Terkuak, Parpol, Tim Sukses Sering jadi Beban Bupati Terpilih, Budhi: Kalau Tak Dikasih Merengut

Ia hanya mengingatkan, kecilnya gaji kepala daerah amat berpotensi melahirkan praktik tindak pidana korupsi.

Nyatanya, sudah banyak kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Termasuk bupati di kabupaten tetangga Banjarnegara, Kebumen dan Purbalingga.

Banyaknya Kepala Daerah yang tersangkut korupsi, menurut dia, amat merugikan negara. Sebab Pilkada butuh ongkos mahal yang dibiayai negara.

Benar saja, masih hangat berita mengenai kecilnya gaji bupati, ia sudah mendapatkan kabar Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ditangkap KPK karena dituduh melakukan korupsi, kemarin.

“Saya dapat laporan dari ajudan, bahwa bupati Lampung Utara OTT, karena Rp 600 juta. Coba Anda bayangkan. Apakah negara gak rugi? Jelas rugi. Pada waktu pilihan kepala daerah dulu berapa biayanya yang dianggarkan negara," katanya.

Idealnya Rp100juta

Akun Instagram Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara, @kabupatenbanjarnegara, memposting slip gaji Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono.

Pada slip tertulis besaran gaji bersih Bupati Budhi Sarwono sesuai draf sebesar Rp 6.114.100.

Namun, Budhi mengatakan, gaji yang ia terima sebesar Rp 5.961.200, karena dipotong zakat lewat BAZ sebesar Rp 152.900.

Mengaku menerima gaji sebesar itu, Budhi ternyata juga menerima uang operasional sebagai bupati.

"Tunjangan enggak ada, enggak ada tunjangan apa-apa. Uang operasional ada, uang operasional saya Rp 31 juta koma berapa gitu. Itu untuk keperluan keliling sehari-hari, pulsa, untuk kondangan dan sebagainya," kata Budhi, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/10/2019).

Rincian

Kasi Pengelolaan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Banjarnegara Khadir mengatakan, gaji yang diterima bupati terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.

"Jumlah tersebut sudah termasuk tunjangan," kata Khadir ketika dihubungi.