Bila Hadir Reuni Akbar PA 212, Status Prabowo Dipastikan Tamu Tak Diundang, Begini Kata Awit Mashuri

"Ini bukan bentuk kekecewaan dari PA 212 karena Prabowo gabung ke pemerintah?," tanya host lagi.

"Tidak ada, jadi perlu dipahami, politik 212 khususnya, juga FPI, kami ini nggak pernah dalam berpolitik cari jabatan, cari kursi, nggak ada, kita dulu menitipkan pakta intergritas, tapi karena faktanya Pak Prabowo nggak jadi presiden, ya selesai. Justru yang menikmati jabatan kan Ketua MUI kita, Bapak Maruf Amin," sindir Awit Mashuri.

Pun ketika ditanya apakah Wakil Presiden Maruf Amin akan diundang, Awit Mashuri menegaskan jawaban yang sama.

"Terbuka, siapapun silahkan bisa hadir, muslim maupun non muslim, semua rakyat Indonesia bisa hadir. Makanya kita bikin Maulid. Siapapun bisa hadir," tambahnya.

Sementara itu, Analis Politik AS Hikam menilai tidak diundangnya Prabowo Subianto ke araca Reuni Akbar 212 ini karena faktor politik.

"Saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz tadi, kita atau paling tidak saya sudah sejak awal mengatakan karena ini gerakan politik, itulah konsekuensinya," jelas Al Hikam.

Menurutnya, jika gerakan ini murni karena agama maka Prabowo Subianto dan beberapa tokoh lainnya akan diundang.

"Jadi kalau kita menggunakan paradigma agama, ya mustahil nggak mengundang orang-orang hebat itu, wong namanya agama. Tapi karena ini politik, beliau mengatakan politiknya FPI dan 212 yang begini ini. Tapi faktanya malah aneh, ya wong Pak Bamukmin aja mengatakan bahwa dia tidak setuju Pak Prabowo diundang kok," beber Al Hikam lagi.

Untuk itu kata Al Hikam, dirinya sejak awal melihat kalau acara Reuni Akbar 212 ini merupakan lanjutan dari gerakan politik.

"Momentumnya begitu. Makanya statement pejabat-pejabat tinggi negara tadi menurut saya lucu aja, bukan agamanya yang lucu Mas, tapi statement-statementnya, seolah-olah mereka tidak melihat bahwa kekuatan dari Islam politik ini sebagai sesuatu yang memang akan terus berjalan," jelas Al Hikam.

Untuk itu, menurut Al Hikam, pemerintah harus memberikan kejelasan agar hal seperti ini tidak terus terjadi.

"Jadi solusinya bukan udrek-udrekan atau kegaduhan seperti ini, tapi carikanlah solusi bagaimana kepentingan dari kelompok Islam politik ini dalam hal Pak Habib Rizieq tadi bisa diselesaikan. MUI sudah pernah melakukan upaya itu, nah ini kan harus ditegasi oleh pemerintah. Karena kalau tidak ada campur tangan pemerintah dalam penyelesaian ini soal HRS, saya kira akan terus terjadi," tandasnya.

Anies Beri Sambutan

Ketua Reuni Akbar 212 Awit Masyhuri mengatakan, pihaknya tidak mengundang secara langsung para pejabat dalam Reuni Akbar 212.

Namun, salah satu pejabat yang diundang secara langsung adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.