Mirip Mahfud MD tentang Situasi Negara, Ini Kata Krisdayanti soal Perppu KPK Usai Resmi Dilantik

TRIBUNKALTIM.CO - Krisdayanti menjadi salah seorang artis Indonesia yang berhasil lolos menjadi Anggota DPR RI 2019-2024. 

Krisdayanti dan seluruh anggota DPR RI 2019-2024 dilantik di di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Krisdayanti yang tampak hadir di pelantikan DRI RI, memakai kebaya berwarna merah dengan rambut yang ditata bersanggul.

• Yang Unik dari Komposisi DPR RI 2019-2024: Provinsi Basis Prabowo Ini Tak Satu Pun Caleg PDIP Lolos

• Ada Kisah Ruhut dan Ahok BTP di Pilkada DKI, Sisi Lain Anggota DPR RI Tertua Abdul Wahab Dalimunthe

• Penampilan Para Artis Dilantik jadi Anggota DPR RI, Ada Krisdayanti hingga Mulan Jameela

• Artis Hiasi Wajah Baru DPR RI, Jelang Pelantikan di Jakarta, Krisdayanti Beberkan Visi Misi Hal Ini

Krisdayanti sendiri merupakan anggota DPR RI dari di Daerah Pemilihan ( Dapil) V meliputi wilayah : Malang Raya, yakni:

- Kota Malang

- Kota Batu dan

- Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Krisdayanti diusung oleh Partai Dekokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan.

Ia menuturkan bahwa sebagai anggota DPR RI, dirinya harus mengetahui dan menyadari kompetensinya sebagai wakil rakyat.

"Tentunya sebagai anggota harus memiliki kualifikasi representatif dari dapil kita, artinya benar-benar menyadari kita adalah wakil rakyat dan tentunya kita harus tahu keahlian dan kompetensi kita," ujar Krisdayanti, , seperti dikutip TribunWow.com dari Kompas Tv live, Selasa (2/10/2019).

"Sehingga kita bisa yakin bila mana kita didudukkan di satu komisi yang benar-benar keahlian kita. Tentunya kita enggak bisa endiri juga dalam mereformasi lembaga yang segini besar, banyak PR yang harus dilakukan," sebutnya.

Krisdayanti mengatakan akan mendengarkan aspirasi dan membuat kajian yang realistis.

"Tentunya selama 100 hari ke depan ini selain menyerap aspirasi, juga mengkaji undang-undang dan juga membuat kajian yang realistis," ungkap mantan istri Anang Hermansyah ini.

Sementara itu, dirinya sempat menyinggung perihal apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan pertimbangan Perppu undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

"Kita tahu bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu memang seharusnya diterbitkan, hanya karena di saat negara genting," ujarnya.

Disinggung mengenai sejumlah aksi mahasiswa yang mengkritik DPR RI, Krisdayanti memberikan sejumlah nasihatnya.

"Tapi sekali lagi, bahwa adik-adik mahasiswa, kita tahu bahwa mereka adalah cermin demokrasi, tapi mereka harus tahu bawa negara ini dibentuk karena dialog.

Jadi saya yakin dan sangat yakin bahwa semua bisa dilakukan dengan dialog, dengan sosialisasi yang lebih banyak sebetulnya, jadi realistisnya sebetulnya bagaimana bila kita mengkaji ulang, itu lebih baik," katanya.

Dirinya yakin, akan ada langkah pendekatan yang dilakukan DPR RI.

"Kalau saya yakin, dari 575 anggota, sebaiknya kita kembali ke dapil masing-masing, kita upayakan untuk berdialog, dengan para petani, dengan nelayan, dengan para emak-emak, ibu-ibu dengan para mahasiswa."

"Di situlah kita tahu bahwa suara rakyat didengar, toh kita enggak perlu buru-buru untuk mengkaji sebuah undang-undang, undang-undang itu kan memang dibuat bersama rakyat," pungkasnya.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya juga melakukan persiapan dalam rangka pelantikan para wakil rakyat, Selasa (1/10/2019).

Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan DKI Jakarta Priyanto mengatakan, akses menuju Kompleks Parlemen Senayan ditutup, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (1/10/2019).

Priyanto menyebut pengalihan arus lalu lintas diberlakukan secara situasional.

Berikut pengalihan arus lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen Senayan:

1. Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR-MPR dari arah Semanggi ke Slipi ditutup.

2. Arus lalu lintas dari Semanggi ke Slipi dibelokkan ke Jalan Gerbang Pemuda.

3. Jalan Gerbang Pemuda sisi barat dan Jalan Gelora ditutup.

4. Arus lalu lintas dari Jalan Tentara Pelajar menuju Jalan Asia Afrika dialihkan ke arah selatan.

Sedangkan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan pihaknya akan mnengerahkan ribuan personel untuk menjaga pelantikan DPR pada Selasa (1/9/2019).

Sebagai Panglima TNI, Hadi mengatakan akan mengerahkan 6.000 personel untuk menjaga keamanan di sekitar gedung DPR RI, Jakarta.

Tak hanya di sekitar gedung DPR RI, pihaknya juga akan memberikan pengamanan lebih untuk menjaga Istana Negara dan sentra-sentra ekonomi.

"Kami kerahkan 6.000 personel, untuk mempertebal di Gedung DPR/MPR RI saat pelantikan," ungkap Hadi, dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Senin (30/9/2019).

"Pengamanan di Gedung DPR/MPR kami pertebal agar tidak ada masyarakat yang masuk sembarangan," sambungnya.

Hadi menuturkan, di kawasan Palmerah kemanan akan lebih ditingkatkan lantaran kawasn itu dekat dengan stasiun yang aksesnya mudah dijangkau masyarakat umum.

"Kami perbanyak pasukan TNI/Polri agar masyarakat yang ingin melakukan unjuk rasa juga tidak membawa batu," terang Hadi.

"Kami awasi di sana. Kami halau mereka kalau ingin masuk ke Gedung DPR/MPR," imbuhnya.

Mahfud MD sebut situasi negara sedang genting

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD memprediksi kapan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi.

Jika Jokowi jadi menerbitkan Perppu KPK, Mahfud MD memprediksi sang presiden akan menerbitkannya pada awal bulan Oktober 2019 lantaran saat ini keadaan sudah genting.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam wawancara unggahan kanal YouTube KOMPASTV, Sabtu (28/9/2019).

Melihat gelombang protes mahasiswa serta berbagai kalangan yang di antaranya menuntut penerbitan Perppu KPK, Mahfud MD menyebut kondisi sekarang sebagai situasi genting.

Sehingga Jokowi berhak untuk mengeluarkan Perppu yang merupakan hak subjektifnya.

"Menurut saya, keadaan sekarang ini sudah memenuhi syarat untuk dikatakan genting dan boleh presiden itu mengeluarkan Perppu," ujar Mahfud MD.

"Karena urusan genting itu adalah hak subjektif presiden," imbuhnya.

Mahfud MD menyebut tidak ada undang-undang yang mengatur soal bagaimana situasi negara dikatakan genting.

"Tidak ada undang-undang genting itu seperti apa, tidak ada undang-undangnya," kata Mahfud MD.

Untuk itu, Mahfud MD memprediksi jika Jokowi mau menerbitkan Perppu KPK, maka sekiranya pada awal bulan Oktober 2019.

"Saya mengira kalau presiden jadi memilih opsi itu ya mestinya awal, awal bulan ya, mungkin tanggal 2 atau tanggal 1 gitu," prediksi Mahfud MD.

Meski ikut menyarankan Jokowi agar menerbitkan Perppu KPK, Mahfud MD tetap menyerahkan keputusan itu kepada presiden.

"Mungkin, tapi ya terserah presiden sajalah, kita kan tidak boleh ikut campur," katanya.

Jika nanti Jokowi menerbitkan Perppu KPK, maka akan ada pembahasan bersama DPR yang nantinya akan memutuskan setuju atau menolak isi dari Perppu tersebut.

"Karena menurut undang-undang, Perppu itu dikeluarkan," jelas Mahfud MD.

"Kemudian pada masa sidang berikutnya, itu lalu dibicarakan oleh DPR atau dibicarakan dengan DPR untuk ditentukan apakah DPR setuju atau menolak."

• Ketua DPRD Balikpapan, Minta DPR RI Tak Ngotot Sahkan UU Sebelum Dengarkan Aspirasi Masyarakat

• Besok Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Ismael Thomas: Terima Kasih Doa Masyarakat Kubar dan Kaltim 

• PDIP dan PAN Beda Tipis, Inilah 14 Artis yang Dilantik sebagai Anggota DPR RI Periode 2019-2024 

• Inilah Nama yang Mengemuka Jadi Pimpinan DPR RI, Ada Cuma Sempat 1 Tahun jadi Menteri Jokowi

(TribunWow.com/ Roifah Dzatu Azmah/ Atri Wahyu)