Mantan Ketua KPK, Abraham Samad Sebut Revisi UU KPK Sah-sah Saja, dengan Syarat . . .

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad Sebut Revisi UU KPK Sah-sah Saja, dengan Syarat . . .
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Abraham Samad 

TRIBUNKALTIM.CO  - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak relevan untuk direvisi.

Samad beralasan, poin-poin revisi yang diusulkan DPR justru rentan melemahkan KPK ketimbang memperkuat lembaga antirasuah tersebut.

"Setelah kita lihat dan telusuri draf revisi ternyata banyak dari poin-poin itu yang justru tidak menguatkan posisi KPK saat ini, tapi justru ada pelemahan-pelemahan. Oleh karena itulah kita menganggap tidak relevan revisi ini,"

kata Samad dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Sabtu (7/9/2019).

Samad berpendapat, revisi UU KPK dapat mengurangi independensi KPK.

Salah satu contohnya, kata Samad, adalah pasal yang mengatur KPK sebagai bagian dari lembaga eksekutif.

Menurut Samad, bila KPK menjadi bagian lembaga eksekutif, maka KPK tidak memiliki perbedaan dengan lembaga penegak hukum lainnya, yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Unmul Tolak Revisi Undang-undang KPK, Begini Alasannya

Febri Diansyah: Jika Revisi UU Dilanjutkan, Ada 10 Hal yang Akan Membuat KPK Lumpuh

Respon Demo Mahasiswa, KPK akan Cek Laporan Dugaan Korupsi Bekas Bupati Berau Makmur HAPK

"Di mana-mana kalau dilihat lembaga antikorupsi yang ada di dunia, CPID Singapura dan lain-lain itu semua lembaganya independen bukan berada di payung eksekutif," ujar Samad.

Samad khawatir, revisi UU KPK dapat membuat KPK mati suri karena independensinya yang dikebiri.

Namun, Samad menegaskan, revisi UU KPK sebetulnya sah-sah saja dilakukan selama ada urgensinya.

"Kalau KPK mati suri berarti agenda pemberantasan korupsi dengan sendirinya juga tidak akan berjalan dan berhenti. Nah, itu yang sebenarnya kita tolak, jadi mengubah boleh saja tapi ugensinya apa? Masih relevan apa tidak," kata Samad.

Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan Baleg sudah disetujui menjadi RUU inisiatif DPR dalam sidang paripurna Kamis (5/9/2019) siang lalu.

Setelah itu, RUU ini akan dibahas bersama pemerintah. Baleg bertekad mengebut pembahasan revisi itu ehingga bisa selesai sebelum masa jabatan DPR periode 2019-2024 habis pada 30 September mendatang.

(*)

Hasto Nilai Revisi UU KPK Penting, Hindari Penyalahgunaan Kewenangan

Satu dari 10 Nama Capim KPK Buat Sejumlah Pihak Gelisah, Moedoko Sebut Tak Perlu Khawatir

Capim KPK Diterpa Isu Miring Langsung Dicoret? Ini Kata Komisi DPR yang Tangani Fit and Proper Test

Agar Indonesia tak Dituduh Rasis, Rizal Ramli Sarankan Natalius Pigai Menjabat di KPK

Editor: Januar Alamijaya
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved