Bila Tito Karnavian Diikuti, PPP Yakin Ridwan Kamil, Risma Tak Akan Pernah Muncul, Termasuk Jokowi

TRIBUNKALTIM.CO - Sistem pilkada diubah, PPP yakin nama Ridwan Kamil, Tri Rismaharini tak akan pernah bisa muncul, termasuk Jokowi.

Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat menilai, sistem pilkada langsung banyak melahirkan sosok pemimpin yang memiliki kredibilitas dan integritas.

Sistem pilkada langsung mendapatkan kritikan karena berbiaya tinggi.

• Kabar Buruk Indonesia Kekurangan Uang, eks Panglima TNI Warning Kepolisian dan Kejaksaan Soal Ini

• Kabar Buruk Bagi Pendaftar CPNS, situs SSCASN CPNS 2019 Bakal Tak Bisa Diakses, Ini Penjelasan BKN

• Cara Mengecek Jumlah Saingan CPNS 2019 Bisa dari Nomor Registrasi Pendaftaran? Begini Penjelasan BKN

Humphrey Djemat justru menilai pilkada langsung dapat memunculkan sosok pemimpin seperti Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

"Kebanyakan orang memang lebih melihat high cost-nya."

"Tapi kalau diperhatikan, banyak juga pilkada langsung ini memunculkan figur-figur kepala daerah dengan kredibilitas tinggi."

"Seorang Ahok, Presiden Jokowi, Bu Risma, Ridwan Kamil, tidak akan muncul kalau tidak ada pilkada langsung," tutur Humphrey Djemat di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (24/11/2019).

Menurut Humphrey Djemat, jika pilkada kembali pada sistem tidak langsung, justru terjadi kemunduran.

Bahkan, menurutnya politik uang justru makin merebak dengan sistem pilkada tidak langsung.

"Jadi kalau sudah dicoba, sekarang kemudian dilakukan dengan cara pilkada langsung, mau kembali lagi, ya namanya makan barang busuk lagi sebenernya."

"Malah bisa lebih parah lagi sebenernya untuk itu," ucap Humphrey Djemat.

Dirinya menilai tingginya biaya politik justru disebabkan partai politik.

Menurut Humphrey Djemat, mahar politik yang diminta oleh partai membuat calon kepala daerah membutuhkan banyak dana.

Humphrey Djemat juga menilai ada kelemahan dari aspek penegakan hukum.

Menurutnya, butuh pembenahan dalam aspek penegakan hukum terkait penyelenggaraan pilkada langsung.