KPU Kaltim Minta Pemerintah Daerah Naikkan Honor Petugas PPK, PPS dan KPPS di Pilkada 2020

"Karena kasian, kan beban kerja mereka besar, kalau terus mengandalkan kepada honor yang sebelumnya, sekali lagi ini bukan honor KPU nya.

Coba misalnya ada satu kabupaten kota yang tak sanggup menyelenggarakan Pilkada, pasti akan menjadi beban perasaan, bagi penyelenggara di daerah itu,” tutur Rudiansyah.

“Pasti akan dibilang kenapa PKK di kabupaten sebelah, honorer lebih tinggi dari kami.

Padahal beban kerjanya sama, nah jadi kita berharap sembilan Kabupaten Kota di daerah, mampu mengamini kenaikan ini,” lanjut Rudiansyah.

Ia menegaskan dana dikhususkan untuk membayar honor PPK, PPS, dan KPPS, yang dituntut bekerja dengan peraturan kerja yang baru, maka seharusnya Pemda menambah jumlah anggaran yang dianggarkan di APBD.

BACA JUGA

Pilkada Samarinda 2020, Dapat Anggaran Rp 56 Miliar KPU akan Naikkan Honor PPK, PPS hingga KPPS

Tahapan Pilkada Samarinda 2020 akan Segera Dimulai, Launching Hari Pertama Ini Jadwalnya

Mirza Icha Jikustik Tatap Pilkada Samarinda Antara Maju Independen dan Tawaran dari 3 Partai Politik

Lowongan Kerja Info Loker di Bawaslu, Butuh Panwascam Pilkada Samarinda 2020 Ini Syarat dan Honornya

"Kenaikan honor yang diputuskan oleh menteri keuangan itu, saat ini baru menggunakan standar honor yang lama, jadi kalau peraturannya diubah otomatis naik lagi kebutuhan biayanya,

artinya yang dianggarkan di APBD mestinya itu oleh Pemda ditambah," kata Rudiansyah.

Dalam hal ini Rudiansyah meminta, agar pemerintah daerah dapat berbaik hati untuk membicarakan hal tersebut.

Sebab, kenaikan honor disebut Rudiansyah tidak terlalu tinggi, paling tidak dengan menggeser dan menambah angka nominal sebesar Rp. 200 ribu hingga Rp. 400 ribu.

"Kenaiknya tidak terlalu tinggi, hanya bergeser angka 200 sampai 400 ribu saja, tapi memang karena jumlahnya banyak, mengalirnya menjadi banyak," sebut Rudiansyah. (*)

Langganan berita pilihan tribunkaltim.co di WhatsApp klik di sini >> https://bit.ly/2OrEkMy