Walikota Rizal Effendi Sebut Desalinasi Air Pertama Akan Lelang Minggu Depan, Butuh Rp 150 Miliar

Diberitakan sebelumnya, Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Masud menanggapi kritik

seluruh fraksi di DPRD terkait

pelayanan PDAM di kota Balikpapan.

"Bagus saja itu. Banyak usulan. Namanya usulan, kan, kada apa jar-nya (tidak apa-apa ujarnya) Pak Isran.

Bagus aja," tutur Rahmad Masud usai sidang paripurna, Senin (11/11/2019).

Lebih lanjut, Rahmad Masud menjelaskan diminta atau tidak diminta pemenuhan kebutuhan masyarakat

memang jadi tanggungjawab pemerintah.

"Yang jelas, sebaik-baiknya pemerintah punya kewajiban.

Jadi gak diminta atau diminta, pemerintah punya kewajiban menjamin fasilitas yang dibutuhkan warganya.

Termasuk air," ungkap Rahmad Masud.

Rahmad Masud yang juga bacalon Pilkada 2020 dari partai Golkar tersebut tak bisa menampik belum 100

persen sambungan PDAM dirasakan warga Balikpapan.

Namun pemerintah tak diam dalam menangani persoalan tersebut.

"Kalau sekarang belum mampu 100 persen, tapi Insya Allah, pelan tapi pasti, pembangunan Waduk Teritip

bagian upaya pemerintah memenuhi kebutuhan warga," ujar Rahmad Masud.

Disinggung terkait soal ribuan permohonan pengajuan yang ditunggak PDAM, yang hingga kini belum jelas nasibnya,

Rahmad Masud mengajak masyarakat tetap berprasangka baik.

Ia pun berkata bakal melakukan evaluasi kinerja kepada PDAM.

"Kita gak boleh berburuk sangka, pemerintah pasti berbuat. Nanti kita lihat kerjanya ( PDAM ) lambat atau cepat," tutur Rahmad Masud.

Rahmad Masud juga mengingatkan sumber air kota Balikpapan masih mengandalkan sistem tadah hujan.

Sedangkan penunggakan 6000 sambungan PDAM, diyakininya sudah melewati kajian tertentu.

"Kalau, toh, ada pengajuan. Balikpapan ini tadah hujan, harus ada sumber air.

Kalau dibuka sambungan, tapi tak ada air, bagaimana? Artinya itu kajian pemerintah.

Nanti dengan beroperasi Waduk Teritip akan ada berapa ribu sambungan.

Pemerintah melihat skala air yang dibutuhkan, serta kesiapannya," jelas Rahmad Masud.

Wawali yang juga Ketua DPD Golkar Balikpapan ini yakin PDAM bakal

memperluas sambungan airnya, setelah Waduk Teritip beroperasi.

 "Artinya harus rasional. Jangan kita buka ( sambungan ) gak ada airnya, dihujat lagi kita, masuk lagi koran,"

seloroh Rahmad Masud.

6.000 Pengajuan sambungan PDAM Sudah Bertahun-tahun Belum Jelas Nasibnya

Diberitakan sebelumnya,  sekitar 6.000 pengajuan sambungan PDAM sudah bertahun-tahun belum Jelas

nasibnya, begini kritik anggota DPRD Balikpapan.

Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Balikpapan terhadap Nota Keuangan Wali

Kota Balikpapan atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

( RAPBD ) tahun anggaran 2020 digelar, Senin (11/11/2019).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Balikpalan Abdulloh, dihadiri wakil

walikota Balikpapan, Rahmad Masud.

"Walikota Balikpapan telah menyampaikan nota keuangan pada Selasa (5/11/2019) lalu.

Ini waktunya fraksi-fraksi menyampaikan pandangan umum," tutur Abdulloh.

Seluruh fraksi yang ada di parlemen menyampaikan pandangan umumnya.

Dimulai dari fraksi Golkar ( Fadhilah ), fraksi PDIP include PKB ( Wiranata Oey ), fraksi Gerindra ( Siswanto)  fraksi PKS ( Syukri Wahid ), 

fraksi Demokrat ( Mieke Henny ) dan fraksi Naspehando ( Kamaruddin ).

Hampir seluruh fraksi menyinggung penurunan pendapatan daerah 2020 sekitar 10,56 persen atau 

Rp 266,96 miliar dari tahun sebelumnya.

Pada tahun anggaran 2020 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,26 triliun lebih.

Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2018 setelah perubahan yakni sebesar Rp2,52 triliun lebih.

Selain itu, PDAM jadi sorotan ke 6 fraksi di sidang paripurna DPRD Balikpapan.

Lantaran dianggap mengalami penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Sikap transparan dan profesional harus dilakukan PDAM, PDAM sudah sejauh mana?" tanya Fadilah,

politisi perempuan partai Golkar Balikpapan.

Ada sekitar 6.000 pengajuan sambungan yang sudah bertahun-tahun belum jelas nasibnya.

Parlemen meminta PDAM transparan dan profesional.

Sebab air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

"Saudara walikota harus evaluasi kinerja PDAM secara menyeluruh.

Fraksi usulkan audit kinerja, audit eksternal bahkan sampai pansus," kata politisi PDIP, Wiranata Oey

menyampaikan pandangan fraksi di sidang paripurna. (*)

Langganan berita pilihan tribunkaltim.co di WhatsApp klik di sini >> https://bit.ly/2OrEkMy