Walikota Rizal Effendi Sebut Desalinasi Air Pertama Akan Lelang Minggu Depan, Butuh Rp 150 Miliar

Ini untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan warga Kota Balikpapan," ujar Taufik.

Politisi dari PKB ini berujar PDAM tidak sepatutnya terus meminta bantuan kepada pemerintah kota,

terlebih dengan hasil yang tidak transparan.

Memang, dalam kegiatannya PDAM bertanggung jawab kepada Walikota Balikpapan.

Namun, Taufik menegaskan pihak DPRD Balikpapan juga berhak untuk mengaudit secara internal maupun eksternal.

"Sebagai anggota DPRD yang melakukan fungsi pengawasan, yang juga ikut mengesahkan anggaran,

wajib bisa gunakan hak angket untuk memanggil. Dan kita bisa saja gunakan audit eksternal dari aparat hukum," tegasnya.

Diketahui pihak PDAM saat ini telah mengajukan anggaran sebesar Rp 3 Miliar yang merupakan

penyertaan modal dari APBN 2019 dan masuk ke batang tubuh APBD.

Sementara itu, Taufik mengatakan PDAM sebaiknya tidak semena-mena dalam menggunakan anggaran

jika nantinya tidak tepat sasaran.

"Saya siap mendukung dan siap perang jika itu terjadi (tidak transparan). Bahwasannya PDAM tidak akan

terbuka tentang masalah anggaran selama ini,"

pungkas Taufik mengakhiri keterangannya. (*)

Tanggapi Kritik DPRD Soal Kinerja PDAM, Wawali Sebut Sambungan Baru Tunggu Waduk Teritip