Presiden BEM UGM Sebut Moeldoko dan Fahri Hamzah Kudet, 'Gak Ada Istilah Mahasiswa Lagi Tidur Siang'
Program Mata Najwa tadi malam menayangkan adegan adu argumentasi antara tokoh mahasiswa dengan Moeldoko dan Fahri Hamzah
lihat foto
"Ya kan kita masih punya masa waktu paripurna sampai 30 September, padahal mahasiswa enggak ingin ditunda, mahasiswa itu pengen tolak," sambungnya.
Muqtadir mengatakan para mahasiswa yang menggelar aksi demo itu ingin RKUHP dan RUU dibuat ulang dengan melibatkan akademisi serta masyarakat.
"Bukan hanya tolak tuntutan kami yang sampai hari ini tadi tidak mau ditemui oleh DPR yang terhormat itu bukan hanya sekadar menunda," jelas dia.
"Tapi setelah ditunda nanti dibahas ulang dan melibatkan akademisi, melibatkan masyarakat," lanjutnya.
Ia pun menjelaskan mengapa mahasiswa turun lagi ke jalan padahal sudah ada penundaan.
"Kami tidak ingin demokrasi atau perjalanan demokrasi kita ini menghasilkan hukum yang represif," ungkapnya.
"Apa itu hukum yang dibentuk dalam, kalo misalnya bahasa Inggrisnya itu splendid solution, jadi seharusnya dalam demokarasi itu kita menghasilkan produk hukum yang responsif," sambungnya.
Muqtadir menuturkan ada tiga kriteria dalam menghasilkan produk hukum yang responsif.
Tiga kriteria itu adalah partisipatif, aspiratif dan presisi.
"Nah kalau kita lihat di pasal-pasal RKUHP tentang makar tentang penghinaan presiden termasuk juga tentang living low, itu adalah pasal-pasal yang katakanlah karet," ungkap Muqtadir.
"Sehingga nanti bisa jadi menjadi tafsirannya itu yang berpotensi ditafsirkan oleh pemerintah sehingga mengkriminalisasi orang-orang yang katakanlah tidak suka dengan pemerintah atau berbeda pandangan."
Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa bukan lah manusia yang bodoh, mereka adalah gerakan terpelajar.
Muqtadir sangat menyayangkan saat gerakan mahasiswa justru ditabrak dengan isu-isu yang tidak benar.
"Kita ditunggangi si A, kita ditunggangi si B, loh kita bicara substansinya kok malah dituduh ditunggangi A, B, C, D, tapi substansinya tidak pernah dibahas sama kawan-kawan mahasiswa," ungkap dia.
"Bahkan tadi ada, kalau saya bilang ya memang hati-hati penipuan sih, kenapa kita memang harus terus mengawal," ujar Muqtadir.
"Karena tadi kawan-kawan masuk hari kemarin 23 (September 2019), pas diterima sama perwakilan dari DPR waktu itu Pak Masinton ya."
"Kemudian disampaikan bahwa tidak pernah ada kesepakatan dengan Sekjen DPR, padahal hari kamis 19 Septermber, kawan-kawan yang aksi ini pernah membuat kesepakatan dengan Sekjen DPR," sambungnya.
Muqtadir mengungkapkan mengapa harus tetap mengawal lantaran DPR sering berbohong.
Ia menjelaskan para mahasiswa turun bukan karena ditunggangi oknum tertentu tapi karena gelisah dengan tindakan DPR.
Selain itu mahasiwa menggelar aksi protes juga sebagai gerakan moral serta intelektual.
• Mata Najwa Malam Ini, Najwa Shihab Undang Ketua DPR RI Bambang Soesatyo Dialog dengan Mahasiswa
• Ketua BEM Jawab Siapa Massa yang Membakar hingga Jatuh Korban, Yasonna Langsung Alihkan Mifkrofon
• Profil Ketua BEM UI Manik Marganamahendra, Lantang Sebut DPR Sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat
• Viral Video Ketua BEM UI Sebut Dewan Pengkhianat Rakyat, Yenny Wahid Bereaksi: Hidup Mahasiswa!
Muqtadir menegaskan kembali mahasiswa tidak hanya melakukan aksi penolakan terhadap kebijakan baru pemerintahan.
Namun juga ingin ke depanya peraturan perundang-undangan dalam dunia demokrasi dibahas secara baik sehingga menghasilkan hukum yang responsif bukan represif.
"Kenapa karena hukum yang represif akan menghasilkan suatu jurang di dalam sistem sosial antara kehendak pemerintah dan rakyatnya yang ini sangat berbahaya," kata Muqtadir.
"Sehingga mosi tidak percaya yang dihasilkan di Gejayan memanggil di bengawan melawan ataupun di daerah-daerah lainnya itu jangan dipandang sebagai hal biasa."
"Itu adalah hasil dari kegelisahan publik bahwasanya hari ini negara kita tidak baik-baik saja dan tidak dikelola dengan prinsip yang demokratis," pungkasnya.
Lihat video selengkapnya pada menit ke 8:35:
(*)
