Korban Kebakaran di Penajam akan Direlokasi, Pemkab PPU Siapkan Tiga Opsi Lokasi Untuk Relokasi
Korban Kebakaran di Penajam akan Direlokasi, Pemkab PPU Siapkan Tiga Opsi Lokasi Untuk Relokasi
Penulis: Aris Joni | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
Tinggal respon atau timbal balik dari masyarakat yang menjadi korban.
"Bagi warga kita, yang memiliki keluhan karena dokumen-dokumen ikut musnah karena terbakar, segera di dinas terkait," imbau Tohar.
Selain administrasi kependudukan, pemerintah Kabupaten juga memberikan atensi pada ijazah korban yang ikut terbakar.
Menurutnya, masing-masing sekolah, di samping menerbitkan ijazah asli, juga memiliki duplikat.
"Sekarang tinggal bikin keterangan, bahwa benar ijazah terbakar dan lain-lain.
Kita intruksikan ke Dinas Pendidikan, agar menyampaikan ke sekolah terkait.
Bagaimana yang bersekolah di luar? Kapasitas kita hanya memberikan surat keterangan," tandas Tohar.
Bantuan Uang Tunai Kepada Korban Kebakaran di Penajam Cukup Untuk 6 Bulan, Ini Rincian Bantuannya
Sementara itu diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam tutup pos tanggap darurat bencana,
sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolik ke korban terdampak yang mengungsi.
Sebanyak 94 Kepala Keluarga (KK) mendapat 53 kilogram beras, mie instan 7 dus + 10 bungkus,
gula 4 kilogram, teh 3 kotak , telur 2 rak, susu 3 kaleng, minyak makan 6 liter, kopi 2 bungkus,
1 set peralatan mandi, kidsware, rekrasional, paket sandang, dan alat tulis.
Masing-masing KK mendapat bantuan uang tunai sejumlah Rp5,5 juta, sebagai modal awal untuk memulai hidup baru.
Uang tunai diberikan secara langsung maupun melalui rekening bank.
"Masa tanggap darurat sudah berakhir hari ini, dan korban terdampak akan kita antar sampai rumah sementara," kata Hamdam, Selasa (29/10/2019).
Bantuan tunai diberikan kepada masing-masing KK, diserahkan untuk memulai hidup baru,
baik kos, kontrak maupun tumpangan keluarga.
Bantuan tersebut dihimpun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat,
baik perorangan, kelompok masyarakat, swasta dan pemerintah.
"Jumlahnya saya pikir cukup membantu hidup mereka selama kurang lebih 6 bulan," tambahnya.
Lanjut Hamdam, pemerintah daerah akan mengalokasikan anggaran pada APBD 2020 untuk bantuan rekonstruksi rumah warga yang terdampak.
Namun, nilainya masih dalam tahap diskusi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah setempat, menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
Sehingga masyarakat diminta bersabar.
"Insya Allah korban terdampak akan kita anggarkan pada APBD Kabupaten untuk rekonstruksi bangunan
yang rusak," tandas Hamdam. (*)
