Bakal Jadi Bos BUMN, Mahfud MD Singgung Status eks Napi Ahok, Tak Bisa Jadi Pejabat Publik Ditunjuk

TRIBUNKALTIM.CO - Bakal jadi Bos BUMN, Mahfud MD singgung status eks narapidana Ahok, tak bisa jadi pejabat publik yang ditunjuk.

Kabar eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama BTP atau Ahok jadi bos di salah satu BUMN menuai pro dan kontra.

Diketahui, Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir berencana mengangkat Ahok untuk jadi bos di salah satu BUMN.

Namun, status hukum Ahok yang merupakan eks narapidana kasus penistaan agama dan sebagai kader PDIP bisa menghambat eks suami Veronica Tan, jadi bos BUMN.

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan tanggapan terkait pro kontra status Napi Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) alias Ahok.

Seperti yang diketahui pencalonan Ahok sebagai bos Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) menuai banyak pro dan kontra.

• Kabar Buruk Gegara Hal Ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mulai Ditinggalkan Gerindra dan PKS

• Anak Buah Gubernur Anies Baswedan Ini Tunggu Kabar Gerindra Gantikan Sandiaga Uno di DKI Jakarta

• Disebut Bersaing dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo Terpilih Aklamasi Pimpin Kagama UGM

• Lawan Poros Jokowi, PKS Galang Kekuatan PAN dan Demokrat, Pinang Anies Baswedan dan Keluarga Cendana

Penolakan untuk Ahok menjadi bos BUMN tentunya tidak terlepas dengan status Ahok yang merupakan mantan narapidana.

Dikutip TribunWow.com dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Sabtu (16/11/2019), Mahfud MD mengatakan BUMN itu bukanlah badan hukum publik.

Namun sebelumnya, Mahfud MD menjelaskan terlebih dulu yang maksud dengan pejabat publik.