Nada Bicara Ganjar Pranowo Meninggi Bahas Pelajar Ikut Demo, Singgung Anggaran Pendidikan Triliunan
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mempertanyakan pihak sekolah yang terkesan membiarkan sejumlah aksi demo di Jateng yang diikuti pelajar.
TRIBUNKALTIM.CO - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mempertanyakan pihak sekolah yang terkesan membiarkan sejumlah aksi demo di Jateng yang diikuti pelajar.
Seharusnya, lanjut Ganjar Pranowo, ada upaya pencegahan dari pihak sekolah.
"Kalau tahun depan Rp 1,6 triliun anggaran ditambahi buat njenengan, untuk sekolah, tapi hasilnya gini gimana?" tegas Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dengan nada agak tinggi di depan sejumlah Wakil Kepala SMK di SMK N 7 Semarang, Selasa (1/10/2019).
• Depan Menteri, Rektor Unmul Sebut Bakal Kerahkan KKN Mahasiswa ke Lokasi Ibu Kota Negara di Kaltim
• Tindaklanjuti Aksi Mahasiswa, Polda Kaltim Kumpulkan Rektor Kampus di Kaltim dan Sejumlah Instansi
• Tiga Mahasiswa Diberi Penangguhan Penahanan, Polisi Tunggu Surat Orangtua dan Jaminan Rektor
• 13 Polisi Ditahan Setelah Dua Mahasiswa UHO Tewas Saat Demo di Kendari
Tidak sedikit aksi yang diikuti pelajar bercampur dengan mahasiswa itu berujung bentrok dan kericuhan.
Ia memberikan contoh kasus bentrok di Kota Magelang yang berakhir ricuh antarpelajar.
Menurutnya, hal tersebut ada pihak tak bertanggung jawab yang ingin menciptakan situasi kacau.
Ada yang mengajak pelajar tersebut untuk demo dan mengadu mereka dengan sekolah lain agar tawuran.

"Itu kan ada yang mengajak lalu sepulang demo, mereka tawuran. Itu sangat jahat," ujarnya.
Kemudian di Jakarta, lanjutnya, dimana ada orang yang mengenakan seragam pelajar dan ikut demo, padahal ia bukan pelajar.
"Ada yang tatoan, umurnya 22 tahun, mereka pinjam seragam dan dibayar Rp40.000 sampai Rp200.000. Ini bukti bahwa ada yang sengaja masuk ke sana dan menggerakkan," tegasnya.
Ganjar menyesalkan hal itu.
Dirinya menduga, ada pihak-pihak yang memang sengaja ingin mengacaukan republik ini.
Apalagi sekarang ini, isu demo bergeser, dari yang awalnya menolak revisi UU KPK dan RKUHP, menjadi isu untuk melengserkan presiden.
Pihaknya meminta seluruh kepala sekolah dan guru di Jateng untuk mengawasi anak-anak didiknya.
Serta diberikan pemahaman persoalan itu.