Wabub Berau Dapat Naskah Pidato Salah, Sebut Lahan Mangrove Berkurang karena Pembukaan Tambak

Wakil Bupati Berau Agus Tantomo dapat naskah pidato salah, sebut lahan mangrove berkurang karena pembukaan tambak.

Penulis: Siti Zubaidah | Editor: Samir Paturusi
Tribunkaltim.Co/siti zubaidah
Pelaksanaan rapat Paripurna Anggota Dewan Kabupaten Berau membahas penyampaian fraksi di ruang Paripurna, Senin (23/12/2019) 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Agus Tantomo dapat naskah pidato salah, sebut lahan mangrove berkurang karena pembukaan tambak.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau mengelar rapat paripurna membahas pendapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Berau di Ruang Paripurna, Senin (23/12/2019).

Adapun pembahasan pada rapat tersebut yakni pengelolaan ekosistem mangrove di areal penggunaan lain Kabupaten Berau, penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Berau kepada PDAM Tirta Segah dan pembangunan perkebunan berkelanjutan Kabupaten Berau.

Rapat Paripurna yang dihadiri sebagian anggota DPRD Berau dan Wakil Bupati Berau Agus Tantomo ini berlangsung hingga sore.

Edarkan Narkoba di Penjara, Pengedar Sabu di Rutan Berau Ditangkap, Sempat Buang Bukti di Kloset

Hari Ibu, Wakil Bupati Berau: Namanya Kasih Sayang pada Orangtua Harusnya Setiap Hari Dirayakan

Peringati Hari Ibu, Ketua PKK Berau Berikan Apresiasi Kepada Perempuan Pedagang di Pasar

Puluhan Ikan Mati di Perairan Sungai Segah, Bupati Berau Lapor ke Kementrian Lingkungan Hidup

Namun, sebelum memulai sambutannya Agus Tantomo menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan naskah yang diterima salah.

"Saya dapat naskah pidato yang salah, ini naskah pidato Raperda 2020, isi tentang 13 Raperda yang diajukan ke DPRD Kabupaten Berau," kata Wakil Bupati.

"Saya kira berdiri di sini tanpa teks, dan saya membuat catatan-catatan pemerintah untuk beberapa hal yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi," ungkapnya lagi.

Wabup Agus Tantomo pun sempat mengucapkan permohonan maaf karena pidato yang belum sempat dibaca itu salah.

"Mohon maaf anggota Dewan yang terhormat, pertama yang ingin saya tanggapi dan saya jelaskan kepada peserta paripurna ini tentang pengelolaan mangrove,

Perda ini kita sampaikan dengan latar belakang bahwa luasan mangrove terbanyak di Kaltim bahkan di Indonesia," kata Agus Tantomo.

Menurut Agus, saat ini Perda tentang pengelolaannya tidak ada, seperti saat ini beberapa lahan mangrove sudah mulai berkurang karena adanya permukiman dan aktivitas pembukaan tambak.

"Kalau dibiarkan terus menerus tidak bagus bagi keberlangsungan laut kita," ungkapnya.

Kedua tentang penambahan penyertaan modal, terutama kepada publik, mungkin anggota dewan sudah membahas dan memahami.

"Kepada publik kami ingin menjelaskan, bahwa dengan disetujui penambahan modal bukan berarti nanti akan menerima dana sebesar modal yang ditetapkan," ucap Wabup Agus Tantomo.

Penambahan modal ini karena adanya temuan, bahwa ada aset-aset pemerintah daerah yang selama ini dipinjam pakaikan kepada PDAM.

Milik pemerintah daerah yang dipinjam PDAM, ada penyerapan dari pemerintah. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved