Ibu Kota Baru

Ini Hasil Kunjungan Dua Menteri ke Lokasi Ibu Kota Negara di Lahan Adik Prabowo dan Sukanto Tanoto

Menteri ATR BPN Sofyan Djalil dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kunjungi lokasi Ibu Kota Negara di konsesi PT ITCI Kartika Utama dan PT IHM

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Cornel Dimas Satrio Kusbiananto
Tribun Kaltim
Desa Telemow, Sepaku, Kabupaten PPU yang berada di lahan HGU PT ITCI bakal menjadi ibu kota negara. 

TRIBUNKALTIM.CO - Ini Hasil Kunjungan Dua Menteri ke Lokasi Ibu Kota Negara di Lahan Adik Prabowo dan Sukanto Tanoto.

Dua Menteri yakni Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro berkunjung ke lokasi Ibu Kota Negara di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Seperti diberitakan sebelumnya, lokasi Ibu Kota Negara berada di Kecamatan Sepaku.

Paling Pertama Pindah ke Ibu Kota Baru, Ini Infrastruktur Dasar yang akan Dibangun Kementrian PUPR

Listrik Padam Saat Dialog Nasional Ibu Kota Baru, Begini Penjelasan Novotel

Rencanakan Bangun Dua Bendungan, Kebutuhan Air Bersih di Lokasi Ibu Kota Baru akan Terjamin

Lokasi Ibu Kota Negara berada di dua konsesi perusahaan.

Yakni PT ITCI Kartika Utama milik Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Dan lahan PT ITCI Hutani Manunggal milik konglomerat Sukanto Tanoto.

Sofyan Djalil maupun Bambang Brodjonegoro pun mengunjungi kedua perusahaan ini.

Ditemani Gubernur Kaltim, Isran Noor.

Tiba di PT ITCI Kartika Utama

Dua Menteri akhirnya tiba di rimba room PT ITCI Kartika Utama atau PT ITCI KU, Kelurahan Maridan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Sebelumnya, kedua menteri ini mengunjungi Jembatan Pulau Balang, Kabupaten Penajam Paser Utara,

Kedatangan rombongan menteri disambut manajemen PT ITCI Kartika Utama, perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Adapun manajemen yang menyambut Sofyan Djalil dan Bambang Brodjonegoro diantaranya Direktur Utama, Odang Karyana Direktur RND Willie Smith, Direktur HRD Wisnu Dwi Antara dan Direktur Arsari Batu Karya, Bambang.

Direktur Utama PT ITCI Kartika Utama, Odang Karyana sangat menyambut baik kunjungan para menteri di perusahaannya.

Dirinya juga mengatakan, telah mempersiapkan kedatangan para menteri tersebut baik dari pemandu hingga tur dalam ruangan.

"Rencana kita mau pasangkan tenda juga, tapi gak jadi.

Kami sangat senang pak menteri mau berkunjung ke tempat kami," tuturnya. Selasa, (2/10/2019).

Dalam pertemuan di rimba room PT ITCI Kartika Utama tersebut, pihak perusahaan memaparkan tentang perusahaan PT ITCI Kartika Utama mulai dari peta wilayah.

Status wilayah operasi, produk perusahaan hingga menunjukkan wilayah mana yang dapat di jadikan lokasi ibu kota baru Indonesia di wilayah PT ITCI Kartika Utama.

Menteri Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan, dirinya ingin mendengarkan penjelasan dari pihak PT ITCI terkait rancangan lahan yang akan dijadikan wilayah ibu kota baru Indonesia.

Setelah mendengarkan paparan dari pihak perusahaan terkait status tanah, ia memahami bahwa seluruh lahan di PT ITCI Kartika Utama merupakan lahan bersatatus Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di luar lahan Hak Guna Bangunan (HGB).

"Kita sudah paham status lahan di PT ITCI Kartika Utama ini," ujarnya.

Bambang berharap pihak PT ITCI Kartika Utama dapat mendukung kesiapan progres pembangunan ibu kota baru Indonesia, di daerah tersebut.

"Kita sudah dengar dari PT ITCI memaparkan kesiapan dan apa saja rencana dukungan perusahaan itu untuk mendukung ibu kota baru Indonesia di kawasan PT ITCI," jelasnya.

Usai mendapat penjelasan dari pihak PT ITCI Kartika Utama, rombongan menteri kembali melanjutkan perjalanan menuju tower pantau yang masih masuk dalam wilayah operasi PT ITCI Kartika Utama.

Tiba di PT ITCI Hutani Manunggal

Menteri PPN/Kelapa Bappenas, Bambang Brojonegoro meninjau langsung lahan konsesi Hutan Tanaman Industri atau HTI yang dikelola PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Bambang Brodjonegoro cukup terkesan dengan luasan lahan negara yang dikelola perusahaan milik konglomerat Sukanto Tanoto, ini.

