Aksi Tolak Revisi UU KPK di DPRD Kaltim Berakhir Ricuh, Dosen Unmul: Over Acting

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Aksi tolak revisi UU KPK, Senin (23/9/19) di depan gedung DPRD Kaltim, berakhir ricuh.

Bentrok antara aparat dan mahasiswa ini menuai tanggapan beberapa pihak.

Termasuk para dosen Universitas Mulawarman.

• Unjukrasa Ricuh, Puluhan Pasang Sepatu Mahasiswa Tertinggal di DPRD Kaltim, Dipakai Lempar Aparat

• Update, Data PMI 7 Mahasiswa Alami Luka-luka usai Kericuhan Tolak RUU KPK di Depan DPRD Kaltim

• Pasca Kericuhan Tolak RUU KPK, Sejumlah Kerusakan Terjadi di Sisi Depan DPRD Kaltim

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atau Fisipol, Universitas Mulawarman, Sonny Sudiar turut dalam aksi menolak revisi UU KPK, bersama ratusan mahasiswanya.

Sonny Sudiar pun menyatakan kekecewaannya terkait aksi yang berujung ricuh tersebut.

"Dari pengamatan saya indikasi-indikasi ricuh sudah terlihat sejak awal aksi.

Yang saya kecewakan itu upaya aktualisasi diri mereka (mahasiswa) mengarahkan dan memanfaatkan massa mereka yang besar itu untuk merangsek masuk.

Padahal sebelumnya beberapa anggota DPRD Kaltim yang saya temui seperti Pak Rusman Yaqub, Pak Sabarudin, Pak Martinus, Pak Jahidin, Pak Sigit, termasuk Pak Masykur Sarmian sudah bersedia menemui.

Tapi kan tidak mungkin semuanya bisa masuk dan bertemu" ucapnya.

"Saya lihatnya ya over acting.

Dengan kejadian ini malahan pesan yang ingin disampaikan tidak dapat tersampaikan dengan baik.

Pesan dari mahasiswa yang juga mewakili masyarakat" tambahnya.

Dari pengamatannya, kondisi tersebut juga dipengaruhi kondisi di lapangan.

Di mana pengunjukrasa tergabung dari berbagai perguruan tinggi.

Belum lagi dari lembaga eksternal yang menjadikan koordinasi tidak terbentuk dengan matang.

Hal serupa ditegaskan oleh Budiman, Dosen Fisipol dari prodi ilmu pemerintahan yang juga selaku Senat Fisipol ini mengatakan bahwa aksi yang terjadi tidak terorganisir dengan baik.

"Kebijakan akan berubah ketika ada tuntutan dan dukungan.

Saya takutnya apa yang dilakukan oleh rekan-rekan sekarang itu disusupi.

Artinya jangan sampai muncul atau sudah ada kelompok-kelompok masyarakat yang berindikasi pro terhadap UU KPK yang baru ini.

Kemudian memanfaatkan keadaan (ricuh) ini untuk menggagalkan tuntutan" jelas Budiman

"Yang terpenting sebenarnya adalah dituntut kedewasaan dari kita selaku kalangan intelektual.

Tuntutannya kan sudah jelas, dulu Soeharto bisa turun karena ada keterpaduan, semuanya satu kata," ucap Budiman

Budiman juga menekankan pada para aktivis yang turun aksi hari ini cuma jadi ajang cari panggung.

"Ya jangan sampai aksi ini cuma dipakai bagi mahasiswa untuk jadi ajang cari panggung saja, cari terkenal" ucapnya.

Tanggapan lain juga disampaikan oleh Yuniarti dari Prodi Hubungan Internasional.

Ia juga menyayangkan prihal kericuhan saat aksi itu.

"jika mereka paham esensi demonya tidak ada masalah.

Salah satu yang mengubah status quo kan demo.

Yang aneh itu kalo rusuh, merusak fasilitas publik, apa untungnya?

Mencederai demokrasi itu saudara," ucap Yuniarti.

Ia menambahkan aksi hari ini merupakan bentuk aksi yang gagal.

"Rusuh itu tanda aksi yang gagal.

Korlap gagal mensituasikan gerakan, ini tanda tidak siap harusnya korlap siap bertanggung jawab atas aksi," katanya.

Sebelumnya, dukungan dari pihak kampus sudah dinyatakan dengan jelas.

Namun hal ini sepertinya tidak dapat dimanfaatkan dengan baik khususnya oleh mahasiswa Unmul.

Sebelumnya dekan fakultas hukum Mahendra Putra Kurnia menyampaikan dukungannya terhadap aksi tersebut.

"Dari koalisi dosen Unmul sebelumnya kan sudah memberi pernyataan sikap, hari ini kami hadir dan memberikan dukungan moril kepada para mahasiswa kami yang turun kejalan" ucap Mahendra.

"ini proses (aksi) yang sukarela berdasarkan hati nurani mereka belum lagi ini situasi yang terjadi secara nasional," tambahnya.

Sayangnya aksi berakhir ricuh, sebelum akhirnya mereda dan menyisakan sejumlah kerusakan di lingkungan sekitar DPRD Provinsi Kaltim. (*)