Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Fadli Zon Usul Gedung DPR Tetap di Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil ketua DPR Fadli Zon punya usulan lain terkait rencana pemindahan ibu kota Jakarta.

Selain memindahkan ibu kota ke wilayah yang jaraknya tidak terlalu jauh (split capital), seperti Jonggol, Jawa Barat.

Fadli juga punya usulan lain,yakin Pemerintahan pindah ke Kalimantan Timur, namun anggota DPR-MPR tetap berkantor di Jakarta.

 "Saya mengusulkan legislatif tetap di Jakarta. Jadi DPR tetap di Jakarta," kata Fadli di sela-sela acara Forum Parlemen Dunia di Bali, Kamis (5/9/2019).

Fadli mengatakan perlu ada lembaga negara yang tetap di Jakarta untuk menjaga memori kolektif bangsa.

Perjalanan bangsa Indonesia menurutnya, tidak dapat dipisahkan dari Jakarta.

"Pancasila, UUD 1945, semua dibuat di sini. Semua UU dibuat di sini, jadi memori kolektif bangsa tidak hilang," ujarnya.

Fadli mengatakan pemisahan lokasi eksekutif dan legislatif tidak akan menghambat koordinasi.

Pemerintah bisa pergi ke Jakarta bila akan menggelar rapat dengan DPR.

• Dukung Ibu Kota Baru, Balikpapan Tuntut Pemerintah Pusat Soal Formula Pembagian Dana Bagi Hasil

• Jadi Ibu Kota Baru Negara, Penajam Paser Utara Dapat Tambahan Kuota 1.000 Sambungan Jargas

• Forum Dekan Teknik Indonesia Bahas Penguatan Inovasi dan Penataan Kaltim sebagai Ibu Kota Baru

Hal itu lebih efisien daripada membangun gedung DPR baru di Kalimantan Timur.

Selain itu bila pemerintahan pindah ke Kalimantan Timur, maka DPR tidak perlu gedung baru.

DPR bisa menggunakan kantor Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan yang lokasinya berada di samping kompleks parlemen di Senayan, Jakarta.

"Malah nanti kalau kementerian kehutanan pindah di sana, nggak perlu ada gedung baru DPR. Itu saja kita ambil buat gedung DPR. Gedung Manggala Wanabhkti (Kementerian LHK), itu akan jadi bagian dari DPR," katanya.

Fadli mengatakan Indonesia bisa mencontoh Afrika Selatan yang memisahkan lokasi kawasan eksekutif, legesitif,bahkan Yudikatif.

Sindiran Fadli Zon nasib keputusan pindah Ibu Kota bakal t ertunda mirip mobil Esemka

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berkeyakinan keputusan pemerintah tentang pemindahan ibu kota negara baru memiliki nasib yang sama dengan mobil Esemka, yang tertunda jadi mobil kebanggaan bangsa.

Bagi anggota DPR asal Partai Gerindra ini, keputusan Presiden Jokowi itu terburu-buru dan tidak matang.

Ia menilai banyak faktor yang mengakibatkan keputusan tersebut berbuntut panjang dan berakhir tertunda, seperti payung hukum belum ada, pembiayaan yang tak jelas, hingga kajian yang belum memadai.

"Saya termasuk yang mengatakan kalau (target) 2023-2024, sama seperti Esemka. Karena itu kalau kata Rocky Gerung sebuah kausa prima, jadi ini akan kurang lebih bernasib sama," kata Fadli, di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (2/9/2019).

Sejauh ini, Fadli melihat belum ada hal urgensi yang diselesaikan pemerintah dengan pemindahan ibu kota itu.

Ia mengatakan, ada baiknya pemerintah mengatasi hal utama seperti kemiskinan, penggangguran, maupun pemerataan ekonomi.

"Urgensi nya apa? Ada apa dengan Jakarta? Jakarta menurut saya ada masalah banjir dan macet kan dulu janjinya Jokowi waktu masih jadi gubernur 'kalau saya presiden Nanti beres ini Jakarta karena presiden ikut membantu menyelesaikan persoalan Jakarta' tapi jadi ternyata tidak. Jadi menurut saya ini apa namanya out of the blue yang tidak penting gitu loh Dan saya yakin nasibnya akan sama dengan ESEMKA," jelas dia.

Pada Senin pekan lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, di sebagian Kabupaten Samboja dan sebagian kabupaten Penajam Paser Utara.

Sejumlah pertimbangan dilalui pemerintah seperti kajian bencana, kelengkapan fasilitas infrastruktur, maupun ketersediaan lahan.

Bappenas menyebut untuk pemindahan dan pembangunan wilayah ibu kota baru selama 5 tahun, dibutuhkan dana hingga 466 Triliun, dengan skema pembiayaan kerja sama dengan pihak swasta dan mengambil bagian sedikit dari APBN.

Kritik Fahri Hamzah sebut gunakan dana swasta bangun ibu kota mustahil

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengkritik soal rencana anggaran pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Menurut Fahri, rancangan anggaran itu dinilai aneh. Sebab, pemerintah mengandalkan investasi swasta untuk membangun ibu kota baru.

Ia menilai, hal tersebut sangat mustahil menggunakan uang pihak asing untuk membangun ibu kota.

"Banyak yang aneh di kemauan pemerintah itu termasuk yang paling aneh itu soal anggaran. Tidak boleh kita membangun jantung dari negara itu memakai uang swasta, itu mustahil itu. Itu yang saya bilang," kata Fahri Hamzah saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Ia pun mengaku heran dengan sumber anggaran pemindahan ibu kota yakni hampir Rp 500 triliun atau lebih tepatnya Rp 466 triliun.

Fahri lantas membandingkan sulitnya DPR meminta anggaran untuk gedung baru sekitar Rp 400-600 miliar yang terhambat hingga kini.

"Nah, tiba-tiba pemerintah dengan sebuah surat seolah-olah dia akan punya uang Rp 500 triliun itu mustahil. Jadi agak sulit maksudnya itu yang saya mau katakan kepada menteri seharusnya itu dibikin lebih soft sedikit, jangan presiden yang menanggung gitu loh," ucap Fahri.

Lebih lanjut, Fahri Hamzah menyebut, pemerintah tidak memperhatikan dengan detail soal kajian pemindahan Ibu Lota.

Dirinya berpendapat, pemindahan Ibu Kota harus disosialisasikan dari bawah dan dihitung dengan matang. Tidak seperti memberikan izin pengembang untuk membangun kawasan Serpong atau Meikarta.

"Ini membuat jantung dari republik yang harus dihitung betul itu karena letaknya sejarahnya dan konten konten sosiologi yang ada di dalamnya harus betul-betul menimbang mengingat Jakarta sudah menjadi ibu kota lebih dari 70 tahun jadi gak gampang itu ruhnya dicabut itu," tegas Fahri.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah memutuskan lokasi ibu kota pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Menurut rencana, anggarannya sekitar Rp 466 triliun disiapkan.

Jokowi pun menyebut, pemerintah hanya menanggung 19 persen dengan APBN.

Sisanya, lewat investasi swasta dan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha, serta BUMN.

(*)

• Ibu Kota Baru Kalimantan, Hotman Paris Khawatir Harga Ruko di Jakarta Anjlok, Anies Ungkap Ini

• Di Depan Anies Baswedan, Hotman Paris Mengaku Takut Ibu Kota Dipindah dari Jakarta

• 8 Masukan Forum Teluk Balikpapan Atas RZWP3K Kalimantan Timur, Di Antaranya Soal Ibu Kota Baru RI

• Tim Turun Identifikasi Lahan di Sepaku, Ini Pertanda Bakal Jadi Lokasi Ibu Kota Negara

• Pemindahan Ibu Kota Baru, Tim BPN/ATR Mulai Lakukan Identifikasi Lapangan di Kecamatan Sepaku PPU