Respons Fahri Hamzah saat Karni Ilyas Panggil 'Mantan' Wakil Ketua DPR, Langsung Ucapkan Kata Pamit

TRIBUNKALTIM.CO - Mantan Ketua DPR, Fahri Hamzah berpamitan dari jabatan sebagai pejabat negara.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat menjadi bintang tamu di acara 'Indonesia Lawyers Club' pada Selasa (2/10/2019).

Dilansir TribunWow.com, Fahri Hamzah berpamitan lantaran disapa oleh presenter ILC, Karni Ilyas dengan sebutan mantan.

• Fahri Hamzah Beri Saran Jokowi Cara Berantas Korupsi, Satunya KPK Harus Mau Lebih Rendah Hati

• Tak Lagi jadi Anggota DPR RI, Segini Uang Pensiun yang Diterima Fahri Hamzah Setiap Bulannya

• Ditawari Jadi Dubes Vatikan hingga Istri Luar Biasa, Tentang Fahri Hamzah yang Tak Lagi Anggota DPR

• Reaksi Jokowi saat Dengar Bocah SMP ini Mengiba Kepadanya, Krisna: Ini Sangat Berharga Bagi Saya

"Sekarang giliran Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR," sapa Karni Ilyas.

Menanggapi itu, Fahri Hamzah mengaku baru sekali mendengar sapaan mantan itu.

"Ini kalimat mantan pertama yang saya dengar setelah sehari pensiun," jawab Fahri Hamzah.

Lantas, Fahri Hamzah berpamitan yang selama ini menjadi pejabat negara.

"Saya sebenarnya datang pamit sebenarnya, pamit dari dalam negara, setelah dari 17 tahun," kata Fahri Hamzah.

Kemudian, Karni Ilyas sempat menginterupsi dan membantu memperbaiki diksi yang digunakan Fahri Hamzah.

"Bukan dari dalam negara dari pejabat negara," sela Karni Ilyas.

Namun, Fahri Hamzah memiliki argumennya sendiri.

"Itu proyektika bangsa, ada negara, ada rakyat, ada pasar,"

"Jadi saya pamit dari negara, saya masuk pasar, dan masuk menjadi rakyat," kata politisi 47 tahun ini.

Kemudian, Fahri Hamzah menegaskan bahwa terkadang permasalahan itu bisa terjawab bukan karena konsep.

Melainkan masalah waktu yang dapat menjawab suatu masalah.

"Nah pamit dalam pengertian saya juga ingin mencoba memikirkan banyak hal lain yang terjadi dalam 20 tahun ini, rasanya saya merasa bahwa memang ada hal-hal yang tidak kita bisa jawab secara konsepsional

"Waktu akan menjadi obat dan penyembuh dari proses ini," terang Fahri Hamzah.

Waktu yang menjawab suatu permasalahan bisa terjadi khususnya di dalam negara demokrasi.

"Saya sudah mengikuti panjang sekali memang rasanya dalam demokrasi kita itu ada semacam jam tubuh kesadaran itu tidak muncul karena kita mengatakannya tetapi karena sudah waktunya," lanjut Fahri Hamzah.

Reaksi Fahri Hamzah dan Masinton Pasaribu saat Sudjiwo Tedjo Ungkap Rakyat dan Presiden Bisa Lawan DPR

Budayawan Sudjiwo Tedjo mengungkap persetujuannya soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK Kamis (26/9/2019).

Sudjiwo Tedjo menilai penerbitan Perppu KPK oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengembalikan kepercayaan publik pada mantan Wali Kota Solo tersebut.

Dilansir oleh TribunWow.com melalui channel YouTube 'Indonesia Lawyers Club', Sudjiwo Tedjo membantah pernyataan tokoh Beny Kaharman yang menyebut rakyat akan di belakang presiden jika Perppu KPK benar-benar diterbitkan.

"Kalau sampai Presiden mengeluarkan Perppu, rakyat akan di belakang presiden yang bilang Pak Beni Kaharman."

"Di forum ini saya bantah, kalau Pak Jokowi mengeluarkan Perppu, rakyat tidak akan di belakang Pak Jokowi, tapi ada di depannya untuk berhadapan dengan DPR," tegas Sudjiwo Tedjo.

Mendengar pernyataan itu, anggota DPR yang hadir Fahri Hamzah dan Masinton Pasaribu memberikan reaksi yang berbeda.

Masinton Pasaribu hanya terlihat tersenyum-senyum.

Sedangkan, Fahri Hamzah hanya tampak diam.

Mendengar pernyataan itu, anggota DPR yang hadir Fahri Hamzah dan Masinton Pasaribu memberikan reaksi yang berbeda ((Channel Youtube Indonesia Lawyers Club))
Lantas Sudjiwo Tedjo menjelaskan posisinya jika Jokowi benar-benar menerbitkan Perppu.

"Jadi garda depan, lalu saya ada di mana? Saya enggak ikut-ikutan politik praktis tapi sudah greget mungkin ada di gelandang tengah sayap kanan," katanya.

Bahkan, Budayawan asal Jawa Timur ini yakin kiai-kiai akan mendukung diterbitkannya Perppu.

"Dan saya membayangkan Emha Ainun Nadjib dan orang-orang maiyah ada di sayap kiri di belakang duyunan doa-doa Gus Mustofa Bisri," ucap Sudjiwo Tedjo.

Sehingga, ia yakin Perppu bisa mengembalikan kembali tingkat kepercayaan rakyat pada Jokowi

"Dengan Perppu itulah kepercayaan pada Pak Jokowi balik," ungkapnya.

Ia lantas menyinggung mengenai kabar rencana Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam pemilihan Wali Kota Solo.

Termasuk juga menantu Jokowi, Bobby Nasution.

Menurutnya itu merupakan hak konstitusional mereka, namun tidak tepat jika dilakukan saat ini.

"Saya tidak bisa menyalahkan Pak Jokowi kalau misalkan putranya bener jadi wali kota di Solo dan menantunya benar jadi calon wali kota di Medan. Itu hak konstitusi mereka. Saya enggak bisa menyalahin," ujar Sudjiwo Tedjo.

"Dan kalau saya jadi Pak Jokowi saya enggak bisa nolak."

"Tapi the problem is Pak Jokowi selalu dicitrakan bersih dari urusan itu. Mungkin belum saatnya sekarang, tapi begitu nyalon-nyalon sekarang kepercayaan menurun Pak Karni," ungkap Sudjiwo.

Kembali, ia menyinggung bahwa hanya Peppu yang bisa mengembalikan pendukung Jokowi.

"Satu-satunya yang bisa mengembalikan, terbitnya Perppu, saya akan ada di depannya Pak Jokowi," katanya.

"Karena saya mendukung itu dan Pak Jokowi datang di mantunya saya. Walaupun saya enggak ngundang."

"Dan saya dengan segala hormat, kalau Pak Jokowi nerbitkan Perppu, saya akan berdiri di belakang dia, eh di depan, di sayap, tidak di gelandang Pak karena gelandang kena denda Pak," ujarnya menyinggung poin RKUHP mengenai gelandang akan diberikan denda.

Lihat videonya dari menit ke 4.58

(TribunWow.com/Mariah Gipty/Roifah)