Mendikbud Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional UN, eks Artis Dede Yusuf Anggota SBY Tanya Gantinya

Mendikbud Nadiem Makarim hapus Ujian Nasional, eks artis Dede Yusuf anggota SBY tanya gantinya

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Kolase Tribun Kaltim
Mendikbud Nadiem Makarim dan politikus Demokrat Dede Yusuf 

TRIBUNKALTIM.CO - Mendikbud Nadiem Makarim hapus Ujian Nasional, eks artis Dede Yusuf anggota SBY tanya gantinya.

Diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim melontarkan wacana akan menghapus Ujian Nasional yang selama ini menjadi momok di kalangan pelajar.

Meski demikian, wacana penghapusan Ujian Nasional itu menuai reaksi dari Dede Yusuf, politikus Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mendukung Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).

Hanya saja politikus Demokrat ini mengingatkan, agar penghapusan ini harus diikuti standar kelulusan pengganti UN.

Apalagi wacana penghapusan UN ini bukan baru diwacanakan pada masa Nadiem Makarim, tapi sebelumnya Mendikbud Muhadjir Effendy.

Aksi Munarman Siram Profesor UI Diulas Budiman Sudjatmiko, Rocky Gerung Kelahi Lawan Sekjen FPI

Unggah Anggaran Lem Aibon Anies Baswedan, Sanksi William Aditya Sarana Ditentukan Anggota Megawati

 Bela Anies Baswedan Rocky Gerung Sebut eks Kapolri Tito Karnavian Radikal, Indonesia Buruk dari Cina

 Selain ke Indonesia, Rizieq Shihab Dicekal ke Yaman, Malaysia, Mahfud MD: Gugat Tuh Raja Arab Saudi

"Kalau mau diubah, apa nanti gantinya?

Apakah standar kelulusan di sekolah saja, atau per provinsi, atau bagaimana?

Apakah nilai murni NEM, atau kembali pada sekolah atau level provinsi?

Itu perlu ditentukan," ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini kepada Tribunnews.com, Jumat (29/11/2019).

Untuk itu dia meminta Nadiem Makarim benar-benar mengkaji secara matang pengganti Ujian Nasional.

Dia tidak mau, pengganti Ujian Nasional malah akan membebani para siswa, misalnya untuk mengikuti les dan bimbingan belajar lantaran harus mengejar level yang ditetapkan sekolah masing-masing.

Dia pun menjelaskan, wacana penghapusan Ujian Nasional masih belum belum pernah dibahas Nadiem Makarim bersama Komisi X DPR.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menilai perlu diadakan penilaian atau asesmen kepada siswa secara berkala sebagai alternatif pemetaan kualitas pendidikan.

 Unggah Anggaran Lem Aibon Anies Baswedan, Sanksi William Aditya Sarana Ditentukan Anggota Megawati

 Bela Anies Baswedan Rocky Gerung Sebut eks Kapolri Tito Karnavian Radikal, Indonesia Buruk dari Cina

 Selain ke Indonesia, Rizieq Shihab Dicekal ke Yaman, Malaysia, Mahfud MD: Gugat Tuh Raja Arab Saudi

"Adanya Ujian Nasional digunakan sebagai pemetaan dan standardisasi kompetensi siswa secara nasional.

Namun demikian, sering kali Ujian Nasional memberikan tekanan dan beban yang berat, baik bagi siswa, orang tua murid, maupun guru.

Di sisi lain, tetap diperlukan sebuah mekanisme pemetaan kompetensi siswa untuk mengetahui kemampuan anak-anak Indonesia saat ini," kata Hetifah melalui keterangannya, Jumat (29/11/2019).

"Oleh karena itu, saya mengusulkan, jika benar Ujian Nasional akan dihapuskan, perlu diadakan asesmen kompetensi siswa Indonesia secara berkala secara nasional.

Hal ini bisa diadakan setahun sekali, atau sesuai yang dianggap perlu," imbuhnya.

Hetifah Sjaifudian mengungkapkan sering kali UN dijadikan ajang bagi sekolah-sekolah maupun pemerintah daerah untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi.

Di satu sisi, hal ini baik karena dapat memicu semangat belajar siswa.

Namun, di sisi lain hal ini juga banyak berdampak negatif, seperti adanya tekanan dari Pemda terhadap sekolah, maraknya peredaran bocoran dan bahkan kecurangan yang dibiarkan oleh oknum guru.

"Oleh karena itu, dengan dihapuskannya UN dan digantikan dengan asesmen berkala, diharapkan mindset seperti ini tidak akan ada lagi.

Sekolah dan daerah diharapkan akan berusaha sejujur-jujurnya dalam pelaksanaan asesmen ini.

Karena justru sekolah dan daerah yang performa siswanya dianggap lebih buruk, akan mendapat bantuan program lebih banyak," ujar Politikus asal Kalimantan Timur ini.

Lebih lanjut Hetifah menyoroti penggunaan anggaran dalam pelaksanaan UN.

Hetifah meminta penggunaan teknologi dapat dimanfaatkan agar penggunaan anggaran UN bisa lebih efisien.

Ia berharap dengan teknologi, pemetaan kualitas pendidikan siswa juga bisa terpantau.

 Unggah Anggaran Lem Aibon Anies Baswedan, Sanksi William Aditya Sarana Ditentukan Anggota Megawati

 Khilafah Islamiyah FPI Disorot eks Kapolri Tito Karnavian, Menag Facrul Razi Bereaksi Soal HTI

 Tugaskan Ahok BTP Jadi Komisaris Utama Pertamina, Presiden Jokowi Kantongi Identitas Mafia Migas

 Habib Rizieq Shihab Pernah Sebut Jokowi Presiden Ilegal, Jadi Penyebab Sulitnya Izin FPI Terbit?

"Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan juga data yang terkumpul dapat menjadi sebuah big data yang memetakan kondisi pendidikan secara nasional dan dapat dimanfaatkan untuk melihat kebutuhan tiap daerah, melakukan pemerataan, serta untuk program-program lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan pihaknya sedang mengkaji penghapusan Ujian Nasional.

Namun, Nadiem Makarim belum menjelaskan lebih jauh hasil kajian tersebut.

"Itu (penghapusan UN) yang sedang kami kaji.

Ditunggu kabarnya," ungkap Nadiem Makarim di Ballroom The Ritz-Carlton Hotel Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved