Tak Tersedia SMA, Banyak Anak Desa Salo Cella Putus Sekolah, Mereka Bantu Orangtua Berkebun

tak tersedia SMA, banyak anak Desa Salo Cella putus sekolah, mereka bantu orangtua berkebun

Penulis: Rahmad Taufik | Editor: Samir Paturusi
TribunKaltim.Co/HO
Dhiyan Lesdianto, Koordinator Gerakan Pendidikan dan Pengajaran Bersama (Gerak Pijar), 

sedangkan murid SDN 011 kelas 6 jumlahnya minim, yakni 10 orang," kata Said seraya mengaku tidak menutup mata atas kondisi keterbatasan sarana pendidikan di Salo Cella.

Sementara itu, pengelolaan SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Kalaupun sekolah Filial tidak memungkinkan dibangun di Salo Cella, paling tidak dibangunkan asramanya dekat SMAN 1 di Badak Baru.

Kami akan koordinasi dengan pihak desa dan kecamatan, mudah-mudahan pihak desa memberikan dukungan, kita siap tindak lanjuti," ucapnya.

Aset Bangunan SMA Se-Kaltim Belum Tuntas

Sementara itu, catatan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Republik Indonesia Perwakilan Kaltim terus diperbaiki oleh Pemprov Kaltim.

Salah satu yang cukup sulit, adalah pencatatan dan pendataan asset Sekolah Menengah Atas ( SMA ) sederajat yang oleh penerintah pusat beberapa tahun lalu kewenangannya diserahkan kepada Pemprov.

 Kominfo Berau dan Kaltim Survei Lapangan, Sebentar Lagi Warga Pulau Maratua Bisa Mengakses Internet

 55 Anggota DPRD Kaltim Laksanakan Reses, 28 Oktober higga 5 Novmber 2019

 Hadiri Peringatan Sumpah Pemuda, Ketua DPRD Kaltim Bawa Pesan Penting Ini untuk Generasi Muda

Plt Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, M Sabani mengungkapkan, di antara seluruh catatan yang disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Kaltim kepada Pemprov Kaltim,

asset bangunan dan perlengkapan SMA/sederajat merupakan salah satu persoalan yang sampai saat ini masih belum tuntas.

“Soal asset ini memang cukup banyak sekali yang harus dibenahi.

Dan untuk persoalan itu, sudah kita tindak lanjuti dan kita perbaiki juga datanya.

Salah satu yang paling banyak ya asset SMA,” ujar M Sabani saat ditemui awak Tribunkaltim.co, pada Senin (28/10/2019), di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“Yang paling banyak itu bantuan pemerintah pusat kepada SMA.

Mulai dari bantuan pembangunan bangunan. Kemudian, ada pula bantuan semacam perlengkapan, laboratorium, perpustakaan dan bantuan lainnya.

Nah, itu yang masih menjadi kendala kami untuk melakukan pendataan dan pembenahan,” lanjut M Sabani.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved