11 Ha Lahan Kantor Pemerintahan Belum Dibayar, Muksin dkk Temui Wabup Kutim Kasmidi, Ini Hasilnya

11 Ha Lahan Kantor Pemerintahan Belum Dibayar, Muksin dkk Temui Wabup Kutim Kasmidi, Ini Hasilnya

Tribunkaltim.co, MARGARET SARITA
Suasana pertemuan pemilik lahan dengan Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang di ruangn kerja Wabup. 

Penyegelan kantor Dinas PLTR yang dilakukan Muksin dan kawan-kawan, sebagai ahli waris pemilik lahan berbuntut panjang. Mereka menemui Wakil Bupati Kutai Timur, Kasmidi Bulang untuk meminta kejelasan pembayaran lahan seluas 11 hektar, yang saat ini sudah berdiri kantor-kantor pemerintahan.

Didampingi jajaran kepolisian dan Kepala Dinas PLTR Poniso Suryo Renggono permasalahan klaim lahan yang belum dibayar sejak tahun 2001 dibahas di ruang kerja Wabup Kasmidi Bulang, pekan kemarin.

“Ya benar, para ahli waris sudah menemui saya. Mereka mempertanyakan haknya terhadap lahan yang digarap kakek dan orangtua mereka. Karena orangtuanya sedang sakit, anak dan cucunya yang bertanya ke pemerintah daerah,” ungkap Kasmidi, saat dikonformasi mengenai hal ini, Minggu (15/12/2019).

Menyikapi hal tersebut, menurut Kasmidi, Pemerintah Daerah akan membayar dan memberikan apa yang menjadi hak para pemilik lahan, sepanjang surat-surat mereka jelas secara hukum atau memiliki kekuatan hukum yang menyatakan mereka adalah pemilik hak di lahan tersebut.

Baca Juga;

Seperti Vidi Aldiano, Kanker Ginjal Banyak Serang Anak Muda, Kenali Gejalanya Sejak Dini

Selain Vidi Aldiano, Lima Artis Ini Juga Berjuang Lawan Kanker Mulai Pevita Pearce Hingga Aldi Taher

Kaleidoskop 2019: Selebriti Tanah Air Meninggal Dunia di 2019 Akibat Kanker Hingga Serangan Jantung

“Pemerintah tidak akan tutup mata. Sepanjang memang itu hak mereka. Hanya saja, ada prosedur yang harus dilalui dan sampai saat ini, kami masih menelusuri data yang ada. Karena pembebasan lahan tersebut, satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi bukan per kelompok. Tapi secara umum,” ujar Kasmidi.

Selain itu, di kawasan Bukit Pelangi, ada lahan yang sudah dihibahkan seluas 600 hektar lebih. Jadi memang harus ada kecocokan data lebih dulu. Sebelum melakukan pembayaran ganti rugi.

Masalah sengketa lahan di kawasan Bukit Pelangi, Muksin dkk mengklaim lahan mereka seluas 11 hektar dan telah berdiri gedung-gedung perkantoran milik Pemkab Kutim. Yakni, Kantor Dinas Pertanian, Dinas Kominfo Perstik, Dinas Perindustrian, Dinas Ex BKD / Pariwisata, Dinas PLTR / DPPR, Dinas Perkebunan, BPKAD dan Dinas Perhubungan.(sar)

Penulis: Margaret Sarita
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved