Bukan Orang Miskin, Kelompok Warga Ini Paling Terdampak Subsisi Elpiji 3 kg Dicabut, Makin Terpuruk

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah mulai mengurangi penyaluran gas LPG 3 kilogram (kg) pada semester II 2020.

Selain itu, harga jual gas tersebut juga akan disesuaikan sesuai harga pasar.

"Dari agen ke pangkalan, pengecer, itu diatur HET (harga eceran tertinggi) oleh Pemda masing-masing karena jaraknya beda-beda. Makanya, harga di pengecer bisa lebih mahal dari harga di agen. Tapi nanti akan diatur," jelas Direktur Hilir Migas Kementerian ESDM, Mohammad Hidayat, di Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Migas, Djoko Siswanto mengatakan, LPG 3 kg tetap dijual di pasaran.

• Pengurangan LPG Bersubsidi, Warga Mampu Disarankan Beli Gas Atas 3 kg

• Subsidi elpiji 3 kg Dicabut, Luhut Binsar Sebut tak Ada Niat Rugikan Rakyat: Konteksnya Efisiensi

• Pemerintah Jokowi - Maruf Naikkan Harga elpiji 3 kg, Ada Ganti untuk UMKM Termasuk Penjual Gorengan

• Pemkab PPU Tambah 18 Pangkalan elpiji Bersubsidi Baru di PPU,Tersebar di Kecamatan Sepaku dan Babulu

Tetapi, dia menyarankan bagi warga mampu untuk membeli gas di atas 3 kg.

Karena, nantinya harga gas 3 kg akan dipatok sesuai harga pasar.

Terkait pengurangan LPG bersubsidi, nantinya ada penghematan anggaran sekitar 10-30 persen.

Namun menjalankan rencana itu, pemerintah melakukan pembahasan dengan stakeholder terkait, yakni PT Pertamina (Persero), Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, serta Kementerian BUMN.

Masih Dikaji

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana pemerintah mengatur ulang kebijakan distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) atau elpiji 3 kg subsidi dari terbuka ke tertutup (dengan syarat tertentu) masih dalam tahap kajian.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan rencana penyesuaian harga gas melon masih digodok dan masih menerima masukan dari berbagai pihak.