HMI Cabang Kukar Ingatkan Warga tak Menjual Lahan ke Spekulan, Berkaca Warga di Jakarta

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG - HMI Cabang Kukar mengingatkan warga agar tak menjual lahan kepada spekulan. 

Keputusan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki dampak yang begitu besar.

Salah satunya tanah di daerah ini banyak disasar para pemodal dari luar Pulau Kalimantan.

Hal ini sangat wajar terjadi karena perputaran ekonomi terbesar tentunya akan terjadi di Ibu kota seperti halnya yang terjadi di Jakarta.

Tidak main-main, harga yang ditawarkan para spekulan tanah sangatlah besar dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Sehingga masyarakat yang berfikiran prgmatis akan tergiur dan akan menjual tanahnya.

Ketua Umum HMI Cabang Kutai Kartanegara Mursid Mubarak merespon terhadap tren tersebut.

• Instruksi Gubernur & Pergub IKN Belum Dikeluarkan, Kanwil ATR/BPN Sebut Sudah Serahkan Semua Konsep

• Jalan Arteri Ibu Kota Negara Indonesia Banjir, Tol Ini Digratiskan, Sepeda Motor Boleh Melintas

• Mengenal Astana Indonesia Raya, Campuran Rumah Adat Satu Bangunan, Konsep Ibu Kota Negara di Kaltim

• Banyak Kendala Ibu Kota Negara di Kaltim, Pengamat Nilai Sejauh Ini Sulit Wujudkan Kota Hijau Cerdas

"Seluruh masyarakat asli di Kutai Kartanegara khususnya yang bertempat di daerah sekitaran calon IKN agar tidak menyerahkan atau menjual tanahnya kepada para spekulan tanah,

karena dampak keuntungan yang diperoleh hanya sementara saja , sedangkan dampak yang akan diperoleh akan berkepanjangan, "ucapnya dari rilis yang dikeluarkan HMI Cabang Kukar, Kamis (2/1/2019)

Menurutnya, masyarakat yang sudah lama meninggali daerah calon ibu kota akan perlahan habis tergeser.

Selain itu lokasi yang ditempati menjadi area ibu kota akan ditempati para pendatang.

Yang ia takutkan adalah pemodal yang sudah memiliki modal yang tujuannya hanya meraup kekayaan sebanyak-banyak nya di IKN.

"Hal ini juga pernah terjadi di masyarakat Betawi yang posisinya di Jakarta semakin tergeser akibat banyaknya pendatang yang datang ke IKN," kata Mursid Mubarak.

Selain itu, budaya asli masyarakat di lokasi tersebut akan hilang dan tergerus karena banyak dan beragamnya manusia yang akan datang ke ibu kota,

justru yg perlu dilakukan adalah bagaimana merawat budaya, adat istiadat asli daerah agar kedepan tidak tergerus oleh laju perkembangan pembangunan.

Menurutnya, IKN  bisa saja jadi bencana ataupun bisa juga menjadi peluang.

"Kita mengharapkan agar masyarakat Kukar menjadikannya sebagai peluang, karena potensi perputaran perekonomian yang akan berdampak bagi masyarakat.

Masyarakat Kukar berhak bahkan harus menerima manfaat dari pindahnya ibu kota ini. Jangan sampai menjadi penonton di daerah sendiri,"pungkasnya. 

Walikota Balikpapan Rizal Effendi sebut pendapatan 3 sektor meningkat

Sementara itu, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyebut, penetapan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur turut membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Kota Balikpapan.

Pasalnya, hal itu dapat dilihat dari indikator peningkatan yang ada di beberapa sektor. Peningkatan tersebut terjadi pada pajak perhotelan dan restauran yang meningkat.

Tidak ketinggalan, pendapatan pajak BPHTB dari sektor transaksi tanah juga meningkat.

Bahkan perolehan pajak dari beberapa sektor yang disebutkan, terhitung saat ini telah mampu melebihi target.

"Indikator itu menunjukkan dengan adanya IKN beberapa sektor kita jadi hidup kembali.

Maka kita harus manfaatkan momen IKN ini untuk kebangkitan ekonomi Balikpapan dan Kalimantan Timur," ujar Rizal saat ditemui Tribunkaltim.co.

Diketahui untuk pajak hotel angkanya mencapai Rp 45,8 miliar dari target Rp 41 miliar, kemudian pajak restauran mencapai angka Rp102 miliar dari target 89,5 miliar.

Sedangkan untuk pajak dari sektor BPHTB mencapai angka Rp127,9 miliar dari target sebesar Rp 95 miliar. 

Sementara itu, Rizal menyebut untuk rencana di tahun 2020, pemerintah kota akan lebih banyak fokus dalam orientasi mempersiapkan Balikpapan sebagai kota penyangga dari Ibu Kota Negara (IKN).

"Saya mohon dukungannya agar kita bisa menyongsong itu.

Balikpapan sebagai kota penyangga sebab pastilah kota ini yang akan menerima dulu manfaat dengan adanya IKN ini nanti," kata Rizal.

