Gubernur Ungkap Ukuran Lem Aibon di APBD, Super Jumbo 10 Kg Per Siswa, Anies Baswedan: Malu-Maluin

Sedangkan, RAPBD itu akan sah pada akhir bulan.

"Nah seperti yang kita ketahui bahwa APBD 2020 itu harus diketok pada tanggal 30 November itu yang diberikan deadline dari Kemendagri."

"Kalau kami melewati batas waktu tersebut, kami akan diberikan sanksi berupa tidak diberi hak keuangan baik DPRD dan baik eksekutif jadi tinggal 18 hari lagi," ujar William.

Dalam waktu yang mepet itu, William lantas menyanyangkan sikap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tak kunjung mengunggah RAPBD 2020.

Akibatnya, warga DKI Jakarta tidak mengetahui ke mana uang mereka dipergunakan.

"Tetapi masyarakat belum mengetahui untuk apa penggunaan uang mereka, ini adalah uang rakyat yang dihasilkan dari pajak rakyat mereka yang membayar PBB,"

"Mereka yang membayar pajak restoran dan lain sebagainya akan tetapi tidak diberikan akses penggunaan uang rakyat itu untuk apa," ujar William.

Sehingga, William menilai jangan sampai warga DKI Jakarta baru mengetahui anggaran setelah disahkan.

Pasalnya, jika baru diketahui setelah disahkan maka warga tak bisa lagi mengungkapkan kritik jika ada sesuatu yang janggal. (*)