Usai Lem Aibon, PSI Berupaya Jegal Proyek Triliunan Ini Masuk APBD, Ogah Berjudi dengan Uang Rakyat

Menurut Anggara, ada sejumlah anggota DPRD lainnya yang juga menolak anggaran itu.

Sebab, mereka sama-sama tidak mendapatkan analisis investasi pelaksanaan Formula E di Jakarta.

"Kami akan mencoba untuk membatalkannya nanti pada saat proses Banggar. Kebetulan dari 106 (anggota DPRD), lebih dari 60 persen anggota baru, kami sedang mencoba komunikasi dengan anggota Dewan lain," kata Anggara.

Anggaran Formula E dialihkan

Anthony berujar, sebaiknya anggaran yang diusulkan Pemprov DKI untuk Formula E dialihkan untuk program lain yang lebih prioritas dan dibutuhkan masyarakat.

"Dengan uang Rp 1 triliun itu bisa bangun banyak pipa air bersih, bisa bangun sekolah-sekolah yang saat ini rusak, bahkan masih banyak sekolah yang saya tahu tidak punya komputer yang memadai untuk ujian nasional," kata Anthony.

Jika Pemprov DKI ingin menggelar Formula E untuk kampanye kendaraan listrik, Anthony menuturkan, ada cara lain yang lebih bijak yang bisa dilakukan Pemprov DKI Jakarta, seperti membangun charging station untuk kendaraan listrik atau membeli bus listrik.

Tanggapan Jakpro Corporate Secretary

Jakpro Hani Sumarno menyatakan, Jakpro sudah memiliki kajian untuk menyelenggaran Formula E pada 2020. Jakpro pun optimistis PMD yang diusulkan akan disetujui DPRD DKI Jakarta dan masuk ke dalam APBD 2020.

Jakpro mengajukan PMD sebesar Rp 767 miliar untuk menyelenggarakan balapan Formula E 2020.

PMD Rp 767 miliar diajukan dalam rancangan KUA-PPAS 2020 DKI Jakarta.

PMD yang diajukan rencananya akan digunakan untuk pelaksanaan sebesar Rp 344 miliar dan bank garansi sebanyak Rp 423 miliar.

Dana Rp 344 miliar digunakan untuk konstruksi trek balapan, berbagai persiapan, studi kelayakan (feasibilty study), asuransi, hingga pemasaran.

Namun, nilai PMD yang diajukan jauh lebih besar dibandingkan rencana pendapatan yang ditargetkan Jakpro.

Jakpro hanya menargetkan pendapatan sebesar Rp 50 miliar dari penyelenggaraan Formula E 2020.