Namun sayang lahan PT ITCI Hutani Manunggal tersebut konturnya masih berbukit-bukit.

Dikatakan Bambang, saat melihat kondisi lahan untuk calon ibu kota baru di kawasan HTI milik PT ITCI Hutani Manunggal, ia menuturkan daerah tersebut nantinya akan menjadi daerah pengembangan.

Karena kontur tanahnya yang masih berbukit.

Sedangkan kebutuhan lahan pembangunan awal ibu kota baru Indonesia adalah tanah yang datar.

"Tapi intinya ini tanah negara dengan konsesi HTI oleh PT ITCI Hutani Manunggal, kami yakinkan tahun depan proses kontruksi sudah bisa dilakukan," ujarnya.

Saat ditanya titik koordinat Desa/Kelurahan yang menjadi titik lokasi pembangunan awal ibu kota baru Indonesia, Bambang masih belum ingin memberitahu.

Pastinya, kata Bambang, letaknya ada di salah satu kawasan Kecamatan Sepaku yang memiliki tanah datar.

"Ada di salah satu wilayah di Kecamatan Sepaku yang datar," singkatnya.

Bambang mengatakan, pembangunan awal pusat pemerintahan di ibu kota baru Indonesia membutuhkan lahan hingga 6.000 hektare.

Rancangannya nanti akan dijadikan pusat pemerintahan yang didukung dengan sektor pendidikan dan teknologi tinggi.

"Kalau transportasi nanti berbasis rel atau publik transportation," ucap Bambang.

Ia menambahkan, pada kunjungannya kali ini, dirinya meninjau lahan HGB di kawasan PT ITCI Kartika Utama di Kelurahan Maridan dan lahan HTI di kawasan PT ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pemaluan.

"Ini yang kita tinjau semuanya lahan milik negara, cuma masih dikonsesi oleh perusahaan," kata Bambang Brodjonegoro.

Sambut Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Bankaltimtara Siapkan SDM dan Jalankan Prinsip BI Religi

Dua Fraksi DPR RI Tolak Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, Begini Komentar Isran Noor

Belum Ada Titik Koordinat Lokasi Ibu Kota Baru, Bupati Abdul Gafur Masud Lindungi Tanah Masyarakat

Penjelasan Sofyan Djalil Soal Konsesi

Progres perancangan ibu kota baru Indonesia di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku semakin gencar dilakukan.

Bahkan, keseriusan tersebut terbukti dengan turunnya langsung dua menteri yakni Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro ke kawasan lahan milik negara.

Lahan negara yang jadi lokasi ibu kota baru Indonesia ini dikelola dua perusahaan.

Yakni ITCI Kartika Utama di Kelurahan Maridan, dan ITCI Hutani Manunggal di Kelurahan Pamaluan.

Diketahui, PT ITCI Kartika Utama milik adik Prabowo Subianto yakni Hashim Djoyohadikusumo.

Sedangkan PT ITCI Hutani Manunggal merupakan milik Sukanto Tanoto.

Saat meninjau lokasi lahan PT ITCI Hutani Manunggal, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil mengatakan, intinya ini semua lahan di kawasan PT ITCI adalah hutan konsesi milik PT ITCI.

Yang secara hukum konsesi adalah tanah yang sepenuhnya dikuasai oleh negara yang diberikan konsesi dalam jangka waktu tertentu kepada perusahaan.

"Semuanya ini status lahannya milik negara," ujarnya, Selasa, (2/10/2019).

Ia menjelaskan, menurut Menteri Kehutanan, konsesi itu dapat dikurangi untuk kepentingan negara.

Sehingga memungkinkan lahan PT ITCI Hutani Manunggal tersebut dapat dikurangi konsesinya untuk rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia.

"Jadi kita akan kurangi konsesi yang dikelola perusahaan ini untuk kepentingan ibu kota baru Indonesia," tuturnya.

Saat ditanya apakah warga yang bermukim di atas lahan HTI akan digusur, Sofyan enggan mengomentari.

Yang pastinya, ucap dia, kehadiran ibu kota baru Indonesia haruslah menguntungkan bagi masyarakat.

Sofyan Djalil mengaku akan mengelola dan menata ruang ibu kota baru Indonesia dengan baik tanpa merugikan masyarakat lokal.

"Kita akan merencanakan pembangunan ibu kota baru Indonesia dengan sistem menguntungkan masyarakat tanpa menggusur masyarakat lokal.

Makanya pendekatan dengan metode penggusuran kurang tepat," jelasnya.

Ia menambahkan, kebutuhan lahan pembangunan awal ibu kota baru Indonesia sekitar 6.000 hektare.

Sedangkan untuk secara keseluruhan lahan yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru Indonesia seutuhnya adalah sekitar 160.182 hektar.

"Yang pastinya kita utamakan lahan milik negara dulu yang kita gunakan, pembangunan awal di kecamatan Sepaku," tutupnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved