Kabar Buruk PSI, Begini Nasib Wiliam Aditya yang Unggah Anggaran Siluman Pemerintahan Anies Baswedan
Politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) William Adiyta sudah diperiksa perdana beberapa hari yang lalu.
lihat foto
RAPBD merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga penggunaannya harus transparan dan akuntabel.
"Apa yang dilakukan William adalah upaya menjamin hak warga akan transparansi dan kuntabilitas dalam proses penyusunan APBD DKI dijalankan dan tidak ada celah korupsi. Pemeriksaan soal pelanggaran kode etik jadi tidak relevan dalam masalah ini," tegasnya.
Sebut Anies Baswedan gubernur amatiran
Sebut Anies Baswedan Gubernur amatiran, begini ancaman William Aditya Sarana bila tak segera upload APBD.
Politisi PSI, William Aditya Sarana memberikan penilaiannya tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
William menilai bahwa sosok Anies Baswedan merupakan gubernur yang amatiran dan tidak Transparansi.
Hal ini diungkapkan William saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa episode Buka-Bukaan Anggara Aneh DKI, Rabu (6/11/2019).
"Ada dua poin yang ingin saya sampaikan, yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Pak Anies Baswedan ini adalah gubernur yang amatiran itu yang pertama, yang kedua adalah Pak Gubernur Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi," ujar William.
Ada sejumlah alasan yang membuat William mampu mengatakan hal tersebut.
Alasan pertama William menyebut bahwa Anies Baswedan sebagai gubernur amatiran, karena Anies dianggap tidak paham soal proses penganggaran dengan baik.
"Kenapa saya bilang pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran, karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik," ungkap William.
Lebih lanjut ia memberikan sebuah contoh fakta yang menunjukkan kinerja Anies Baswedan perihal penganggaran keuangan.
"Di DPRD di bulan Juli itu kami diberikan KUA PPAS itu 95 triliun lalu pada hari h pembahasan di banggar tiba-tiba turun menjadi 89 triliun, jadi ada kurang enam triliun.
Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah kepada DPRD, jadi harusnya diselesaikan oleh eksekutif tiba di DPRD kita bersih-bersih lagi karena baru tahu ada pengurangan 89 triliun itu dan tidak ada poster pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," ujar William.
Alasan kedua Anies dinilai sebagau gubernur yang alergi transparansi lantaran Anies tidak pernah mengunggah dokumen perencanaan APBD tahun 2020 ke website pemerintahan DKI Jakarta.
