Jangka Pendek Nilai Investasi Terminal Peti Kemas Pelabuhan Loktuan Bontang Capai Rp 500 Miliar

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG -Untuk jangka pendek nilai investasi di terminal peti kemas Pelabuhan Loktuan Bontang mencapai  Rp 500 miliar

Tahapan pengembangan terminal peti kemas Pelabuhan Loktuan Bontang terbagi jadi 3 bagian.

Mulai dari tahapan pengembangan jangka pendek (2020-2024), menengah (2025-2030) dan panjang (2031-2035).

Rencana nilai investasi masing-masing tahapan beragam, yakni jangka pendek Rp500 miliar), jangka menengah Rp1,46 triliun dan jangka panjang Rp581 miliar.

Kepala Dinas Perhubungan Bontang, Kamilan menyebut, tahun 2020 masuk dalam tahapan jangka pendek hingga tahun 2024.

"Jangka pendek hingga 2024. Nilai investasi Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar," tuturnya.

Diketahui, dalam pembangunan proyek pengembangan Pelabuhan Loktuan Bontang bakal dilakukan reklamasi. Sekitar 52 ribu meter persegi laut bakal direklamasi menjadi daratan.

Di atas daratan tersebut rencananya bakal berdiri container yard seluas 38 ribu meter, dermaga IV dan V dengan ukuran 140x18 meter, area pergudangan atay CFS dengan luas sekitar 5 ribu meter dan fasilitas/utilitas 6 ribu meter.

"Untuk pembuatan Dilakukan reklamasi terlebih dulu," tuturnya.

Target kapasitas terminal peti kemas sebesar 180 ribu TEus per tahun pada tahapan proyek jangka pendek yang dilakukan hingga 2024.

Ada pun peralatan bongkar muat yang direncanakan, di antaranya container crane, reach stacker, head truck, tronton dan forklift.

Sementara itu, izin proyek pembangunan terminal peti kemas di Pelabuha Loktuan Bontang ditargetkan tuntas  2020. Sementara untuk pembangunan fisik akan dimulai 2021 mendatang.

Proses pengembangan terminal peti kemas di Pelabuhan Loktuan Bontang terus bergulir.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), Kamilan mengatakan pada 2020 target pemerintah merampungkan seluruh perizinan pembangunan proyek tersebut.

"Ini masih tahap penggodokan, termasuk penggodokan Surat Perjanjian Kerja. Tahun ini tahapan izin-izin dulu yang akan dibereskan. Izin amdal termasuk andalalin," ungkapnya.

"Izin masalah kepelabuhanan. Izin reklamasi ke Kementerian Kelautan. Amdalnya ke provinsi ini, kan, ada menjorok ke arah laut," tambahnya.

Sementara pembangunan fisik rencananya bakal dilakukan pada tahun 2021, usai seluruh perihal perizinan kelar.

"Tahun 2020, ya, izin lingkungan, izin prinsip, pokoknya izin-izin dulu (dituntaskan).

BACA JUGA

Warga Pegat Batumbuk Berau Kalimantan Timur, Punya Hunian Tanpa Kuburan, Kepala Kampung Lakukan Ini

Baru Sebulan Keluar Lapas AP Kembali Curi Laptop dan Handphone di Jalan Mulawarman Tarakan

Dinas Kesehatan Kaltara Pantau 39 Warga Nunukan Terkait Wabah Virus Corona, Tak Hanya dari China

Pastikan Informasi Wabah Virus Corona di Kaltim, Polda Kaltim Intens Komunikasi ke Rumah Sakit

Mungkin fisiknya 2021. Kalau izinnya lebih cepat, 2020 bisa bekerja fisiknya," tuturnya.

Menurutnya, pengembangan terminal peti kemas di Bontang dipercaya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

"Dampak ekonomi akan kelihatan, terutama multiplier effect. Mulai dari menyerap tenaga kerja pada proses pembangunan, hingga jadinya itu," ungkapnya.

Sebelumnya, pengembangan Pelabuhan Lok Tuan, Pelindo presentasi soal terminal peti kemas di Bontang di depan Walikota dan OPD. 

PT Pelabuhan Indonesia ( Pelindo ) IV (Persero) makin serius jalin kerjasama dengan Pemerintah Kota ( Pemkot ) Bontang soal pengembangan Pelabuhan Lok Tuan.

Di hadapan Walikota Bontang, Neni Moerniaeni beserta Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Direktur Utama PT Pelindo IV, Farid Padang menyampaikan presentasi pengembangan Pelabuhan Lok Tuan Bontang.

Rencana pembangunan terminal peti kemas jadi bahan utama pada presentasi yang digelar di ruang Pendopo Rujab Walikota Bontang, Senin (20/1/2020) malam.

Farid mengurai pertumbuhan kontainer di Bontang.

