Debat Panas Anggota Megawati PDIP dan Sohibul Iman PKS, Gegara Anies Baswedan dan Ahok BTP

Pada kesempatan itu, Achmad juga mengungkit janji Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang disebut akan membangun pemerintahan tanpa bagi-bagi kursi.

"Sebelumnya kita melihat garis besar lebih dulu ya, publik ini masih ingat sekali janji Presiden Jokowi."

"Yang tahun 2014 sampai detik ini belum Beliau revisi sekalipun terkait dengan bagaimana janji untuk membangun kabinet dan pemerintahan itu lepas dari berbagai kepentingan-kepentingan dan bukan hanya bagi-bagi kursi," ungkit Achmad.

Achmad Fathul Bari menilai, hal itu berkaitan dengan kabar Ahok menjadi petinggi BUMN.

Pasalnya, diketahui Ahok masih tercatat sebagai kader PDIP.

"Ya itu menjadi salah satu yang perlu menjadi catatan walaupun mungkin Beliau mengatakan bukan Pengurus Partai Politik tapi jelas Beliau sebagai kader Partai Politik," ujarnya.

Menurut Achmad, hal itu tidak pantas dalam membangun negara.

Pasalnya, seharusnya BUMN merekrut orang yang benar-benar profesional
"Dan itu sebetulnya kita bicara bukan hanya bicara aturan kita juga bicara etika, kepantasan BUMN yang diharapkan bisa menghasilkan penghasilan negara yang dikelola dengan profesional," kata Achmad.

Tak hanya Jokowi yang dianggap tidak pantas.

Melainkan beberapa jajaran BUMN, termasuk sang Menteri BUMN, Erick Thohir dianggap telah melanggar norma kepantasan di depan publik karena ingin merekrut Ahok.

"Ya menurut saya kepantasan itu juga diukur dengan etika dan menurut saya hal ini menunjukkan bahwa ternyata Presiden Jokowi dan jajarannya bukan hanya langsung presiden ya tapi Menteri BUMN dan sebagainya kurang menjaga etika di depan publik bahwa ini bagian dari kepentingan negara," ungkap dia. (*)