Ada Selisih Rp 120 Miliar, BPH Migas Menduga Ini Telah Terjadi Penyalahgunaan BBM Subsidi

Fajar menambahkan, dengan adanya temuan selisih Rp 120 miliar ditahun 2018 lalu terkait dugaan adanya penyalahgunaan BBM subsidi.

Maka, tahun 2019 ini mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan penyalahgunaan BBM bersubsidi, khususnya solar bersubsidi pada pertengahan Agustus 2019.

"Kami sudah keluarkan surat edaran agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran atau sesuai peruntukkan," tutup Fajar.

Di tempat terpisah, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Dirjen Minerba RI mengadakan Pembinaan Kegiatan Pertambangan Kepada Pemerintah Daerah dan Izin Usaha Pertambangan.

Acara dilangsungkan di Hotel Novotel Balikpapan, Kalimantan Timur Jumat (6/9/2019).

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor.

Sebelum dimulai Gubernur Kaltim Isran Noor membuka sambutan dengan pantun.

"Ambil gergaji papan Papan disusun dibuat lemari Selamat datang di Balikpapan. Kami senang datang kemari," ucap Gubernur Kaltim Isran Noor.

Dalam sambutannya ia mengatakan jumlah ekspor yang disumbang Kalimantan Timur senilai USD 18,6 miliar di tahun 2018.

Dari keseluruhan ekspor pertambangan yang ada di seluruh Indonesia, Kalimantan Timur menyumbang nilai ekspor sebesar Rp 430triliun.

Namun nyatanya Kalimantan Timur hanya mendapatkan jatah Dana Bagi Hasil atau DBH Kaltim sekitar Rp 20 triliun pada tahun kemarin.

Bahkan ia sempat mengkritisi beberapa kota di Indonesia yang tidak memiliki nilai ekspor tambang pun juga mendapatkan dana tersebut yang berasal dari nilai ekspor yang cukup besar.

Contohnya saja Jogjakarta yang tidak mengekspor sama sekali sumber dalam alam berupa tambang.

Justru kota Gudeg tersebut mendapat dana bagi hasil sebesar Rp 2,3 triliun.

Maka tak heran dengan luas provinsi Kalimantan Timur yang begitu luas pembangunan dengan dana sekitar Rp 20 triliun itu masih belum merata di segala lini.