Kebijakan Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur, Membuat Ribuan Warga Luar Pindah ke Balikpapan

Tidak punya skill tapi nekat datang kesini ujung-ujungnya tidak punya kerjaan jadi nganggur.

Beban kota jadi meningkat.

Ya saya kira jangan sampai seperti itulah," ucapnya setelah bersepeda Jumat (4/10/2019) pagi tadi.

Beberapa faktor negatif dari urbanisasi menjadi hal yang ditakuti oleh Rizal Effendi.

Seperti maraknya tindakan kriminal dan anak jalanan menjadi beberapa hal yang dapat mempengaruhi citra Kota Balikpapan saat jadi kota penyangga Ibu Kota Negara. 

Sayembara desain

Kementrian PUPR mengadakan sayembara gagasan desain Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur, sehingga banyak yang berperan.

Empat menteri yaitu Menteri PUPR, Perhubungan, Bappenas, Agraria dan Tata Ruang menjadi pemateri dalam Dialog Nasional Perencanaan dan Rancangan Ibukota Baru di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (2/10/2019).

Kegiatan dimulai pukul 15.00 saat para pejabat masuk ke ballroom.

• Ditanya Soal Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara, Begini Tanggapan Bambang Kepala Bappenas

• Hari Ini Sayembara Dibuka, Desain Ibu Kota Negara Harus Menunjukkan Fungsi Kota

• Depan Menteri, Rektor Unmul Sebut Bakal Kerahkan KKN Mahasiswa ke Lokasi Ibu Kota Negara di Kaltim

Setelah menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bambang Brodjonegoro materi dilanjutkan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Basuki Hadimuljono menjelaskan berbagai macam syarat dalam sayembara gagasan desain Ibu Kota Negara.

Dari penuturannya sekitar tiga poin dalam membangun Ibu Kota Negara baru nanti.

"Poin pertama yaitu mencerminkan identitas bangsa.

Kedua menjamin keberlanjutan lingkungan, sosial dan ekonomi dan mewujudkan kota yang cerdas, modern, dan berstandar internasional," ucap Basuki Hadimuljono.

Setelah menjelaskan syarat-syarat Ibu Kota Negara ia memberikan kepada siapapun mendesain kota nanti.