Peneliti UGM Sesalkan Cara Jokowi Pilih Dewan Pengawas KPK, Independensi dan Transparansi Diragukan

Alex meyakini, berbekal pengalaman itu, Ruki dapat menjadi sosok pengawas yang tidak segan menegur para pimpinan dan pegawai KPK yang dianggap melenceng dan melanggar kode etik.

Kemudian, Alex menyebut Artidjo sebagai sosok yang mempunyai komitmen antikorupsi sehingga diyakini dapat mengawasi KPK dengan lebih baik.

"Ya kan Pak Artidjo komitmennya tinggi untuk korupsi, baguslah nanti berarti ada tiga hakim kan yang di KPK, ada Pak Nawawi (pimpinan KPK terpilih, Nawawi Pamolango), saya, Pak Artidjo. Artinya pengawasannya lebih bagus, kita lebih hati-hati," ujar Alex.

Sementara itu, Alex mengaku tidak mengenal Albertina secara pribadi. Namun, ia menyebut Albertina sebagai sosok yang tegas tatkala menyidangkan kasus Gayus Tambunan.

"Saya hanya dengar namanya waktu perkaranya Gayus, tegas kan? Itu saja, terkait dengan pribadi belum pernah saya. Saya pernah baca di koran dan dia menyidangkan perkara Pak Gayus," kata Alex.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo juga menyambut baik munculnya nama-nama tersebut, khususnya nama Artidjo yang disebut-sebut menjadi momok bagi para koruptor.

"Semua sudah tahu Artidjo adalah hakim yang lurus. Yang kita harapkan juga sebagai pengawas itu juga bersikap tegak lurus terhadap perosalan-persoalan penegakan hukum yang ada di KPK, terutama dalam hal pemberantasan korupsi," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Bambang meyakini, pilihan Presiden Jokowi untuk anggota-anggota Dewan Pengawas KPK adalah pilihan terbaik untuk menjadi penyeimbang lembaga antirasuah tersebut.

"Apa pun yang sudah dipilih pemerintah menurut saya perlu didukung karena itulah pilihan yang terbaik, yang sudah dipikirkan secara masak-masak," ujar dia.

Tak Jamin Independen

Di sisi lain, peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainur Rohman mengatakan, keragaman latar belakang para Dewan Pengawas KPK tidak akan menjamin independensi mereka.

Alasannya, penyusunan Dewan Pengawas KPK hanya dilakukan dan ditentukan oleh Presiden Jokowi seorang tanpa melibatkan partisipasi publik.

"Meskipun Presiden mengatakan Dewas KPK akan diisi oleh sosok-sosok yang baik, tetapi prosesnya tidak partisipatif dan tidak transparan. Presiden asal main tunjuk," kata Zaenur.

Zaenur melanjutkan, bukan tidak mungkin pula orang-orang yang dipilih menjadi Dewan Pengawas KPK adalan orang-orang kepercayaan presiden.

Akibatnya, Dewan Pengawas KPK justru menjadi pintu masuk presiden untuk mengendalikan KPK.