Singgung Keringat hingga Jilat Ludah Sendiri, Kata PPP dan Golkar soal Gerindra jadi Menteri Jokowi
Isu partai Gerindra merapat ke pemerintah mendapat banyak tanggapan, di antaranya dari PPP dan Golkar
TRIBUNKALTIM.CO - Isu partai Gerindra merapat ke pemerintah mendapat banyak tanggapan.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerima Gerindra bergabung dan memberikan kursi Menteri kepada partai besutan Prabowo Subianto itu.
"Itu hak preogratif presiden. Kami tidak ikut mencampuri," ujar Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).
• Isu Gerindra jadi Menteri Jokowi Mengemuka, Elite PDIP Ini Pernah Beri Sinyal Kuat Soal Peluang
• Diduga Ketua DPRD dari Partai Gerindra Tampar Pegawai, Begini Kronologi dan Kelanjutannya
• Pasca Pilpres Prabowo Jarang Terlihat di Depan Publik, Politisi Gerindra Beberkan Kegiatannya
• Ketua MPR RI Mengerucut ke Bambang Soesatyo, Hanya Fraksi Partai Gerindra yang Menolak
Bagi PPP, adalah hak Gerindra jika mau bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Meskipun demikian, PPP tetap yakin Jokowi tidak akan melupakan partai-partai politik yang sudah berkeringat memperjuangkan kemenangan di Pilpres 2019 lalu.
"Jika melihat pengalaman lima tahun terakhir, Jokowi tidak melupakan parpol yang berkeringat pada pemilu. Karena itulah kami serahkan sepenuhnya kepada Jokowi," jelas anggota DPR RI ini.

Golkar: Apakah tidak Malu kepada Rakyat ?
Partai Golkar menyindir adab politik jika Gerindra ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Maruf Amin dan meminta jatah kabinet.
"Jika kabar bahwa Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Kyai Maruf ini benar, sungguh menyalahi akal sehat demokrasi kita," ujar Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily, kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).
Menurut dia, kalau mau bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi, boleh saja.
Tapi apakah nanti tidak khawatir disebut menjilat ludahnya sendiri?
Ace mempertanyakan perubahan sikap Gerindra, dari partai yang selama ini menjelek-jelekkan pemerintahan, partai yang selama ini berkampanye dengan tawaran visi dan misi yang berbeda dengan Presiden Jokowi, sekarang ini meminta jatah kabinet.
"Untuk apa ada kontestasi Pilpres jika yang kalah malah meminta jatah kursi kabinet," jelas mantan juru bicara Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019 lalu kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).
Anggota KIK yang sudah bekerja keras memenangkan Jokowi-Maruf, imbuh dia, tidak pernah meminta jatah kabinet.
"Apakah tidak malu kepada rakyat Indonesia kalau yang selama ini teriak-teriak negatif tentang Jokowi malah minta-minta jatah kabinet?" ujarnya.