7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Kalimantan Timur akan Diterbangkan via Bandara SAMS Sepinggan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - 7 orang yang terjaring OTT KPK di Kalimantan Timur akan diterbangkan via Bandara SAMS Sepinggan.

Keberangkatan 7 dari 8 orang yang terjaring OTT KPK di Kalimantan Timur ini dikabarkan melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan atau Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, Rabu (16/10/2019).

Diketahui, 7 dari 8 orang yang terjaring OTT KPK di Kalimantan Timur sebelumnya dititipkan di Polda Kaltim.

• Merapat ke Jokowi, Rocky Gerung Ucapkan Kalimat Tak Pantas ke Prabowo Subianto dan Indonesia

• Video Viral di Facebook, 11 Tahun Pacaran, Pria Ini Datang ke Nikahan Mantan Berderai Air Mata

• Fakta OTT KPK di Kalimantan Timur, Respon Gubernur, Kontraktor Bontang, dan Proyek Jalan Rp 155 M

Dikabarkan, rencananya sebagian besar yang terjaring OTT KPK akan diterbangkan ke Jakarta, pada Rabu (16/10/2019) besok pada penerbangan pagi.

Namun hingga pukul 06.30 WITA, sudah dua penerbangan pesawat, tapi tim KPK dan terduga belum juga muncul di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan.

Saat ditanya apakah sejak bandara buka chek in hingga penerbangan pertama ada petugas KPK datang, Salah seorang petugas Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Dewianka mengatakan, dirinya belum ada melihat petugas KPK tiba di bandara tersebut.

"Jam 4 pagi kan sudah chek in, jam 6 penerbangan pertama.

Tapi saya belum lihat ada petugas KPK mas," ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Rabu, (16/10/2019).

Padahal, sejumlah awak media sudah menunggu di Bandara SAMS Sepinggan tersebut mulai pukul 04.00 WITA, tepatnydi depan pintu masuk keberangkatan.

Hingga berita ini diturunkan, sejumlah awak media masih menunggu dengan sabar kedatangan tim KPK bersama para tersangka yang rencananya akan diberangkatkan ke Jakarta pagi ini. 

Penjelasan KPK

Juru Bicara KPK Febridiansyah menyebutkan, dua lokasi OTT KPK berada di Kalimantan Timur, yakni Samarinda dan Bontang.

Sementara satu lokasi lagi berada di Jakarta.

"Total kami amankan 8 orang dan 7 di antaranya di Polda Kaltim untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Sementara 1 orang sedang diperiksa di kantor KPK," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10/2019) malam.

Delapan orang yang terjaring operasi senyap itu berasal dari unsur Kepala BPJN XII Balikpapan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR Refly Ruddy Tangkere, selaku PPK di balai tersebut.

Serta beberapa orang pihak swasta kontraktor asal Bontang dan staf dari balai tersebut.

Untuk Kepala BPJN, Refly Ruddy Tangkere diamankan di Jakarta, sisanya di Samarinda dan Bontang.

Modus Pemberian Uang

"Kami menduga telah terjadi beberapa kali pemberian uang pada pihak penerima.

Belum disampaikan ya siapa pihak penerimanya, tentu saja mereka yang berposisi sebagai pengelenggara negara," kata Febri Diansyah.

"Namun pemberian uang ini diduga tidak dilakukan secara langsung, pemberian uang diduga melalui transfer rekening ke ATM," sambung Febri Diansyah.

Febridiansyah mengatakan, pemberi suap mentransferkan uang secara periodik pada rekening milik perantara.

Kemudian ATM-nya diberikan kepada pihak penerima.

"Nah uang di ATM itulah yang diduga diugunakan pihak penerima," kata dia.

Sampai dengan saat ini, ujar Febridiansyah, diduga sudah diterima sekitar Rp 1,5 miliar.

"Penerimaan ini diduga terkait paket pekerjaan jalan multiyears senilai Rp 155 miliar di sana.

Jadi bagian dari proyek Kementerian PUPR di Jakarta. Itu informasi awal yang bisa kami sampaikan," ujar dia.

Katanya, Rabu (16/10/2019) besok pada penerbangan pagi segera dibawa pihak-pihak yang perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Gedung Merah Putih KPK.

"Jadi yang diamankan juga buku bank dan ATM karena memang transaksinya tidak melalui cara konvensional," kata Febridiansyah.

Respon Gubernur Kaltim

Gubernur Kaltim benarkan OTT KPK di Wilayahnya

Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan alias OTT terhadap dua orang di Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (15/10/2019).

Aksi OTT KPK terjadi sekitar pukul 14.00 Wita.

Dua orang berhasil diamankan dalam aksi OTT KPK di Kalimantan Timur.

Mereka adalah ATS, Staf Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Wilayah XII Kaltim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat alias Kementerian PUPR dan H, kontraktor proyek di Kementerian PUPR.

Dua orang tersebut diduga pelaku Korupsi, ditangkap tim Penyidik KPK di salah satu kantor, Jalan Tengkawang, Samarinda, Kalimantan Timur.

Penangkapan diduga terkait Korupsi proyek pembangunan jalan Samarinda-Bontang senilai Rp 12 miliar.

Menyikapi kabar OTT tersebut, Gubernur Kaltim Isran Noor tidak menampik adanya penangkapan ini.

Bahkan, Gubernur Kaltim Isran Noor mengapresiasi langkah KPK dengan penegakan hukum yang dijalankan saat ini.

Menurut Isran Noor, pihaknya menyerahkan seluruh persoalan ini kepada pihak penegak hukum untuk menyelesaikannya.

"Saya juga baru dapat info malam ini. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) infonya," ujarnya saat dikonfirmasi Tribun Kaltim usai menghadiri pisah sambut Kajati Kaltim, pada Selasa (15/10/2019), pukul 22.30 WITA, di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

"Kalau sudah diambil alih oleh KPK, ya berarti benar.

Kita serahkan saja sepenuhnya kepada KPK untuk menyelesaikan masalah ini," lanjutnya.

Sementara itu, terkait kejelasan proyek tersebut, Isran Noor tidak pula menampik adanya penggunaan dana APBN.

Bahkan Isran Noor cenderung membenarkan hal itu.

"Proyek APBN. Pegawainya Balai," lanjutnya menimpali.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat (DPUPR), Taufik Fauzi di tempat yang sama juga mengaku mengetahui tentang isu tersebut.

Namun, Taufik Fauzi memilih tidak banyak berkomentar dengan kasus penangkapan oknun staf BPJN maupun kontraktor.

"Saya no coment dulu.

Saya mau pastikan info ini dulu sebenar-benarnya.

Tapi, sesuai informasi yang saya dapat pegawai kami di dinas, Insya Allah tidak ada yang terlibat," singkatnya. (*)