Tak Tersedia SMA, Banyak Anak Desa Salo Cella Putus Sekolah, Mereka Bantu Orangtua Berkebun

Namun demikian, untuk membenahi itu semua, Sabani mengungkapkan, tim asset dari Badan Pengelolaan Asset dan Keuangan Daerah ( BPKAD ) Kaltim telah turun langsung ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltim untuk melakukan pendataan dan jemput bola.

Selain itu, Pemprov Kaltim juga meminta kepada setiap Disdik juga proaktif.

“Tim sudah turun ke lapangan untuk melakukan pembenahan.

Kita juga minta setiap Disdik di kota dan kabupaten lebih pro aktif dalam memberikan data kepada kami, agar persoalan asset ini dapat segera kita selesaikan.

Kemudian, bisa segera dihapus dari catatan BPK RI Perwakilan Kaltim,” kata M Sabani.

Selain meminta bantuan daerah dan menurunkan tim, Sabani juga menyampaikan, pihaknya juga meminta data kepada sekolah-sekolah penerima bantuan.

Bukan hanya itu, data bantuan fisik juga diminta kepada pemerintah pusat melalui Kemenetrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai pemberi bantuan kepada SMA/sederajat di Kaltim.

• Pupuk Kaltim Edukasi Petani Muara Badak Tentang Holtikultura dan Pemupukan

• Pengumuman Pendaftaran Seleksi CPNS di Samarinda Kaltim akan Disampaikan November Ini

Sehingga, penelusuran bantuan mudah ditelusuri.

“Semua cara kita lakukan, mulai dari minta bantuan ke daerah, ke sekolah, sampai kota minta data bantuan ke pemerintah pusat.

Jadi, kita akan lakukan bertahap untuk menyelesaikan persoalan ini.

Sedangkan untuk catatan lainnya, juga kita sedang lakukan pembenahan. Dan beberapa, sudah selesai,” tutur M Sabani.

Misalnya saja, dibeberkan M Sabani, soal dugaan kelebihan pembayaran pada pembangunan Masjid Kinibalu yang dibiayai oleh Pemprov Kaltim.

Saat ini, persoalan itu sudah selesai. Sesungguhnya, dikatakan M Sabani, persoalannya bukan adanya kelebihan pembayaran.

Namun, lebih kepada persoalan administrasi.

“Tidak ada penyimpangan dalam proses pembangunan Masjid itu. Hanya ada persoalan administrasi saja.