Bantuan Keuangan dari Pemprov Kaltim masih kurang proporsional.

Sebelumnya, Walikota Balikpapan Rizal Effendi terima kunjungan monitoring dan evaluasi mengenai serapan anggaran bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di kantor Walikota Balikpapan, Kamis (7/11/19).

Dalam kesempatannya, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan kepada Komisi III DPRD Provinsi Kaltim mengenai beberapa usulan untuk tahun 2020.

BACA JUGA

Masih Baru Dilantik, Prabowo & 2 Menteri Ini Sudah Dapat Peringatan Moeldoko, Tak Segan Meski Senior

Bela Anies Baswedan Soal Anggaran, Ketua TGUPP Ini Diserang Ima Mahdiah dan William Aditya Sarana

Kabar Buruk untuk Bobotoh, Persib Bandung Bakal Tanpa Pemain Penting saat Big Match Lawan Arema FC

Sudah Janji Bakal Pamit, Persib Bandung Batal Ditinggal Manajer Umuh Muchtar, Ini Sebabnya

"Kami menyampaikan juga beberapa usulan untuk diperjuangkan di tahun 2020.

Ada beberapa kegiatan penting, termasuk infrastruktur jalan, ITK, dan beberapa hal," ujar Rizal Effendi, Kamis (7/11/19).

Ia menyebutkan dalam pertemuan tersebut DPRD Provinsi Kaltim juga telah sepakat untuk memberikan dukungan.

Sementara itu, Rizal Effendi juga mengharapkan bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi untuk tahun 2020, mendapatkan angka yang lebih besar dari tahun ini.

Diketahui di tahun 2019, Pemerintah Kota Balikpapan sendiri mendapat bantuan anggaran Keuangan dari pemerintah provinsi sebesar Rp 104 Miliar.

Namun ternyata, Balikpapan menduduki urutan tiga terbawah dari 10 Kabupaten/Kota menyangkut besaran angka bantuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

BACA JUGA

Istri Walikota Balikpapan Merasa Heran Dikaitkan Pilkada, Dipasangkan dengan Kandidat dari PKS Ini

CGV Cinemas Plaza Balikpapan Gelar Special Movie Screening The Snow Queen, Undang Orang Tua dan Anak

Mahasiswa Balikpapan Hadirkan Perumus RUU KUHP, Ajak Diskusi Pasal Kontroversial, Ini Keseruannya

"Bantuan Keuangan provinsi selama ini, Balikpapan itu nomor 7.

Padahal Balikpapan sendiri, kota kedua setelah Samarinda yang sangat memegang peranan penting," jelas Rizal Effendi.

Rizal Effendi merasa ada yang kurang proporsional saat ini terkait dengan bantuan anggaran Keuangan untuk Kota Balikpapan.

Walikota dua periode ini mengimbuhkan Balikpapan merupakan bagian dari kota penting yaitu sebagai kota penyangga dari Ibu Kota Negara baru.

"Balikpapan ini kota penyangga dan akan jadi gerbang nantinya.

Nah sehingga, kita akan perbaiki sistem pengajuannya, kita akan revisi dan perbaiki agar mendapat bantuan Keuangan yang sesuai," pungkas Rizal Effendi mengakhiri keterangannya.

DPRD Provinsi Kaltim Minta Walikota Balikpapan Rizal Effendi Gunakan Anggaran Secara Efektif

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur lakukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran mengenai bantuan Keuangan Provinsi Kaltim tahun 2019, Kamis (7/11/19).

Kali ini monitoring difokuskan di Kantor Walikota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Hasanudin Masud mengatakan dari hasil monitoring hari ini pihaknya meminta agar bantuan Keuangan dapat efektif diselesaikan untuk digunakan sebaik-baiknya.

"Secara garis besar serapan anggaran itu sudah sesuai tapi memang ada beberapa bagian bangunan yang

belum selesai, nah kita datang untuk monitoring itu," ujar Hasanudin, Kamis (7/11/19).

Hasanudin menambahkan dalam pertemuan tersebut pihaknya juga membahas mengenai pemberian dana perubahan di tahun 2020 sampai 2021.

"Untuk keperluan apa saja ada di daftar, tapi yang jelas kita mau fokus ke jembatan yang akan dibangun.

Kita coba mudah-mudahan saja ada bantuan kesana biar cepat itu," tuturnya.

Diketahui tahun 2019, pemerintah Kota Balikpapan sendiri mendapat bantuan anggaran Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 104 Miliar.

Namun saat ini, bantuan anggaran yang baru digunakan oleh pemerintah kota Balikpapan masih berkisar 60 sampai 80 persen saja.

Dikesempatan yang sama, Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pemkot akan menyelesaikan penyerapan anggaran di akhir tahun.

"Penyerapan anggaran memang belum sepenuhnya digunakan, namun sebagian memang kita perkirakan nanti di akhir tahun bisa selesai 100 persen," pungkas Rizal Effendi. (*)