Inilah 5 Tokoh yang Terang-terangan Menolak dan Mendukung Ahok BTP Pimpin BUMN, Ada yang Tak Terduga

TRIBUNKALTIM.CO - Inilah 5 Tokoh yang terang-terangan menolak dan mendukung Ahok BTP Pimpin BUMN, ada yang tak terduga.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP ramai diperbincangkan setelah digadang-gadang akan menempati jabatan tertentu di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini didasari dari adanya pertemuan antara Ahok BTP dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Rabu (13/11/2019).

• Ternyata Bukan Ahok BTP, Sandiaga Uno Dikabarkan Pimpin BUMN Sektor Energi Ini, Simak Rekam Jejaknya

• Penemuan Mayat di Perumahan Graha Indah Balikpapan, Sempat Komunikasi dengan Anak Sebelum Tewas

• Ahok Dikabarkan Jabat Bos BUMN, Iwan Fals Sebut BTP dengan Julukan Seperti Ini

Seusai pertemuan, Ahok BTP mengaku telah membicarakan soal perusahaan BUMN. 

Sejumlah pihak telah membenarkan Ahok akan menduduki kursi petinggi satu perusahaan BUMN. 

Namun pro dan kontra muncul.

Ada yang mendukung Ahok di BUMN dan banyak punya yang menolak.

Umumnya yang menolak adalah pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu.

Siapa saja mereka?

1.  Andre Rosiade

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai Ahok harus mengubah gaya kepemimpinannya.

Hal tersebut diungkapkan Andre Rosiade dalam video yang diunggah kanal YouTube KompasTV, Kamis (14/11/2019).

Menurut Andre Rosiade ada cara lain yang dapat dilakukan jika ingin menegur bawahan.

Andre Rosiade mengatakan, jika akhirnya Ahok tetap diangkat menjadi petinggi BUMN merupakan sepenuhnya hak Menteri BUMN, Erick Thohir.

Andre Rosiade menilai jika menjadi petinggi BUMN, Ahok harus merubah gaya kepemimpinannya.

Ia mengingatkan Ahok adanya Undang Undang BUMN dan Perseroan Terbatas yang menjadi dasar seorang pemimpin BUMN.

"Kita tahu karakter Pak Ahok meledak-ledak, nah harapan saya kalaupun akhirnya tetap diangkat, karena ini hak sepenuhnya hak menteri BUMN yang tidak bisa kita diintervensi," jelas Andre Rosiade.

"Kita mengingatkan ada Undang Undang BUMN, ada Undang Undang Persero Terbatas sebagai dasar dari pimpinan atau pemimpin BUMN," tambahnya.

"Harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik, waktu memimpin DKI (Jakarta) dengan petantang-petenteng, memaki," ucap Andre Rosiade.

2. Said Didu

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu mengatakan jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan menjadi petinggi BUMN dapat dicoba di posisi komisaris.

Hal tersebut diungkapkan Said Didu dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (17/11/2019).

Said Didu ingin melihat terlebih dahulu apakah ada perubahan karakter dari Ahok ketika menjabat sebagai komisaris.

"Dicoba dulu di komisaris. Apakah ada perubahan karakter di beliau," terang Said Didu.

Said Didu menuturkan seluruh masyarakat tahu karakter Ahok yang suka membentak dan merasa paling benar.

Menurut Said Didu dalam dunia bisnis mengenai memberikan dan mendapatkan, dibutuhkan kerja sama yang baik.

"Saya selama ini yang publik tahu, beliau suka membentak, merasa paling benar," kata Said Didu.

"Padahal dalam bisnis get and gift, memberikan dan mendapatkan. Itu harus kerja sama yang baik," imbuhnya.

Menjadi direktur berarti mewakili urusan perusahaan di dalam maupun di luar.

3. Novel Bamukmin

Walau bukan orang dalam lingkaran BUMN, tapi Novel Bamukmin menolak Ahok masuk ke BUMN.

Wakil Ketua Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu meminta pemerintah supaya tidak memaksakan Ahok menjabat sebagai direktur utama di perusahaan di bawah BUMN.

Menurut dia, sejumlah pihak sudah merasa keberatan terhadap wacana menempatkan Ahok memimpin salah satu BUMN.

"BUMN jelas milik negara untuk kesejahteraan rakyat sehingga kalau sudah rakyat menolak (pemerintah,-red) untuk segera menarik sikapnya untuk menjadikan Ahok sebagai pimpinan di BUMN," kata Novel, saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia mengungkapkan, apabila pemerintah tetap mempercayakan kepada Ahok memimpin perusahaan BUMN, dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak.

"Karena, kalau dipaksakan sangat mengancam keutuhan bangsa dan anjloknya ekonomi bangsa," tambahnya.

Selain itu, Novel mengaku siap mempertemukan FSPPB dengan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212).

Menurut dia, upaya mempertemukan FSPPB atau elemen lainnya di BUMN dengan PA 212 dilakukan untuk menolak Ahok masuk BUMN.

"ACTA sampai saat ini siap mengadvokasi para karyawan BUMN yang menolak Ahok, serta siap memediasi dengan para tokoh alumni 212 untuk siap mendukung langkah penolakan Ahok," kata Novel saat dihubungi Tribunnews.com, Minggu (17/11/2019).

Dia menilai wacana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuai kontroversi.

