Kasus Suap Harun Masiku Ditangani KPK Rocky Gerung Sebut PDIP Kini Cemas 'Bakal Ada Tontonan Besar'

TRIBUNKALTIM.CO - Kasus suap Harun Masiku ditangani KPK, Rocky Gerung sebut PDIP kini cemas ' Bakal ada tontonan Besar ' 

Kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Wahyu Setiawan oleh politisi PDIP Harun Masiku menimbulkan banyak sorotan .

Salah satu komentar datang dari Rocky Gerung .

Pengamat Politik, Rocky Gerung menanggapi kasus suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, yang menerima suap dari Politisi PDIP, Harun Masiku.

Bahkan, buntut dari masalah itu adalah munculnya gagalnya KPK menggeledah Kantor DPP PDIP.

Rocky Gerung menduga, di balik kasus tersebut ada sebuah masalah yang lebih besar lagi.

• 7 Mantan Anggota Dewan Ancam Laporkan ke KPK, Sugeng: Laporin Saja Biar Terungkap Kebenarannya

• SKAKMAT Bos PPP Sebut Abraham Samad Lebay Gara-gara Beri Nilai Nol ke KPK, Najwa Shihab pun Bereaksi

• PDIP Ungkap Soal Hasto Kristiyanto Sembunyi di PTIK Saat Dikejar Penyidik KPK, Ada yang Bermain?

• KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Bagaimana Sikap Firli Bahuri ? Haris Azhar Juga Singgung Mahfud MD

"Saya anggap bahwa di belakang penghalangan kasus KPK ini ada skenario lebih besar," kata Rocky Gerung seperti dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Realita TV pada Rabu (15/1/2020).

Dengan tertangkapnya Wahyu Setiawan, Rocky Gerung yakin ada sesuatu masalah besar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2020.

"Yaitu menutupi apa namanya ruang gelap Pemilu kemarin yang pasti banyak hal sejenis mungkin baru 20 tahun ke depan," katanya.

Rocky Gerung membantah bahwa apa yang diungkapkanya itu hanya dari asumsi.

"Jadi kalau kita lihat keadaan sekarang boleh dianggap sebagai. Saya bikin persepsi, saya bikin analisis berdasarkan kecurigaan yang terukur dari aktivitas politik sampai hari ini," ujar Rocky Gerung.

Ia merasa aneh dengan para petinggi PDIP yang sudah memberikan banyak pernyataan terkait kasus yang hanya melibatkan satu kadernya itu, Harun Masiku.

"Bagaimana mungkin upaya untuk menutupi kasus semacam ini segala petinggi PDIP mesti bicara ngalor ngidul."

"Seperti ada kecemasan kan di situ," ujar Rocky Gerung.

Lantas, Rocky Gerung sekali lagi mengetakan pasti akan hal lebih besar yang menghebohkan publik.

Ia berharap agar KPK lebih terbuka membuka masalah-masalah yang terjadi.

"Ya itu yang saya maksud, ini anggap saja ini tontonan kecil bakal ada tontonan besar yang mungkin bakal terbuka setelah keberanian politik dari beberapa teman KPK bisa berbicara lebih terbuka," ucap Rocky Gerung.

Lihat videonya mulai menit ke-3:27:

• Dewas KPK Tak Berkutik Saat Najwa Shihab Singgung Gagal Geledah Kantor PDIP, Simak Reaksinya

• Nama Mulan Jameela Terseret Setelah Kader PDIP Terlibat OTT KPK, Caleg Gerindra Bakal Diperiksa?

Masinton Pasaribu Nilai Tim Lapangan KPK Gerak Semaunya

Pada kesempatan itu, Masinton juga menilai bahwa yang dilakukan tim lapangan KPK tidak benar.

Menurutnya, tim lapangan tidak menjalankan undang-undang yang berlaku lantaran menggeledah Kantor DPP PDIP.

"Tapi sisi prosedur dalam pelaksanaan tugas di lapangan, ya harus sesuai hukum acara dan perundang-undangan yang berlaku," lanjutnya.

Ia membantah bahwa PDIP menghalang-halangi penggeledahan kantor tersebut.

Masinton menegaskan bahwa apa yang dilakukan KPK tidak benar.

"Nah kalau kita lihat konstruksi dari kronologis perkarannya kita lihat kita mesti luruskan ini, bahwa tadi dikatakan kita dianggap kooperatif, dianggap menghalang-halangi."

"Ini yang dilakukan ini bukan lagi motif penegakan hukum, ini yang harus ditertibkan dalam KPK," jelasnya.

Masinton Pasaribu (kanan) dan Bivitri Susanti (kanan) dalam saluran YouTube Talk Show tvOne, Minggu (12/1/2020). (YouTube Talk Show tvOne)

Lantas, Masinton menyinggung bahwa tim lapangan KPK inilah yang harus direvisi.

"Ini tim lapangan yang bergerak selama ini, selama undang-undang KPK sebelum direvisi inilah tim yang bergerak semaunya ," kata dia.

Masinton menilai, penggeladahan Kantor DPP PDIP tidak ada kaitannya dengan penegakan hukum kasus suap Wahyu Setiawan.

"Ini kan membangun frame politik pada PDI Perjuangan, ini enggak ada kaitan dengan perkara."

"Tim ini, saya bisa katakan bahwa tim ini memang tim yang berkerja di luar konteks hukum ini," katanya.

Menurutnya, ada kepentingan politik di balik penggeledahan Kantor DPP PDIP.

"Datang ke PDIP itu di luar konteks hukum, membangun framing bahwa seakan akan ini langkah politik yang dilakukan oleh tim ini, tim lapangan ini, saya katakan itu," pungkasnya. 

Komentar Mahfud Md

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara soal gagalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor PDI Perjuangan (PDIP).

Dilansir TribunWow.com, Mahdfud MD mengakui adanya kegagapan pimpinan KPK dalam menyikapi kegagalan penggeledahan Kantor PDIP.

Bahkan, Mahfud MD menyebut pimpinan KPK 'kepepet' hingga menjadwalkan kembali penggeledahan Kantor PDIP.

Hal itu disampaikannya melalui tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (15/1/2020).

Mulanya, Mahfud menyinggung soal Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Mahfud menjelaskan, belum ada standar operasional prosedur (SOP) Dewas KPK belum dibentuk.

"Ingat, sekarang Dewas itu Perpres (Peraturan Presiden)-nya kan baru turun juga," ucap Mahfud.

"SOP-nya belum ada."

Mahfud menjelaskan, SOP Dewas KPK baru selesai disusun sekitar satu bulan ke depan.

"Jadi masih ada waktu untuk lebih memahami dan memantapkan diri di dalam konfigurasi yang baru ini," ujar Mahfud.

"Mungkin tidak akan sampai satu bulan lagu SOP-nya sudah jadi, di tingkat Dewan Pengawas ya," sambugnya.

Lantas, Mahfud menyinggung soal penggeledahan Kantor PDIP yang baru dilakukan beberapa hari ke depan.

"Enggak juga, menurut saya karena kepepet aja," ucap Mahfud.

"Ya dia kan harus menjelaskan ternyata menggeledah gagal kan."

"Lalu dia kan harus menjelaskan, ya minggu depan, kan gitu," sambungnya.

Ia menambahkan, Dewas KPK tak mungkin mengakui penggeledahan Kantor PDIP gagal.

"Masa dia bilang penggeledahan gagal, loh iya saya enggak bisa, kan enggak mungkin," ucapnya.

Menko Polhukam Mahfud MD dalam tayangan YouTube Kompas TV, Rabu (15/1/2020). (YouTube Kompas TV)

 Terkait hal itu, sang presenter pun menanyakan pendapat Mahfud MD soal pimpinan baru KPK.

"Ini gagap ya? Pimpinan-pimpinan baru KPK agak gagap?," tanya presenter.

"Iya," jawab Mahfud MD.

Lebih lanjut, Mahfud MD menyebut para pimpinan KPK tak mengetahui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Iya, saya kira gagap dan saya meyakini mereka tidak tahu itu pimpinan KPK bahwa akan ada OTT," kata dia,

"Tingkat KPK yang baru ya.Tetapi demi tanggung jawab sebagai istitusi kan harus mereka yang menjelaskan."

Melanjutkan penjelasannya, Mahfud MD pun menanggapi rumor yang menyebut KPK ketakutan menghadapi PDIP.

• YouTube Najwa, Eks Jubir KPK Bela PDIP Megawati dan Hasto Kristiyanto Pada Kasus Suap Harun Masiku

• Dewan Pengawas KPK Bocorkan Penyebab Gagalnya Geledah Kantor PDIP, Tumpak H Panggabean Angkat Bicara

• KPK Tak Bernyali Geledah Kantor PDIP? Abraham Samad Singgung Undang-undang KPK Hasil Revisi

• Penyebab DPP PDIP Gagal Digeledah Terjawab Sudah, KPK Sampai Bermohon, Ternyata Begini Respons Dewas

Terkait hal itu, ia bahkan menganggap bahwa pimpina KPK memang kemungkinan gagap menghadapi PDIP.

"Tapi saya kira itu campuran antara gagap dan masa transisi itu," ucap Mahfud MD.

"Campuran juga, dia (KPK) bisa bercampur ke situ (takut pada PDIP), kan bisa juga, siapa tahu bahwa itu memang terjadi."

"Tetapi kalau itu terjadi kita sedih, kan gitu aja," sambung Mahfud MD.

Simak video berikut ini menit 9.20:

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Tanggapi Kasus Harun Masiku, Rocky Gerung Sebut PDIP Kini Cemas, Ungkap Ada Skenario Lebih Besar, https://wow.tribunnews.com/2020/01/16/tanggapi-kasus-harun-masiku-rocky-gerung-sebut-pdip-kini-cemas-ungkap-ada-skenario-lebih-besar?page=all.