Praktik Bom Ikan Disorot DPRD Bontang, Bakal Gelar Sayembara Rekam Pengebom Beraksi
Kasus pengeboman laut dan terumbu karang di Perairan Bontang disebut cukup tinggi. Anggota DPRD Bontang, Bahktiar Wakkang mengaku
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Kasus pengeboman laut dan terumbu karang di Perairan Bontang disebut cukup tinggi. Anggota DPRD Bontang, Bahktiar Wakkang mengaku banyak menerima laporan dari sejumlah nelayan atas kasus tersebut.
“Banyak warga yang melapor ke saya soal massif aksi pengeboman ikan di perairan Bontang,” ujar Tiar-sapaan akrabnya saat dikonfirmasi tribunkaltim.co, Minggu (22/9/2019).
Petugas harus segera meringkus para pelaku pengeboman ini. Pasalnya, tak hanya merugikam ekosistem. Dalam jangka panjang populasi ikan di perairan Bontang puk bakal menipis sebab rusaknya terumbu karang akibat aktivitas ini.
• Warga Batu Putih Ketahuan Bom Ngebom Ikan Langsung Digiring ke Aparat Polisi, Ini Perkamnya
• Kampung Batu Putih Buat Peraturan Kampung Larangan Bom Ikan
Bahkan politisi Partai Nasdem ini menggelar sayembara untuk merekam aktivitas pengemboman melalui ponsel. Setiap video yang berhasil merekam aktivias pengeboman ikan bakal diganjar Rp 1 juta.
“Aktivitas ini sangat merugikam, pengeboman bakal merusak ekosistem laut kita,” ujarnya kepada wartawan.
Menurut sumber yang diterima, aktivitas ini massif terjadi di peraian Bontang Kuala dan pulau-pulau sekitar.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Bontang, Aji Erlynawati membenarkan isu pengeboman ikan di sekitar perairan Bontang.
“Iya sayanada dengar, kami sedang monitor soal isu tersebut,” ujar Aji saat dikonfirmasi.
Ia mengatakan, kasus bom ikan di perairan Bontang sejatinya telah lama tak ditemui. 3 tahun belakang pihaknya intens melakukan patroli laut untuk mengantisipasi praktik pengeboman.
• Begini Cara Polres Berau Tingkatkan Kesadaran Nelayan Terhadap Bahaya Bom Ikan
• Hampir Saja, Keindahan Bawah Laut Derawan Terancam Bom ikan
Namun, sejak kewenangan perairan beralih ke Provinsi. Aktivitas patroli tak lagi intens dilakukan, sebab anggaran operasional untuk patroli rutin dihapus menyusul pengalihan wewenang ke provinsi. “Kalau dulu kami rutin turun ke lapangan, bahkan kami punya unit khusus untuk memonitor di laut. Tapi sejak beralih anggaran untuk BBM Kapal tak ada lagi,” ujarnya.
(*)
