Unjuk Rasa di Samarinda Ricuh, Korban Berjatuhan, Berikut Enam Tuntutan Aliansi Kaltim Bersatu

Aliansi Kaltim Bersatu memberikan keterangan pers soal unjuk rasa di Samarinda. Diketahui, unjuk rasa di DPRD Kaltim ini berlangsung ricuh

Unjuk Rasa di Samarinda Ricuh, Korban Berjatuhan, Berikut Enam Tuntutan Aliansi Kaltim Bersatu
tribunkaltim.co/Christoper D
UNJUKRASA - Massa aksi dari aliansi Kaltim Bersatu menggelar demonstrasi di depan DPRD Kaltim, Kamis (26/9/2019). 

Negara kembali dinilai berpihak ke elit tidak juga kunjung menyelesaikan kasus-kasus dimasa lalu. Pelanggaran HAM yang terjadi tidak pernah dijadikan sebagai permasalahan prioritas pasca sentimen rasisme yang diterima rakyat Papua, hingga saat ini lebih dari 30 orang meninggal dunia akibat penempatan militer.

Pelanggaran HAM masa lalu juga tidak kunjung usai, terhitung ada genosida 65, kasus Tanjung Priok, tewas dan hilangnya aktivis 98, dan banyak pelanggaran HAM lainnya. Dan, hingga sekarang tidak pernah terselesaikan, bahkan pelaku diberi ruang dalam Pemerintahan maupun komando militer.

Maka dari itu, aliansi Kaltim Bersatu menuntut :

1. Mendesak Presiden mengeluarkan Perpu terkait UU KPK

2. Tolak segala UU yang melemahkan demokrasi

3. Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil

4. Bebaskan aktivitis Pro demokrasi

5. Hentikan militerisme di tanah Papua

6. Tuntaskan pelanggaran HAM, adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan.

Aldo, Humas aliansi Kaltim Bersatu menjelaskan, pihaknya tidak mau berkompromi dengan beraudiensi bersama DPRD Kaltim.

"Tidak ada terget kami untuk menemui anggota dewan, mereka yang harusnya mendatangi kami.

Tidak ada kompromi untuk audiensi dan semacamnya," jelas Aldo, Kamis (26/9/2019).

"Saat ini kondisi kita semua resah, risih dengan kondisi sekarang," sambungnya. (*)

Penulis: Christoper Desmawangga
Editor: Rafan Arif Dwinanto
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved