Maju Pilpres 2024, Mahfud MD Diprediksi Berpasangan dengan Gubernur yang Dibenci Pendukung Jokowi

"Itu menandakkan Presiden enggak mau bertanggung jawab langsung kesalahan kebijakan Menterinya karena itu dia kasih buffer itu, kasih bemperlah kalau enggak buat nanti diveto tuh," jelas Rocky Gerung.

Namun, adanya kebijakan tersebut bisa saja disalahgunakan oleh Menterinya.

"Akibatnya nanti si Menteri ini akan, biasa begitu dapat hak yang melampaui kewenangannya dia juga akan menggunakan itu melampaui kepentingan administrasi atau birokrasi dia akan pakai itu menghasilkan politik baru," ungkapnya.

Lantas, Rocky Gerung menyinggung jabatan kini yang dipegang oleh Mahfud MD dan Prabowo Subianto.

Mahfud MD sebagaimana diketahui merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM yang baru.

Sedangkan, Prabowo Subianto merupakan Menteri Pertahanan.

Di mana bidang pertahanan masih di bawah tanggung jawab Menteri Politik Hukum dan HAM.

"Bayangkan, kalau Menteri Menkopolhukam memveto Prabowo, pers akan tangkap itu veto teknokratis atau politis karena antara Prabowo dan Mahfud ada sejarah konflik politik dari periode yang lalu," singgung Rocky Gerung.

Sehingga, Rocky Gerung menilai kewenangan Menko bisa memunculkan masalah baru.

"Jadi enggak ada veto administrasi atau veto kebijakan, itu veto politis itu berbahaya karena akan merambat ke mana-mana."

"Jadi isu itu akan digoreng bahwa ada persaingan profil, persaingan arogansi, antara Menteri dan menkonya," ujar Rocky Gerung. (*)