Bukan Pembunuh Balita Tanpa Kepala, Dua Guru PAUD Yusuf Gazali Jadi Tersangka Polisi, Ini Responnya

Komisi IV DPRD Kota Samarinda mengapresiasi keputusan Dinas Dikbud menutup PAUD tersebut.

Menurut anggota dewan, langkah pemerintah sudah tepat.

"Kalau menurut saya tindakan Disdik sudah tepat.

Karena ini untuk mengantisipasi dan memberi pelajaran buat PAUD lainnya ataupun tempat penitipan anak," ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti kepada wartawan saat dikonfirmasi.

Politisi Demokrat ini menilai tiap PAUD wajib mengikuti standar keamanan dalam tata kelola sekolah dengan benar.

Dari kasus M Yusuf, ada dugaan pintu terbuka dan gerak gerik almarhum tak terpantau pihak sekolah.

Artinya, keamanan sekolah tak terjamin.

"Seharusnya ada satpam dan CCTV kan supaya keamanan terjaga," ujar Sri Puji Astuti.

Ia menambahkan dari kasus Yusuf juga menjadi bahan evaluasi yang penting bagi Pemkot Samarinda, khususnya Disdikbud.

Aturan perlindungan anak sudah mengatur jelas mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Namun, implementasi di lapangan masih minim.

"Jadi ini sebenarnya tamparan keras buat kita bersama, kalau memberikan izin PAUD itu harus jelas SOP-nya seperti apa.

Dan regulasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan, walaupun kita memang membutuhkan PAUD ya," kata Sri Puji Astuti.

Dititip di PAUD, Balita di Samarinda Ini Malah Ditemukan Tewas Tanpa Kepala, Begini Nasib 2 Gurunya

Polresta Prarekonstruksi Kasus Tewasnya Yusuf Gazali yang Ditemukan tanpa Kepala, Ini Tujuannya

Gali Informasi Tambahan, Kapolresta Samarinda Temui Orangtua Yusuf Gazali

DPRD Samarinda Dukung Keputusan Dinas Pendidikan Tutup PAUD Tempat Almarhum Yusuf Sekolah

Ia berujar bakal memanggil Disdikbud untuk memperbaiki pemberian izin kepada PAUD di Samarinda.

Penegasan regulasi harus dijalankan sesuai ketentutan yang berlaku.

"Jadi nanti, pembinaan dari Disdik seperti apa, kita minta dari Dewan Pendidikan (tindakannya) seperti apa. Karena kita menginginkan kota ini, Kota yang layak anak," pungkas Sri Puji Astuti. (*)