Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Begini Sikap Partai-partai Koalisi

DPR menyerahkan keputusan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK kepada Presiden Joko Widodo.

Jika Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Begini Sikap Partai-partai Koalisi
TRIBUNNEWS/HO/AGUS SUPARTO
Presiden Joko Widodo berfoto saat mengunjungi Labuan Bajo, Flores, NTT, Rabu (10/7/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO - DPR menyerahkan keputusan terkait penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU KPK kepada Presiden Joko Widodo.

DPR tidak akan ikut campur akan sikap dan keputusan eksekutif.

Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin mengatakan hal itu menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merespons Undang-Undang KPK hasil revisi.

Pengamat Hukum Sebut Dorong Jokowi Segera Terbitkan Perppu KPK Sama Saja Menjerumuskan Presiden

Ahok Disebut-sebut Bakal jadi Dewan Pengawas KPK, Politisi PDIP: Itu Informasi Hoaks

Gantikan Yasonna Laoly yang Mundur, Tjahjo Kumolo Sampaikan Perkembangan Terkini Perppu Soal KPK

Ini Penyebab Presiden Joko Widodo Belum Kunjung Terbitkan Perppu KPK, Masih Terganjal Parpol

"Terhadap perppu, itu kan, kewenangan ada di presiden.

Tentu kami sebagai lembaga DPR dari unsur pimpinan dan adalat kelengkapan dewan juga menyerahkan itu kepada pemerintah untuk melakukan pertimbangan-pertimbangan secara hukum," kata Aziz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).

Aziz menyampaikan, persyaratan penerbitan perppu yang diatur dalam konstitusi adalah apabila dalam keadaan memaksa dan kegentingan serta ada kekosongan hukum.

Menurut dia, saat ini tidak ada kegentingan dan kekosongan sebagai syarat diterbitkannya Perppu KPK.

Aziz juga mengatakan, penerbitan perppu tentu harus mengacu pada syarat dalam konstitusi.

Menurut Aziz, apabila presiden tetap mengeluarkan Perppu UU KPK, diharapkan tidak mengganggu hubungan pemerintah dengan parpol di DPR dan lembaga negara lainnya.

"Kita tunggu saja pada saat nanti dan tentu hubungan antara lembaga pemerintah, dan DPR dan lembaga yudikatif tetap harus kita jaga harmonisasinya untuk kepentingan bangsa dan negaara yang lebih besar," kata dia.

Halaman
1234
Penulis: Januar Alamijaya
Editor: Doan Pardede
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved