Breaking News

Kabar Buruk untuk Jokowi, Prabowo dan Wishnutama Kurang Diterima, Pendukung Setia Kecewa Pilih Pamit

Dulu Dekat dan Kini Pamit Usai Prabowo dan Wishnutama Dilantik, Kabar Buruk untuk Jokowi usai Menunjuk Menteri

Editor: Doan Pardede
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Usai Salat Idul Adha di Kebun Raya Bogor, Jokowi dan Iriana Bersalaman dengan Warga, Minggu (11/8/2019). 

Para keluarga korban tersebut berasal dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadikan (JSKK), Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Ikatan Keluarga Tanjung Priok (IKAPRI), YLBHI, Kontras, dan YPKP 65.

"Terhadap Prabowo yang diangkat menjadi Menteri Pertahanan, kenyataannya memang dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat selalu dijadikan komoditas politik dari pemilu ke Pemilu dan hanya dipergunakan untuk meraup suara ketika sudah menjadi presiden," ujar anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) Maria Katalina Sumarsih dalam konferensi pers di kantor Kontras, Kamis (24/10/2019).

Para keluarga korban pelanggaran HAM berat masa laludalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Para keluarga korban pelanggaran HAM berat masa laludalam konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta, Kamis (24/10/2019). ((KOMPAS.COM/CHRISTOFORUS RISTIANTO))

Sumarsih menegaskan, jika Presiden Jokowi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian, maka sejatinya ia mencabut surat pengangkatan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan lantaran diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

Sementara itu, Ketua Divisi Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menambahkan, janji Jokowi dalam Nawa Cita untuk menegakkan HAM telah gagal.

"Pengangkatan Prabowo menunjukkan Jokowi telah menutup harapan dari para korban pelanggaran HAM berat," ujar Isnur.

Menurut dia, pengangkatan Prabowo Subianto jelas mengingkari mandat dari konstitusi yang mengutamakan HAM dalam setiap aturan-aturannya.

Adapun Ketua YPKP 65 Bedjo Untung menyatakan, Jokowi mengulangi kesalahan yang sama dengan memberi tempat untuk terduga pelanggaran HAM berat dalam pemerintahan.

"Jokowi mestinya belajar lima tahun periode pertama lalu, begitu masifnya tuntutan para korban dan masyarakat sipil agar orang-orang di istana yang diduga melanggar pelanggaran HAM berat kemudian dibersihkan, tapi malah mengulangi lagi," ujar Bedjo

  Profil dan Biodata I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri PPPA, Asal Bali Bukan Orang Sembarangan

 Profil dr Terawan Agus Putranto, Wajah Baru Menteri Jokowi, Kontroversi Cuci Otak hingga Dipecat IDI

 Profil Arifin Tasrif Menteri ESDM Baru Pilihan Jokowi, Cek Juga 38 Nama Lainnya Termasuk Jaksa Agung

 Profil Johnny G Plate Menkominfo Pengganti Rudiantara, dari Pengusaha Alat Perkebunan lalu Politisi

(*)

Sumber: Tribun Timur
Halaman 4 dari 4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved