Ada Selisih Rp 120 Miliar, BPH Migas Menduga Ini Telah Terjadi Penyalahgunaan BBM Subsidi

Salah satunya belum merata akses jalan raya lintas kota maupun provinsi yang ada di Kalimantan Timur.

"Maka di Jogja itu jalan yang masih bagus saja dilapis-lapis. Mungkin kalau bapak-bapak kesini akan disuguhkan jalan seperti lautan Pasifik," selorohnya.

Setelah itu sambutan ditutup dengan pantun yang merupakan ciri khas dari gubernur berambut putih ini.

"Taruh nasi di atas meja Perut lapar dimakan segera Komisi VII DPR RI turun bekerja Agar masyarakat sejahtera," ucap Gubernur Kaltim Isran Noor. 

Kegiatan ini dihadiri juga oleh anggota komisi VII DPR RI Ihwan Datu Adam dan beberapa perwakilan perusahaan serta kontraktor tambang yang ada di Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Tim Pakar Hukum Gerakan Masyarakat Kaltim Bersatu (GMKB), Abdul Hadi mendapat kesempatan dalam rapat bersama DPRD Kaltim, terkait perjuangan Dana Bagi Hasil (DBH).

Ia meminta kepada DPRD untuk memperjuangkan DBH, agar melibatkan dan mengajak Gubernur dan Kabupaten/Kota.

Hadi mengungkapkan, perjuangan ini pernah ia lakukan saat ia masih duduk sebgai anggota DPRD Kaltim periode 2004-2009 lalu.

Ia menceritakan perjuangan untuk mempertahankan Dana Alokasi Umum (DAU).

"‎Caranya, jangan minta terlalu banyak. Ini pernah saya lakukan bersama Almarhum Pak Herlan Agussalim. Waktu itu dia sebagai Ketua DPRD," tutur Abdul Hadi ‎kepada anggota DPRD Kaltim.

Baca: DPRD Kaltim Targetkan Naskah Akademik DBH Diterima Pemerintah Pusat

Gerakan Masyarakat Kaltim Bersatu, menyampaikan aspirasi terkait perjuangan Dana Bagi Hasil (DBH), di lantai 6 Gedung D DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (22/2/2017).

Perjuangan DBH yang harus dilakukan, kata dia, harus mengajak Kabupaten/Kota. Supaya, mendapat kekuatan gerakan dari daearah yang menuntut.

"Dan Pak Gubernur harus ikut juga. Jadi tidak hanya DPRD dan kami-kami yang berjuang soal ini," tambah Abdul Hadi. 

(Tribunkaltim.co/Aris Joni)