BACA JUGA

Pasca Kebakaran di Pasar Lingkas Batu Tarakan, Polda Kaltara Gelar Trauma Healing Bagi Anak-anak

Diduga Cekcok dengan Istri, Pria di Berau Bunuh Istri, Anak Tiri Melerai Ikut Kena Sasaran Tikaman

Ditarget Jaga Tradisi Kiper Berkualitas di Borneo FC Samarinda, Begini Tanggapan Carlos Salomao

BWS III Kalimantan Siapkan Anggaran Rp 26 Miliar Untuk Mengeruk Sedimentasi Bendungan Benanga

Pihaknya berasumsi pertumbuhan peti kemas sekitar 3 persen di setiap tahunnya mulai 2021.

Melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dalam skenario normal.

"Kalau asumsi pertumbuhan curah sekitar 2 persen melihat growth ekonomi di Bontang," tuturnya.

Lebih lanjut, kata dia, total arus peti kemas atau throughput awal diprediksi mencapai 77 ribu TEUs yang terdiri dari; kontainer bongkar 59 ribu TEUs dan kontainer muat 18 ribu TEUs.

Untuk kontainer muat kepastian produknya dari amonium nitrat PT KAN.

Seberapa besar keperluan terminal peti kemas di Bontang?

BACA JUGA

Bupati Berau Muharram Sebut Tuntutan Buruh Akan Disampaikan ke Pemerintah Pusat

HUT ke 80 Samarinda, Gubernur Kaltim Isran Noor Sebut Banjir Itu Sudah Biasa Dimana Mana

Kemnaker Siapkan Pekerja Ibu Kota Negara di Kalimantan, Ada 8 BLKK di Penajam, ASN Pindah Serentak

TRIBUN TRAVEL Eksotis Pulau Kumala di Tengah Sungai Mahakam, Ikon Destinasi Wisata Tenggarong Kukar

Farid mengungkapkan ditetapkannya calon Ibu Kota Negara ( IKN ) di Kaltim, secara langsung atau tak langsung berpengaruh kepada pertumbuhan arus barang dagang dan jasa.

Sebab itu Bontang yang diproyeksikan pemerintah sebagai kota industri, harus menjadi gate way wilayah Kalimantan Timur, selain Balikpapan dan Samarinda.

Ditambah lagi proyek strategis nasional Jalan Tol Samarinda - Bontang tinggal menunggu waktu. Arus barang bakal lebih cepat.

"Potensi kebutuhan dan hasil industri di wilayah Bontang menggunakan peti kemas juga semakin tinggi tiap tahunnya," jelasnya.

Dengan adanya terminal peti kemas juga mampu menekan biaya logistik, bayangkan saja biaya pengiriman peti kemas dari Samarinda ke Bontang hanya Rp 4juta per peti kemas.

Dalam kesempatan tersebut Farid juga mengatakan bahwa tantangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah, wilayah laut yang lebih besar sementara jumlah industri yang sedikit dibandingkan dengan wilayah barat Indonesia.

Pihaknya sejak 5 Desember 2015 sudah melakukan direct call dan direct export untuk menekan disparitas harga dan kesenjangan antara wilayah barat dan timur Indonesia.

Contohnya, dengan rampungnya proyek Makassar New Port (MNP) Tahap IA yang mulai beroperasi sejak 2 November 2018, program direct call dan direct export dari Makassar semakin lancar dan gencar dilakukan. 

Melalui dua kegiatan tersebut pihaknya terbukti mampu mengurangi waktu ekspor, misalnya ke China dari semula 24 hari menjadi hanya 16 hari.

BACA JUGA

Pengungsi Kebakaran Pasar Lingkas Batu Tarakan Kekurangan Bantuan Keperluan Bayi dan Wanita

Sosialisasi Pilkada Serentak, KPU Kaltara Gelar Konvoi Keliling Kota Tanjung Selor, Ini Keseruannya

Sabu 10 Kg Disimpan di Koper, Polda Kaltim Ringkus Warga Samarinda Jaringan Narkotika Tawau Malaysia

Nekat Nyolong HP di Mal Ramayana Rapak Balikpapan, Wanita Berinisial RM Ini Ditangkap Polisi

Demikian pula ekspor ke Jepang turun menjadi 18 hari dari semula 28 hari. Sementara ke Korea menjadi 17 hari dari semula 26 hari.

Harapannya, Pemerintah Kota Bontang turut membantu dalam rencana pengembangan Pelabuhan Loktuan Bontang yang akan dilakukan oleh Pelindo IV.

Farid juga berharap agar ke depan pihaknya dapat melakukan direct call dan direct export dari salah satu pelabuhan yang ada di Kalimantan Timur ini. (Tribunkaltim.co/Fachri)