Pemkab Kutai Kartanegara Akan Berikan Sanksi Kepada Perusahaan yang Tidak Taat Pajak, Ini Sanksinya

Berita sebelumnya Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara akan mengadakan kegiatan sarasehan Pendapatan Daerah di Pendopo Odah Etam Bupati Kutai Kartanegara, Kamis (21/11/2019).

Kegiatan ini tujuannya agar para peserta wajib pajak dari perusahaan dapat mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk membayar pajak.

Namun dari ratusan perusahaan yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara, masih banyak belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Hal tersebut disayangkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono dalam sambutannya.

Menurutnya dengan kurangnya ketaatan perusahaan untuk mendaftar sebagai wajib pajak berpengaruh terhadap pemasukan kas daerah.

Jika memang pajak diserap secara maksimal, otomatis pemerintah memiliki cadangan Pendapatan Asli Daerah selain sektor tambang.

Sebab Sunggono meyakini PAD di sektor tambang akan menurun tiap tahun karena SDA yang tidak terbarui.

"Sehingga membuat struktur APBD lemah dan rentan karena sumber daya alam tersebut akan berkurang dari waktu ke waktu.

Agar tidak terfokus dari sektor migas, Pemkab Kukar fokus di sektor penerimaan pajak daerah.

Agar struktur APBD kita menjadi kuat," ucap Sunggono dalam sambutannya di aula Pendopo.

Dari data yang dihimpun sekitar 258 perusahaan yang terdaftar di kabupaten Kutai Kartanegara.

Hanya 107 perusahaan saja yang terdaftar wajib pajak.

Ia mengingatkan kepada perusahaan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Sebab itu bisa menjadi temuan dari audit BPK terhadap pemasukan kas pemerintah.

"Bisa kontribusi ke pemerintah daerah celakanya orang yang tidak patuh kita yang ditegur BPK," ucap Sunggono.