangani 22.155 kasus sepanjang tahun 2018.

Jumlah itu menjadi ketiga yang terbanyak dibanding polda lainnya di seluruh Indonesia.

Polda dengan jumlah kasus terbanyak adalah Sumatera Utara dengan total 33.471 kasus.

"Belum kasus-kasus yang ditangani Mabes Polri, masih cukup tinggi. Artinya pelayanan publik di Jakarta ini masih menjadi fokus utama," ujar Dedi.

Maka dari itu, Dedi menegaskan bahwa pemindahan unsur pelayanan publik dilakukan bertahap agar tidak menganggu masyarakat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan.

Lokasi yang dipilih adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

(*)