Beda Pendapat Jokowi dan Prabowo Subianto Pulangkan WNI eks ISIS, Menteri Pertahanan Punya Syarat

TRIBUNKALTIM.CO - Beda pendapat Jokowi dan Prabowo Subianto pulangkan warga negara Indonesia ( WNI) mantan nggota Islamic State or Iraq Syria ( ISIS), namun Menteri Pertahanan punya syarat.

Secara tegas, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) tidak ingin 600 WNI mantan anggota ISIS dipulangkan ke Indonesia.

Namun, pendapat itu bertolak belakang dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Menurut Prabowo Subianto, ada syarat yang harus dipenuhi dan melibatkan lembaga yang berwenang jika WNI eks ISIS dipulangkan.

Meski rencana dari pemerintah tersebut belum diputuskan, Jokowi menegaskan akan bilang tidak untuk upaya pemulangan itu.

Pembahasan lebih lanjut soal rencana tersebut akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) dengan kementerian terkait.

• Fadli Zon Membelot dari Gerindra, Bongkar Request Jokowi ke Partai Prabowo Soal Pansus Jiwasraya

• Ketegasan Jokowi Soal Pemulangan WNI eks ISIS Tak Diikuti Prabowo Subianto, Mardani: Bisa Berantakan

• Bukan Karena Hutan Rusak, Rocky Gerung Beber Penyebab Proyek IKN Bisa Stop, Sumbernya Menteri Jokowi

• Fadli Zon Sebut WNI eks ISIS Adalah Korban, Mahfud MD Dilema, Fachrul Razi Kaji Secara Cermat

"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum Ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020), diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.

Dalam rapat tersebut, Jokowi akan membahas rencana kepulangan WNI eks ISIS secara detail.

Presiden akan meminta kementerian terkait untuk mengkalkulasi dan menghitung plus-minus jika 600 WNI tersebut pulang ke Indonesia.

Jokowi menyampaikan, sampai saat ini semuanya masih dalam proses pembahasan.

"Sampai saat ini masih dalam proses pembahasan, dan nanti sebentar lagi kita akan putuskan kalau sudah dirataskan. Semuanya masih dalam proses," imbuh Jokowi.

Sementara itu, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto ‎tidak mempermasalahkan pemulangan WNI eks ISIS.

Namun, rencana pemulangan tersebut harus diteliti dulu oleh lembaga yang berwenang.

Ia menyebut, meneliti pemulangan WNI eks ISIS merupakan tugas Badan Intelijen Negara (BIN) dan kepolisian.

"Ya nanti tentunya nanti ada lembaga-lembaga yang diberi wewenang. Saya kira itu tugas BIN, Kepolisian untuk teliti mereka," ujar Prabowo di Natuna, Rabu (5/2/2020), diberitakan Tribunnews.com sebelumnya.

Prabowo menjelaskan, BIN dan Polri harus benar-benar meneliti apakah orang tersebut hanya ikut-ikutan atau tingkat ‎keterlibatan dalam aksi kekerasan tidak terbukti atau malah terlalu tinggi.

"Untuk aksi kekerasan yang tidak terlalu tinggi mungkin bisa lebih cepat kembali ke masyarakat. Tapi kita ada protokol dulu, protokol keamanan," jelas Prabowo.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera meminta pemerintah menyiapkan proposal penanganan secara matang.

Menurutnya, jika tak ditangani secara serius, akan menimbulkan sebuah masalah baru.

"Kalau mereka mau dipulangkan, harus jelas proposal penangannya. Karena sekali pulang tidak jelas penanganannya, yang terjadi malah berantakan," kata Mardani di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

Mardani menyebut, pemulangan WNI eks ISIS tersebut tak hanya sekedar masalah agama.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus menyiapkan karantina yang meliputi aspek ideologi, ekonomi, hingga politik.

"Harus multi-disiplin. Ini bukan urusan agama, ini nanti deradikalisasinya jalan, program moderasi keagaman mereka harus melibatkan MUI, juga melibatkan teman, tenaga kerja, koperasi."

"Karena masalah ekonomi ada, masalah ideologi ada, masalah politik ini ada. Sebanyak 600 ini harus benar-benar dijaga," jelas Mardani.

• Baghdadi Tewas, Ini Pemimpin Baru ISIS yang Berjuluk Profesor, AS Tawarkan Rp 68 M untuk Kepalanya!

• Cuma Butuh 1 Meter, Dokter Beber Hal Mengejutkan Soal Virus Corona di ILC, WNI dari Wuhan Berbahaya?

• Viral Anak Buah Prabowo Subianto Bongkar Prostitusi Online, PSK: Cuma Mau Pergi Main, Kehabisan Duit

• Begini Nasib Pria Asal Majalengka Usai Hina Prabowo dan TNI-Polri, Motif di Baliknya juga Terungkap

Senada dengan Mardani, Ketua Komisi III DPR RI, Herman Hery meminta rencana pemulangan dari 600 WNI tersebut harus dikaji sesuai prosedur.

Sehingga, ia meminta pemulangan eks ISIS melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT) itu agar tidak buru-buru.

"Eks ISIS ini tentu harus didalami kepulangannya, harus ditangani secara profesional bagaimana mekanisme saat mereka sampai di sini, dilakukan namanya program-program deradikalisasi," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, pemerintah harus membuat program deradikalisasi khusus.

Sebab, ratusan WNI sudah terpapar dengan paham tersebut.

Herman pun berharap pemulangan WNI eks ISIS itu tidak menimbulkan persoalan baru bagi pemerintah.

"Bagaimana pun orang yang sudah ke sana, sudah terkontaminasi paham tersebut, jangan sampai mereka kembali diterima bulat-bulat langsung dikembalikan ke masyarakat dan membuat persoalan baru," jelas Herman Hery.

(Tribunnews.com/Nuryanti/Fransiskus Adhiyuda/Theresia Felisiani) (Kompas.com/Tsarina Maharani/Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Tak Masalah Pemulangan 600 WNI Eks ISIS Asalkan Diteliti Dulu, Jokowi: Saya Bilang Tidak, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/02/05/prabowo-tak-masalah-pemulangan-600-wni-eks-isis-asalkan-diteliti-dulu-jokowi-saya-bilang-tidak?page=all