Kabar Buruk PSI, Begini Nasib Wiliam Aditya yang Unggah Anggaran Siluman Pemerintahan Anies Baswedan

Politisi muda dari Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) William Adiyta sudah diperiksa perdana beberapa hari yang lalu.

Editor: Doan Pardede
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) William Aditya Sarana dicecar pertanyaan oleh tujuh orang di Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI pada Selasa (12/11/2019). 

"Yang kedua kenapa saya bilang alergi terhadap transparansi karena harusnya dokumen-dokumen perencanaan APBD 2020 ini sudah diupload ke website RKPD dan KUA PPAS," sambungnya.

William merasa Anies sangat sulit untuk diajak transparan terhadap penganggaran keuangan.

"Terakhir ini saya juga ingin menyatakan bahwa PNS atau ASN sudah memiliki niat untuk transparan cuma pak Anies Baswedannya in yang nggak mau," imbuhnya.

Tak hanya memberikan penilaian terhadap Anies Baswedan sebagai seorang gubernur, William juga memberikan ultimatum untuk Gubernu DKI Jakarta tersebut.

William mengultimatum Anies untuk segera menggunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke website sebelum tanggal 11 November 2019.

"Jadi saya mengultimatum ini paling telat pada tanggal 11 November Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke websiten apbd.jakarta.go.id," ujarnya.

Jika Anies tidak melakukan hal tersebut sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan maka fraksi PSI akan melakukan cara yang lebih keras lagi untuk menekan eksekutif agar segera mengupload dokumen APBD 2020.

"Kalau Gubernur Anies Baswedan tidak mengupload juga dokumen APBD 2020 yang merupakan uang rakyat tentunya kami dari fraksi PSI akan mencari cara yang lebih keras lagi bagaimana mempraser eksekutif untuk segera mengupload perencanaan tersebut," pungkasnya.

William Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Jakarta karena Kuak Anggaran 'Lem Aibon'

Nama Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana semakin ramai diperbincangkan publik karena mengungkap beberapa anggaran janggal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggaran janggal tersebut di antaranya untuk pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar, anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, dan anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

William memang mengunggah anggaran janggal ini melalui media sosialnya baik twitter maupun instagram.

William dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan.

Tonton video selengkapnya:

Tangan Sampai Ikut Bicara, Ternyata Begini Ekspresi William Aditya Saat Ucap Anies Gubernur Amatiran

Anies Baswedan Dapat Ultimatum dari Poltisi PSI William Aditya Sarana, Bakal ada Cara Lebih Keras

Gubernur Anies Baswedan Dikritisi PSI, Taufiqurrahman Singgung William Aditya Sarana Belum jadi DPRD

Unggah APBD Jakarta di Medsos, Begini Kritik Pedas Rekan William PSI di Komisi A, Tata Krama Disorot

(*)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved