Bila Tak Kunjung Upload APBD, Ini Ancaman William Aditya ke Anies Baswedan, Sebut Gubernur Amatiran

TRIBUNKALTIM.CO - Sebut Anies Baswedan Gubernur amatiran, begini ancaman William Aditya Sarana bila tak segera upload APBD.

Politisi PSI, William Aditya Sarana memberikan penilaiannya tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

William menilai bahwa sosok Anies Baswedan merupakan gubernur yang amatiran dan tidak Transparansi.

• Setelah Layangan Putus Viral, Mommi Asf Rilis Cerita Baru di Facebook: Pertolongan Allah Itu Nyata

• Kabar Buruk Kader PSI William Aditya Sarana, Terancam Dipecat Karena Beri Citra Buruk Anies Baswedan

• Ramalan Zodiak Cinta Kamis 7 November 2019: Leo Setia & Tanggung Jawab, Gemini Ragu dengan Hubungan

 • Anies Baswedan Dikomentari Yunarto Wijaya, Sebut Nama Ki Joko Bodo, PSI Beber Anggaran Lem Aibon

Hal ini diungkapkan William saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa episode Buka-Bukaan Anggara Aneh DKI, Rabu (6/11/2019).

"Ada dua poin yang ingin saya sampaikan, yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Pak Anies Baswedan ini adalah gubernur yang amatiran itu yang pertama, yang kedua adalah Pak Gubernur Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi," ujar William.

Ada sejumlah alasan yang membuat William mampu mengatakan hal tersebut.

Alasan pertama William menyebut bahwa Anies Baswedan sebagai gubernur amatiran, karena Anies dianggap tidak paham soal proses penganggaran dengan baik.

"Kenapa saya bilang pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran, karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik," ungkap William.

Lebih lanjut ia memberikan sebuah contoh fakta yang menunjukkan kinerja Anies Baswedan perihal penganggaran keuangan.

"Di DPRD di bulan Juli itu kami diberikan KUA PPAS itu 95 triliun lalu pada hari h pembahasan di banggar tiba-tiba turun menjadi 89 triliun, jadi ada kurang enam triliun.

Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah kepada DPRD, jadi harusnya diselesaikan oleh eksekutif tiba di DPRD kita bersih-bersih lagi karena baru tahu ada pengurangan 89 triliun itu dan tidak ada poster pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," ujar William.

Alasan kedua Anies dinilai sebagau gubernur yang alergi transparansi lantaran Anies tidak pernah mengunggah dokumen perencanaan APBD tahun 2020 ke website pemerintahan DKI Jakarta.

"Yang kedua kenapa saya bilang alergi terhadap transparansi karena harusnya dokumen-dokumen perencanaan APBD 2020 ini sudah diupload ke website RKPD dan KUA PPAS," sambungnya.

William merasa Anies sangat sulit untuk diajak transparan terhadap penganggaran keuangan.

"Terakhir ini saya juga ingin menyatakan bahwa PNS atau ASN sudah memiliki niat untuk transparan cuma pak Anies Baswedannya in yang nggak mau," imbuhnya.

Tak hanya memberikan penilaian terhadap Anies Baswedan sebagai seorang gubernur, William juga memberikan ultimatum untuk Gubernu DKI Jakarta tersebut.

William mengultimatum Anies untuk segera menggunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke website sebelum tanggal 11 November 2019.

"Jadi saya mengultimatum ini paling telat pada tanggal 11 November Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke websiten apbd.jakarta.go.id," ujarnya.

Jika Anies tidak melakukan hal tersebut sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan maka fraksi PSI akan melakukan cara yang lebih keras lagi untuk menekan eksekutif agar segera mengupload dokumen APBD 2020.

"Kalau Gubernur Anies Baswedan tidak mengupload juga dokumen APBD 2020 yang merupakan uang rakyat tentunya kami dari fraksi PSI akan mencari cara yang lebih keras lagi bagaimana mempraser eksekutif untuk segera mengupload perencanaan tersebut," pungkasnya.

William Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Jakarta karena Kuak Anggaran 'Lem Aibon'

Nama Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana semakin ramai diperbincangkan publik karena mengungkap beberapa anggaran janggal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggaran janggal tersebut di antaranya untuk pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar, anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, dan anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

William memang mengunggah anggaran janggal ini melalui media sosialnya baik twitter maupun instagram.

William dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan.

Tonton video selengkapnya:

Setelah Lem Aibon, Upah Juru Tulis Pidato Gubernur Anies 390 Juta Anggaran Pemprov DKI Jadi Sorotan

Sejumlah anggaran yang disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menjadi sorotan.

Usulan anggaran tersebut terdapat dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) 2020.

Sederet anggaran mengundang kontroversi dan dianggap ganjil.

Sebelumnya, disorot soal anggaran lem Aibon hingga bolpoin.

Kali ini, anggaran yang menyangkut juru tulis pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang diajukan oleh Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri (KDHKLN) DKI Jakarta turut disorot.

Anggaran untuk upah juru tulis pidato Anies tersebut dirasa ganjil karena jumlahnya terlalu banyak.

Jumlah upah yang dianggap tidak beres tersebut kemudian menjadi sorotan dan menuai komentar dari berbagai pihak.

Begitu juga fraksi Gerindra dan PDIP yang turut memberikan komentarnya.

Dalam draf KUA-PPAS, Pemprov DKI mengajukan anggaran Rp 390 juta untuk upah 4 orang juru tulis.

Karena menjadi sorotan, Kepala KDHKLN DKI Jakarta Mawardi pun memberikan klarifikasinya.

Menurutnya, ada kesalahan input yang dilakukan pihaknya saat memasukan data ke dalam sistem e-budgeting.

Kesalahan input ini pun disebut Mawardi, imbas dari sistem e-budgeting yang masih menggunakan komponen lama dimana upah juru tulis pidato Gubernur masih berada di angka Rp 5 juta.

Sedangkan, berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1214 Tahun 2019, Anies menetapkan biaya honorarium tenaga ahli non pegawai aparatur sipil negara (ASN) untuk penulis naskah pidato sebesar Rp 8,2 juta per bulan.

"Kami membutuhkan empat orang sehingga tercapai nilai pagu Rp 392 juta. Karena di komponen lama masih Rp 5 juta, maka yang mendekati Rp 392 juta adalah dibagi 12, kemudian dibagi lagi Rp 5 juta sehingga perkaliannya menjadi 6,5 ketemunya," ucapnya, Rabu (6/11/2019).

Mawardi mengklaim, anggaran ini hal yang baru lantaran sudah ada sejak zaman Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Hanya saja, jumlah penulis naskah pidato ini meningkat di masa kepemimpinan Anies Baswedan.

"Penulis naskah dari dulu ada. Tapi tidak banyak, tahun 2019 ini ada dua orang," ujarnya saat dikonfirmasi.

Penambahan jumlah penulis naskah pidato empat orang ini pun disebut Mawardi bukan tanpa alasan.

Ia menyebut, jumlah ini telah disesuaikan dengan banyaknya frekuensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memberikan sambutan.

Bahkan, para juru tulis pidato ini juga akan menyiapkan naskah bagi jajaran Pemprov DKI yang mewakili Anies memberikan sambutan.

"Melihat frekuensi sambutan pak Gubernur cukup banyak dan tidak hanya pak Gubernur saja, para asisten yang mewakili juga kami siapkan," kata Mawardi.

Mawardi menjamin, anggaran ini tidak akan kembali membengkak bila posisi Wagub DKI telah kembali terisi.

"Kami sudah antisipasi untuk penambahan Wagub nanti tetap empat orang," tuturnya.

• Gubernur Anies Baswedan Dikritisi PSI, Taufiqurrahman Singgung William Aditya Sarana Belum jadi DPRD

• DPRD DKI Jakarta: Orang Bodoh Tahu Anggaran Konsultan RW Anies Baswedan Keterlaluan, Ini Rinciannya

• Kabar Buruk Kader PSI William Aditya Sarana, Terancam Dipecat Karena Beri Citra Buruk Anies Baswedan

• Anies Baswedan Dikomentari Yunarto Wijaya, Sebut Nama Ki Joko Bodo, PSI Beber Anggaran Lem Aibon

(TribunPalu.com)