Natuna Kerap Didatangi China, Plt Gubernur Kepri Nilai Tidak Maksimal jadi Provinsi Tersendiri

TRIBUNKALTIM.CO, NATUNA - Belum lama ini kapal-kapal yang berasal dari Tiongkok masuk ke wilayah Indonesia di perairan Natuna. 

Hal tersebut pun menjadi ramai, jadi bahasan pembicaraan yang hangat, terus pihak TNI pun kerahkan untuk menjaga kedaulatan di Natuna. 

Usulan Natuna menjadi provinsi tersendiri dan kawasan khusus kini jadi topik bahasan.

Plt Gubernur Kepri Isdianto mengatakan jika Natuna lebih cocok jadi kawasan khusus ketimbang berdiri sebagai provinsi.

Sebagai kawasan khusus, maka pemanfaatan ZEE di Natuna akan lebih maksimal, sehingga meminimalisir masuknya kapal ikan asing dan nelayan asing.

Hal itu disampaikannya untuk menanggapi usul Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, yang menginginkan Natuna dan Anambas berdiri jadi provinsi sendiri.

Baca Juga:

• Kode Biru Eks Borneo FC Flavio Beck Junior Bukan Untuk Persib Bandung, Klub Ini Paling Berpeluang

• Bertemu Warga Guntung & Lok Tuan, PT KAN Sosialisasi Pabrik Bahan Peledak Ketiga di Bontang

• Pesawat Maskapai Ukraina Jatuh dekat Bandara di Iran Sehari Pasca Serangan ke Pangkalan Militer AS

• Penampakan Pesut di Sungai Somber Balikpapan, Melompat-lompat Bebas, Danielle Kreb Bertanya Ini

Usulan menjadi kawasan khusus tersebut dinilai lebih pas untuk memaksimalkan pemanfaatan dan untuk menjaga kawasan Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE ) Indonesia. 

Sebab, Zona Ekonomi Eksklusif ( ZEE ) Indonesia di Natuna kerap dimasuki Coast Guard China, kapal pengawasan perikanan China serta nelayan China itu sendiri.

"Kalau (jadi) provinsi saya nilai tidak maksimal, namun jika kawasan khusus itu baru pas dan lebih tepat sasaran," kata Isdianto yang diwawancara saat mempersiapkan menunggu kedatangan Presiden RI Joko Widodo, Rabu (8/1/2020).

Tolak Natuna jadi provinsi

Sebelumnya, Mardani Ali Seram, Anggota Komisi II DPR juga tak sepakat dengan usulan Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal agar Natuna menjadi provinsi khusus.

Menurut dia, usulan tersebut bukan cara efektif untuk menyelesaikan akar permasalahan terkait pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Natuna yang dilakukan kapal-kapal penangkap ikan dan coast guard China.

"Pertama akarnya bukan di pembentukan provinsi, tapi langkah Pemerintah China yang tidak mengindahkan hukum internasional," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Selasa (7/1/2020).

Menurut Mardani, untuk membentuk provinsi khusus Natuna, pemerintah perlu menghitung biaya, termasuk waktu yang akan dihabiskan. 

Presiden Jokowi 8 Januari Bertolak ke Natuna

Di kawasan perairan Natuna Indonesia sempat ramai, jadi bahan perbincangan. 

Soal beberapa kapal asing masuk ke Natuna, diduga ingin mengambil hasil kelautan Indonesia. 

Lantas, ini pun mendapat respon dari negara Indonesia sendiri, TNI AL Indonesia pun bertindak, patroli. 

Kali ini Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu 8 Januari 2020.

Seperti dikutip dari siaran pers resmi, Presiden Jokowi beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Baca Juga:

• Jenderal Iran Qassem Soleimani Tewas, Ini Nasib Uji Coba Piala Dunia Timnas Amerika Serikat di Qatar

• Kutip Kata-kata Presiden Ke-33 Amerika Serikat Tentang Ibu Walikota Balikpapan Disambut Tepuk Tangan

• Reynhard Sinaga, Kelahiran Jambi, Dihukum Seumur Hidup di Inggris, Pelaku Kejahatan Seksual 48 Pria

• Jenderal Top Tewas dalam Serangan AS, Iran Buka Sayembara Hadiah Rp 1,1 T untuk Bunuh Donald Trump

Sekitar pukul 07.35 WIB.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden Jokowi juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.

Setelahnya, Presiden Jokowi akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Selesai acara, Kepala Negara akan menuju Pangkalan TNI AU Raden Sadjad untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta.

Baca Juga:

• Santainya Prabowo ke China Soal Natuna Dikritik, Beda Sikap Pemerintah ke Vietnam & Malaysia Disorot

• Tak Cuma TNI, Nelayan Juga Dilibatkan, Cara Tak Biasa Indonesia Atasi Polemik dengan China di Natuna

• Ketahuan, Manuver Kapal China di Natuna Ternyata Jebakan, Fatal Bila Termakan, TNI Juga Pakai Taktik

• Rudal-rudal Iran Tembak Pangkalan Militer Amerika Serikat, Buntut Pembunuhan Mayjen Qassem Soleimani

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Natuna.

Antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

Selain itu, turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto.

Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Situasi di perairan Natuna dalam beberapa hari terakhir memanas setelah kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan tersebut.

Padahal, perairan Natuna berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah angkat bicara soal masuknya kapal nelayan dan kapal cost guard China ke wilayah perairan Natuna ini.

Di tengah ketidakjelasan sikap sejumlah menteri atas masalah ini, Jokowi menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa ditawar-tawar.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca Juga:

• Soal Natuna, Guru Besar UI Sebut China Mau Ngetes Prabowo dkk, Harusnya Tiru Langkah Jokowi Dulu

• China Ributkan Natuna Gara-gara Ada Simpanan Senjata Mematikan? Kekuatannya Ternyata Tak Main-main

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bertolak ke Natuna, Presiden Jokowi Akan Bertemu Ratusan nelayan", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/08/08144111/bertolak-ke-natuna-presiden-jokowi-akan-bertemu-ratusan-nelayan?page=all.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Kristian Erdianto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Plt Gubernur Kepri: Antisipasi Kapal Asing, Natuna Lebih Cocok Jadi Kawasan Khusus", https://regional.kompas.com/read/2020/01/08/13033721/plt-gubernur-kepri-antisipasi-kapal-asing-natuna-lebih-cocok-jadi-kawasan.

Editor : Aprillia Ika