Pansus DPRD Bontang Atur Sanksi Terkait Pakaian Resmi, Agus Haris: Jangan Pakai Kaos Lagi saat Rapat
Rancagan Tata Tertib DPRD Bontang masih dalam pembahasan. Pansus Tatib optimistis pembahasan bakal selesai sebelum masa kerja pansus berakhir
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG — Pansus DPRD Bontang Atur Sanksi Terkait Pakaian Resmi, Agus Haris: Jangan Pakai Kaos Lagi saat Rapat
Rancagan Tata Tertib DPRD Bontang masih dalam pembahasan.
Pansus Tatib optimistis pembahasan bakal selesai sebelum masa kerja pansus berakhir 30 September mendatang.
Ketua Pansus Tatib DPRD, Agus Haris mengatakan pembahasan materi sudah berjalan 50 persen.
Sejumlah aturan baru yang diusulkan tak melalui pembahasan alot dan diterima oleh seluruh anggota Pansus.
Salah satu aturan baru yang muncul yakni penegasan pakaian Anggota DPRD selama bekerja.
Pakaian dinas dewan berupa PDH dan PSL wajib digunakan selama anggota dewan bekerja.
BACA JUGA
Minyak Jelantah Adalah Cairan Berbahaya Bagi Tubuh, Pemkot Bontang Ingin Beri Penukaran Minyak Baru
Defisit BPJS Kesehatan Tarif Naik, Belanja Daerah Bontang tuk Subsidi 80 Ribu Peserta Meningkat
Proyek GRR Kilang Bontang Ditaksir Rp 300 Triliun, Kadin Minta Berdayakan Pengusaha & Pekerja Lokal
“Nah pasal soal pakaian ini aturan lama hanya saja perlu penegasan di sini (Tatib) kita lagi fokus agar ada penerapan sanksi,” ujarnya kepada wartawan seusai menghadiri rapat kerja, di Kantor Sekretariat Dewan, Selasa (3/9/2019).
Alasan penegasan pakaian ini lantaran ingin menertibkan busana para legislator.
Mereka telah diberikan pakaian oleh negara, maka harus digunakan semestinya.
“Jangan ada yang pakai kaos lagi, karena sudah ada pakaian resmi para anggota dewan,” ujarnya.
Lebih lanjut, selain mengatur terkait penggunaan busana kerja. Pansus juga mengatur metode kerja antar lembaga, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) serta Rapat Anggaran antara Banggar dan TAPD.
Mekanisme rapat kerja tak banyak berubah. Hanya menyesuaikan dengan teknis kerja seperti sebelumnya.
“Kalau sudah pembahasan ini kita bakal bawa draft ke Bagian Hukum Provinsi Kaltim untuk Harmonisasi jika rampung akan disahkan oleh Kemendagri sebagai acuan Tati DPRD Bontang,” pungkasnya.
BACA JUGA
Pemuda Bontang Wakili Indonesia ke Norwegia Berkat Sampah, Ini Ide Unik Mengatasi Sampah Plastik
Soal Laporan Kadin, Kejari Bontang Undang Pelapor Klarifikasi Besok
Kisah Tukar Sampah Dapat Liburan Gratis ke Pulau Beras Basah Bontang ala Anak Penjahit Sol Sepatu
Pemuda Bontang Wakili Indonesia ke Norwegia Berkat Sampah, Ini Ide Unik Mengatasi Sampah Plastik
(*)