"Dari awal ketika Ahok datang memenuhi panggilan Erick Thohir (Menteri BUMN, red) yang kemungkinan Ahok dijadikan salah satu pimpinan di BUMN, ada indikasi menjadi pimpinan Pertamina, langsung saya angkat bicara pasti akan menuai kecaman dan akan terjadi kegaduhan," katanya.

Berstatus sebagai mantan narapidana dan memiliki perilaku buruk, menurutnya Ahok tidak layak menempati posisi sebagai pimpinan di BUMN, khususnya di Pertamina.

"Tidak boleh dipimpin oleh orang sembarangan, apalagi Ahok dengan perangai buruk bisa menggangu etos kerja dan masih banyak kasus yang diduga terlibat korupsi di berbagai bidang. Nah, ini yang menjadi ganjalan berat untuk Ahok memimpin di BUMN," tambahnya.

4. Rizal Ramli

Meski banyak yang mendukung Ahok di BUMN, namun tak sedikit juga pihak yang meragukan Ahok.

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menganggap terpilihnya Ahok hanya akan menambah kontroversi dan masalah baru.

Ia menilai Ahok merupakan orang yang bermasalah.

"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ahok orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu," ujar Rizal yang dikutip dari Tribunnews.com (18/11/2019).

Rizal mengaku keberatan karena ia menilai Ahok memiliki rekam jejak yang mencoreng namanya.

Tak lain kasus yang dimaksud adalah dugaan kasus korupsi pembelian lahan untuk Rumah Sakit Sumber Waras.

5. Serikat Pekerja Pertamina

Pencalonan Ahok sebagai satu di antara pemimipin BUMN mendapat penolakan keras dari Serikat Pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).

Dikutip dari Tribunnews.com, melalui Arie Gumelar selaku Presiden FSPPB membenarkan adanya penolakan Ahok dengan membentangkan spanduk.

Mereka menolak Ahok untuk menjadi pemimpin di Pertamina. 

Dalam spanduk tersebut tertulis beberapa penolakan.

"Pertamina tetap wajib utuh, tolak siapapun yang suka bikin rusuh!

Memilih figur tukang gaduh, bersiaplah Pertamina segera runtuh!

Kemudian berkali-kali ganti direksi kami tak peduli, tapi kedatangan biang kekacauan jadi musuh kami!

Pertamina menjulang, rakyat senang, pemberang datang, kita perang!

Pertamina bukan sarang koruptor, bukan juga tempat orang tak terpuji dan mulut kotor!"

Itulah serangkaian penolakan yang tertera didalam spanduk yang dibentangkan oleh Serikat Pekerja Pertamina.

Dulu sering kritik, kini Fahri Hamzah dukung Ahok pimpin BUMN

 Politisi kontroversial yang merupakan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendukung adanya rencana yang menyebut bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok akan masuk dalam jajaran bos BUMN.

Meski Fahri Hamzah selama ini dikenal berseberangan dengan Ahok, namun ia mendukung Ahok menjadi bos BUMN sepanjang prosesnya tak menyalahi peraturan perundang-undangan. 

"Kalau itu dia (pemerintah) bikin clear, belalah sudara Basuki dengan terbuka."

Saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong."

Semua orang di Republik ini berhak mendapatkan hak-haknya. Gak boleh orang selama-lamanya kita siksa," kata Fahri sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari tayangan Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019) malam. 

Politikus Partai Gelora itu meminta Pemerintah menjelaskan dan memastikan pengangkatan Ahok nantinya tak melanggar undang-undang. 

Menurut Fahri, Presiden dan Menteri BUMN harus berani membela Ahok sepanjang penangkatannya sesuai dengan peraturan. 

Presiden harus siap dengan resiko politik yang bakal diterima. 

"Resiko politiknya akan diterima oleh Presiden, resiko politiknya akan diterima oleh menteri BUMN. Tidak populer. Dikritik orang. Itu memang resiko hari hari politisi," ujar Fahri.

Fahri mengakui BUMN membutuhkan sosok Ahok. 

"Kalau soal talenta, saya mengatakan BUMN itu memerlukan saudara Ahok," kata politikus Partai Gelora ini.

Ahok diperlukan, lanjut Fahri, karena BUMN membutuhkan sosok yang tegas dan keras.

"Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras, orang tegas," ujar dia.

Ditanya soal kemungkinan masuknya Ahok di BUMN bakal membuka borok-borok korupsi di BUMN, Fahri mendukung hal itu terjadi. 

Fahri menyarankan agar Ahok dimasukkan ke BUMN yang selama ini dianggap paling korup.

"Saya ingin melihat itu dilakukan. Karena itu masukkan Ahok ke tempat yang paling banyak dituduh korupsi. PLN, Pertamina. Masukin ke situ. Apapun (direksi atau komisaris), kita ingin lihat keberaniannya di situ," ujar dia.

• Kabar Buruk Menimpa Putri Presiden Soekarno, Saudara Megawati, Bisa Bernasib Seperti Ahok BTP

• Bakal Jadi Bos BUMN, Mahfud MD Singgung Status eks Napi Ahok, Tak Bisa Jadi Pejabat Publik Ditunjuk

• Sebab Anies Baswedan Gelisah Diungkap, Beda Penyusunan Anggaran Era Ahok BTP Dibeber di Mata Najwa

• PKS Khawatir Ahok jadi Bos BUMN, Mardani Ali Sera Soroti Kedekatan BTP dengan Partai Megawati

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Glery Lazuardi/Indah Aprilin Cahyani) (Kompas.com/Kiki Safitri)